Page 8 - MAJALAH 143
P. 8
LAPORAN UTAMA
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto
Proyek Listrik 35 MW Tak Mungkin
Tercapai Tanpa Geothermal
nergi geothermal atau yang Parlementaria menemui Wakil Ketua Apa yang perlu segera diubah dari
populer disebut energi panas DPR RI Agus Hermanto. Dialah yang peraturan tentang panas bumi untuk
bumi sangat membantu memimpin pertemuan Senior Officials memaksimalkan kebutuhan energi di
Eproyek pengadaan listrik Meeting di DPR RI yang membincang dalam negeri?
35 ribu MW yang telah dicanangkan strategi pengembangan energi panas Harus secepatnya dilakukan
pemerintah. Tanpa panas bumi, bumi. Perlu ada perubahan kebijakan perubahan. Sekarang peraturan baru
hampir mustahil proyek listrik tersebut di bidang panas bumi untuk memenuhi itu sudah ada di Sekretariat Negara,
terwujud. Inilah saatnya menguatkan kebutuhan energi nasional. tinggal paraf beberapa menteri saja.
niat membangun energi panas bumi Karena Indonesia merupakan Ada Rancangan Peraturan Pemerintah
yang selama ini kurang maksimal. kawasan gunungan berapi (ring of (RPP) tentang pemanfaatan panas bumi
Usai melantik Wakil Ketua Komisi VI fire), tentu sumber panas bumi sangat dari efek yang tidak langsung. Dalam
yang baru, pertengahan November lalu, melimpah untuk dijadikan listrik. Energi artian, masalah harga energi yang
ini sangat ramah lingkungan dan murah. harus dibeli oleh PLN.
Dengan telah ditandatanganinya Kita tidak bisa menjual listrik ke
COP21 di Paris oleh Presiden Joko tempat lain. Bisanya cuma ke PLN
Widodo, maka pemanfaatan energi dan PLN harus membeli. Saat ini
baru dan terbarukan yang ramah pembelian dari PLN itu, harganya
lingkungan jadi keniscayaan. Berikut dipandang oleh produsen energi
ini kutipan lengkap wawancara Agus listrik belum memadai. Dikeluarkanlah
Hermanto dengan Parlementaria. Peraturan Pemerintah yang nanti
memberi kekuasaan kepada menteri
untuk mengatur masalah harga itu.
Dengan adanya Permen, nanti seluruh
pengusaha energi listrik akan menjual
Dengan mengundang ahli
geothermal dari New Zealand,
Jepang, dan negara-negara
lain untuk menentukan harga
satuan listrik ini. Kelak RPP ini
segera keluar dan dibarengi
dengan keluarnya Permen.
Foto: Runi/iw
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang,
Agus Hermanto
8 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016