Page 4 - MAJALAH 143
P. 4
ASPIRASI
Dugaan Wanprestasi oleh
Petisi Anti Komunisme dan PT. Sinar Belantara Indah
Anti Radikalisme Adanya dugaan Wanprestasi PT. Sinar Belantara Indah (PT.SBI)
yang tidak melaksanakan keputusan Bupati Labuan Batu Nomor
Disampaikan “Petisi” Pernyataan Sikap Bersama : 593/03/TST/2006 tanggal 2 Maret 2016.
Pilar Penegak dan Penyelamat Pancasila Kabupaten Bahwa SK Bupati tersebut adalah mengenai penetapan nama
Malang, sebagai berikut: warga Trans Bagan Toreh Desa Sungai Meranti Kecamatan
Menolak segala bentuk upaya timbulnya Torgamba Kabupaten Labuan Batu Selatan yang berhak
kembali paham komunisme dan radikalisme di menerima upah pungut dan menjadi Binaan HTI PT SBI.
NKRI. Bahwa sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Menolak segala bentuk upaya pencabutan TAP RI telah mengirimkan surat kepada Dirut PT. SBI No. B.38.
MPRS No:XXV/1966 tentang Pelarangan Paham MEN/P2MKT-BIK/I/06 yang menyatakan bahwa PT SBI telah
Komunisme di Indonesia oleh siapapun. mengoptimalkan Penggunaan lahan HPHTI dan karena jumlah
Mendukung ap arat penegak hukum untuk warga Transmigran asli di pemukiman Bagan Toreh tersisa 79 KK
menjerat siapapun pelaku penyebaran dan dan masa pembinaan telah berakhir (purna bina) maka pembinaan
penggunaan ajaran, paham, logo, dan atau simbol selanjutnya diarahkan kepada Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
komunisme, sesuai UU No.27 Tahun 1999 tentang (PMDH) dalam hal ini PT SBI wajib melaksanakan kegiatan tersebut.
Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan Bahwa pada kenyataannya PT SBI telah menghentikan
terhadap keamanan negara. pembayaran 30% kompensasi upah pungut dengan mendasarkan
Menyerukan kepada Pemerintah dan seluruh pada surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
aparatur negara serta masyarakat di Indonesia Sehingga warga masyarakat mengajukan tuntutan pembayaran
untuk menyatakan penolakan terhadap kembalinya karena secara hukum SK Bupati Nomor 593/03/TST/2006
paham Komunisme dan radikalisme di NKRI. terkait membayarkan upah pungut sebesar 30 % kepada 82 KK
Memberlakukan kembali pelajaran sejarah belum dicabut yang mengakibatkan kerugian pada warga sebesar
perjuangan bangsa yang benar di seluruh tingkatan Rp4.941.700.000-
pendidikan di NKRI. Perkara tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian dengan
No.LP/567/IV/2015/SU/RES-LBH tanggal 6 April 2015 namun
Moch Geng Wahyudi PT SBI tidak hadir dalam gelar perkara.
Malang, Jawa Timur
Risman
Labuhan Batu Selatan, Sumut
Masalah Tanah Pekuburan Bukit Sentiong
Saya adalah Ketua Dewan Penasehat LSM-FKMTI Barat, tanggal 13 Oktober 1987, tentang Pengesahan
Kota Padang, menyampaikan aspirasi Masyarakat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat
Tionghoa Indonesia Kota Padang, terkait tanah II Padang, Nomor.188.45.2.54/SK-H-87, tidak
pekuburan Masyarakat Tionghoa di Bukit sentiong. diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi
Bahwa sebelumnya saya telah menerima surat Sumatera Barat, Tahun 1987;
dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Kelenteng See Hin Kiong-Padang, merupakan
Indonesia, Nomor. B-1253/Kemensetneg/D-2/ tempat Ibadah Umat Kong Hu Cu, tidak dalam kapasitas
SR.03/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, dengan mewakili masyarakat Tionghoa Indonesia Kota Padang,
lampiran surat penjelasan Pemerintah Kota padang yang multi agama, jadi kesepakatan antara mantan
Nomor.469/06.04/DKP-2015, tanggal 27 November Ketua Kelenteng See Hin Kiong-Padang.;
2015. Mantan Ketua dan Sekretaris Kelenteng See Hin
Terkait dengan masalah tanah pekuburan di Bukit Kiong-Padang, tidak berhak menyerahkan sertifikat
Sentiong tersebut, saya menyampaikan aspirasi tanah kuburan masyarakat Tionghoa di Bukit Sentiong
masyarakat, sebagai berikut : kepada Pemerintah Kota Padang, karena merupakan
Surat Keputusan Walikotamadya Padang, Nomor. aset masyarakat Tionghoa Indonesia, Kota Padang,
188.45.2.54/ SK-H-87, tanggal 1 September 1987, bukan milik pribadi maupun keluarga.
tentang jadwal waktu penutupan dan pemindahan Besar harapan saya aspirasi ini mendapat perhatian
kuburan Tionghoa, ternyata tidak diundangkan dalam DPR RI dengan memberikan solusi penyelesaian .
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang, pada tahun 1987; Valentinus Gunawan
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Padang, Sumatera Barat
4 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016
