Page 23 - MAJALAH 127
P. 23
dari BAKN. Secara langsung Komisi
menindak lanjuti dengan pasangan
kerja. Unit supporting system bagian
analisa hasil dari BPK DPD melaku-
kan kajian, kutipan dari temuan hasil
pemeriksaan BPK sesuai bidang tu-
gas di komisinya. Sehingga diberikan
gambaran secara spesifik, apa yang
terjadi dan menjadi temuan BPK. Un-
tuk memudahkan dan membaca hasil
temuan BPK.
Fungsi anggaran menjadi salah
satu fungsi yang disoroti karena
ada anggapan berpotensi korupsi.
Bagaimana Bapak menanggapi hal
ini?
Dalam melaksanakan fungsi anggar-
Postur APBN Indonesia sudah menggunakan GFS (Gov- an, DPR selalu berdasarkan peraturan dan perundang-
ernment Financial Statistic) yang sudah menjadi stan- an yang berlaku. Pembahasan anggaran di DPR itu
dar yang digunakan oleh banyak negara. Dalam postur selalu bersifat terbuka, jadi masyarakat atau siapapun
ini terdiri dari Pendapatan, Belanja Negara, (above the yang ingin tahu mengenai proses pembahasan APBN
line) dan Pembiayaan (below the line) dimana sebagai dapat melihat langsung. Hasil-hasil pembahasan juga
line-nya adalah surplus/defisit. Jika surplus artinya ada di website Pemerintah dan DPR sehingga masyara-
pendapatan lebih besar dari belanja, sedangkan defisit kat dapat ikut mengawasi. Apalagi saat ini sudah meru-
adalah sebaliknya. pakan era transparansi dan teknologi, tentu banyak
cara masyarakat dapat mengawasi kinerja Dewan.
Dalam sisi pendapatan, DPR berupaya untuk memak-
simalkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan Proses pembahasan APBN terkadang tampak alot,
negara, misalnya seperti mengevaluasi peraturan- karena banyaknya program yang perlu diakomodir.
peraturan yang menghambat peningkatan pendapatan Apa saja pertimbangan Anggota Dewan menentukan
negara. program prioritas?
Dalam sisi Belanja Negara, pernah dalam pembahasan Setiap pembahasan RAPBN, DPR akan mengedepankan
ternyata Pemerintah memberikan subsidi listrik kepa- program-program utama atau prioritas Pemerintah
da perusahaan-perusahaan yang telah Go-Public yang yang tercantum dalam RKP dan RPJMN agar pemba-
seharusnya tidak perlu. Karena jika sudah Go-Public ngunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah dapat di-
artinya perusahan tersebut merupakan perusahaan wujudkan dan berkesinambungan selama lima tahun ke
yang besar. depan.
Perbedaan fungsi anggaran antara Periode 20142019 Bagaimana bentuk dukungan Deputi Anggaran dan
dengan periodeperiode DPR sebelumnya seperti apa? Pengawasan, kepada kinerja Anggota Dewan?
Periode yang baru ada perbedaan, sebelumnya ada Supporting system dalam perspektif Sekretariat Jen-
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Namun kemu- deral untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran,
dian BAKN dileburkan. Kewenangan Komisi dan BAKN kami memiliki unit Biro Analisa Anggaran dan Pelaksa-
sama, tetapi ketika ada hasil pemeriksaan BPK, pimpin- naan APBN. Biro ini memiliki dua bidang, yakni Bagian
an langsung menyampaikan kepada BAKN kemudian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara dan Bagian
dilakukan telaahan. Hasil itu dilaporkan kepada komisi Analisa Hasil Pengusahaan BPK dan DPD. Biro Anali-
untuk ditindak lanjuti bersama pasangan kerja. sa menyediakan biro pendampingan. Jika dalam rapat
kerja Komisi diperlukan data dan informasi terkait
Berbeda dengan sekarang, hasil pemeriksaan BPK lang- pembahasan, maka unit bisa segera menyediakan itu.
sung diserahkan kepada komisi tidak melalui telaahan (sf) Foto: Jaka/Parle/HR
PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 23
