Page 26 - MAJALAH 127

Padahal, kata Firman, Baleg merupakan ulung hatinya formasi dirinya justru yang terjadi ada regulasi yang
negara. Karena tata kelola pemerintahan, tata kelola membelenggu diri sendiri,” terang politisi dari Partai
negara berdasarkan konstitusi negara, dan peraturan Golkar ini.
perundang-undangan. UU diproses dan dibahas de-
ngan output dan cara yang salah, pelaksanaannya juga Dijelaskan Firman, jika semua penyusunan UU di-
akan amburadul. Sebagai ulung hati negara, mestinya serahkan kepada mekanisme di komisi, sementara
Badan Legislasi diperkuat. komisi ini plotnya terlampau berat dalam kurun waktu
yang relatif pendek. Ditambah lagi dengan masa reses
Ia menjelaskan, sebetulnya pada UU Nomor 12 Tahun yang setiap tahunnya cukup padat. Ini merupakan tu-
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un- gas yang tidak bisa diabaikan karena amanat konsti-
dangan, Baleg diberikan otoritas dalam penyusunan tusi, bahwa anggota dewan juga harus menyerap as-
RUU. Namun pada UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI di- pirasi masyarakat, mewujudkan hak-hak masyarakat
anulir bahwa penyusunan RUU tidak lagi menjadi oto- yang diatur UU, juga dalam sumpah jabatan, dan fungsi
ritas Baleg, tapi pada Komisi-komisi. pengawasan yang tentunya tidak bisa dibelakangi dan
harus terjun langsung ke lapangan.
“Harusnya kita mengacu hanya pada satu UU saja. Ke-
tika DPR juga mengatur dalam UU MD3 dan Tata Ter- Ini semua akan menyita waktu daripada komisi, apa-
tib, dan peraturan lainnya, ini yang menjadi masalah. lagi komisi juga dibebani dengan penyusunan nas-
Hal ini menimbulkan implikasi overlaping antara pelak- kah akademis, itu akan menjadi problem besar. Karena
sanaan peraturan perundang-undangan yang satu menyelesaikan dua tugas pokok terkait anggaran dan
dengan yang lain,” tegas Firman. pengawasan saja sudah banyak memakan waktu.

Penyebab lainnya, lanjut Firman, pasca reformasi RUU “Hampir sebagian besar anggota dewan yang duduk
harus dibahas DPR bersama Presiden. Artinya UU tidak di komisi-komisi yang konsern terhadap masalah RUU
serta merta menjadi otoritas absolutnya DPR. “Sampai tidak banyak, karena membahas RUU memang satu tu-
detik ini rakyat tidak pernah tahu, bahwa RUU juga gas yang wajib dilaksanakan, dilakukan, namun pem-
menjadi otoritas Presiden,” ungkapnya. bahasan RUU ini memang menjenuhkan karena kita
bicara dengan masalah perdebatan subtansi hukum,
Penyebab lainnya, lanjut Firman, bahasa, dan sebagainya. Pembahasan memang tidak
pasca reformasi RUU harus dibahas sesederhana itu,” papar anggota dewan dari daerah
DPR bersama Presiden. Artinya UU pemilihan Jawa Tengah ini.
tidak serta merta menjadi otoritas Untuk mempercepat penyusunan RUU di DPR, Firman
absolutnya DPR. “Sampai detik ini menegaskan harus ada terobosan baru, antara lain :
rakyat tidak pernah tahu, bahwa
RUU juga menjadi otoritas Presiden,” Satu, kembalikan lagi posisi penyusunan RUU kepada
Badan Legislasi. “Jika penyusunan ditarik kembali,
ungkapnya. saya rasa akan meringankan teman-teman di komi-
si, agar teman-teman komisi ketika membahas atau
Kemudian tambah Firman, setelah Mahkamah Kon- mendapat penugasan sudah ada Naskah Akademis (NA)
stitusi mengabulkan gugatan DPD RI, akhirnya DPD dan draft RUU yang siap untuk dibahas.
juga diberikan otoritas yang sama. Artinya jika diu-
kur sistem pembahasan RUU di jaman era orde baru Kedua, untuk penyusunan NA dikerjasamakan dengan
dengan sekarang jauh berbeda, tingkat kompleksi- perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi, kapa-
tasnya jauh lebih tinggi. Karena sekarang ini ada tiga bilitas, dan kapasitas yang betul-betul bisa dipertang-
lembaga negara yang harus bersama-sama membahas gungjawabkan. Kerjasama ini adalah kerjasama antar
RUU menjadi sebuah UU, dan tidak hanya pembahasan lembaga dan perguruan tinggi. “Rektor bertanggung-
tetapi termasuk didalam perencanaan prolegnasnya. jawab di situ, karena UU menjadi satu hal penting.
UU menjadi landasan operasional payung hukum tata
“Posisi-posisi ini semakin menambah jenjang pro- kelola pemerintahan, ketika UU ini salah didalam pe-
ses yang cukup panjang, apalagi DPR sekarang harus nyusunan NA dan draft RUU-nya dan kemudian pem-
mereformasi, artinya bagaimana meningkatkan ter- bahasannya juga salah, maka tata kelola pemerintahan
hadap proses pembahasan RUU agar bisa lebih cepat juga akan amburadul,” terang Firman.
dan lebih baik. Namun yang terjadi, ketika DPR mere-

26 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015