Page 27 - MAJALAH 127

Oleh karena itu, menurutnya, transpar-
ansi kerjasama dengan perguruan
tinggi harus betul-betul dipertang-
gungjawabkan kepada publik. Karena
ada konsekuensi biaya yaitu APBN yang
dipertanggungjawabkan secara bersa-
ma-sama.

Ketiga, didalam penyusunan NA Sek-
retariat jenderal DPR RI harus membuka
wacana atau menerima kondisi-kondisi
yang sekarang ini. “Jangan sampai pe-
nyusunan NA menjadi obyek kepen-
tingan-kepentingan proyek tertentu di
dalam internal DPR”, tegasnya.

Keempat, pemerintah akan diminta
ketegasannya dan diharapkan peme-
rintah konsisten dalam masalah ini. “Tidak ada keseriusan, dan faktanya hari ini seperti
itu. Yang sudah masuk juga tidak disiapkan, bahkan
“Sejak awal kami menyusun Prolegnas, saya sebagai pemerintah mengusulkan mengajukan UU yang baru,”
pimpinan panja ketika itu, dengan tegas meminta bah- ungkapnya.
wa untuk RUU yang akan dibahas dan masuk dalam
prolegnas baik prolegnas jangka mene ngah maupun Keenam, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan
prolegnas 2015-2019, NA dan draft RUUnya harus di- Informasi (P3DI) Setjen DPR RI harus bekerja lebih pro-
siapkan secara matang,” terang Firman. fesional. “P3DI harus tahu arah pembangunan kede-
pannya itu seperti apa, sehingga dia bisa memper-
Namun faktanya, kata Firman lagi, sampai hari ini siapkan UU yang perlu dibahas sesuai visi dan misi
pemerintah juga tidak siap dan pemerintah me- presiden,” tukasnya.
ngatakan terakhir rapat dengan Menkumham katanya
sudah siap. “Sampai sekarang untuk revisi UU KUHP Sebagaimana yang diungkapkan Sareh, Firman juga
saja belum siap semuanya. Penyebab ketidaksiapan- menyatakan pernah mengusulkan kepada Pimpinan
nya ini berbagai macam, apakah mereka benar-benar Dewan agar UU MD3 di revisi, namun ada kekhawati-
bersungguh-sungguh untuk mengajukan merevisi RUU ran jika UU MD3 direvisi akan melebar kemana-ma-
menjadi sebuah UU atau ini hanya untuk mencoba- na. Sebetulnya, pungkas Firman, tidak perlu khawatir.
coba,” imbuhnya. Karena kita harus melihat dan hanya berbicara untuk
kepentingan kinerja dewan.
Kelima, pemerintah dalam hal ini presiden diminta
untuk mengkoordinasikan dengan serius terhadap “Selama ini DPR sudah dievaluasi publik, bahwa salah
sebuah RUU yang memiliki skala Prolegnas jangka satu kinerja dewan yang paling mudah terukur itu
menengah 2015. adalah legislasi. Karena legislasi di setiap pembukaan
maupun penutupan sidang paripurna selalu diumum-

“Jangan sampai hal ini terbentur dengan dua masalah kan dan ini juga dipublis. Ini tentunya yang harus jadi
yaitu waktu karena masa jabatan dan budgeting (ang- perhatian kita,” papar Firman.
garan). Jangan pula pemerintah tiba-tiba ditengah ja-
lan merubah seenaknya sendiri,” paparnya. “Oleh karena itu kita, saya berharap secara bersama-sa-
ma untuk berfikir secara jernih kedepan kalau ini adalah
Dijelaskan Firman, selama ini yang terjadi adalah kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok dan
pemerintah inkonsisasi. RUU yang masuk dalam menjadi tanggungjawab bersama termasuk masyarakat
proleg nas, karena pemerintah tidak siap tiba-tiba karena prinsip-prinsip dalam pembahasan RUU yang
ditengah jalan karena ada pemikiran baru. Artinya diamanatkan dalam UU ini harus transparansi, kuali-
pemerintah didalam skala persiapan untuk menyusun tas UU harus dikedepankan dan kemudian prioritas UU
sebuah RUU menjadi UU dan disampaikan kepada DPR mana yang harus dibahas,” tambahnya mengakhiri. (sc)
ini tidak siap dan tidak serius 100%. Foto: Iwan Armanias, Naefuroji, Nita/Parle/HR

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 27