Page 11 - MAJALAH 143
P. 11

PLN selama ini tak
                                                                                  mampu mengurus
                                                                                  energi listrik.
                                                                                  Mengurus yang
                                                                                  ada di permukaan
                                                                                  bumi tidak
                                                                                  mampu, apalagi
                                                                                  mengurus yang
                                                                                  ada di perut bumi.




                                                                              foto: Mastur /iw




            Sumur Panas Bumi Lahendong, Sulut


            Geo Dipa Energi milik PLN. Kedua   keseriusan pemerintah diuji bila ingin   tidak bisa diekspor ke negara lain
            perusahaan ini tidak jalan dan tidak   mendukung kedaulatan energi. BUMN   seperti energi fosil. Jadi, panas bumi
            serius mengelola panas bumi. Bahkan,   baru ini harus didukung dengan   bisa sepenuh dimanfaatkan untuk
            PLN ingin membeli PGE. Namun,    politik anggaran.                 kebutuhan energi di dalam negeri.
            serikat pekerja PGE menolaknya,     Politisi Partai Demokrat ini,    Politisi dari dapil Jatim III ini
            karena khawatir akan dijual kembali   mengutarakan, mengurus dan   mengimbau pemerintah untuk
            ke pihak lain.                   mengelola energi panas bumi       mengusahakan alokasi anggaran
               “Saya sampaikan dalam pertemuan   tidaklah sulit. Banyak suara di luar   demi membangun BUMN baru. Ini
            Senior Officer Meeting tersebut,   pemerintah yang ingin mempersulit   sudah sangat mendesak agar segera
            apa urusannya PLN ingin membeli   berdirinya BUMN panas bumi. Yang   dianggarkan dalam mata anggaran
            PGE untuk mengelola panas bumi.   mahal hanya mencari sumber panas   APBN. Soal berapa besar anggaran
            Mengurus dirinya sendiri saja tidak   bumi,  membangun  fasilitas,  dan   yang dibutuhkan, itu jadi urusan
            mampu. Banyak proyek listrik PLN   distribusinya saja. Setelah itu, tinggal   pemerintah untuk menghitung. Ada
            yang mangkrak. Panas bumi harus   menuai keuntungan yang luar biasa.   BPK dan  DPR  RI   yang mengawasi
            diurus BUMN sendiri. Usulan saya ini   “Ibarat main bola, menendang dengan   anggarannya.
            disetujui Wakil Ketua DPR RI  untuk   tumit ke belakang saja, bola pasti   “Pemerintah harus meng-
            dijadikan keputusan pertemuan,”   meluncur masuk ke gawang. Ini    alokasikan anggaran untuk BUMN
            ungkap Azam.                     gambaran begitu mudahnya meraih   panas bumi. Siapa pun yang
               Ditegaskannya,  PLN selama ini   keuntungan yang besar bila eksplorasi   mengelola, baik pemerintah maupun
            tak mampu mengurus energi listrik.   sudah berjalan baik.”         swasta, memerlukan biaya awal yang
            Mengurus yang ada di permukaan      Panas bumi, lanjut Azam, bisa   tidak sedikit untuk eksplorasi. Bila
            bumi tidak mampu, apalagi mengurus   sepenuhnya menggantikan energi   dikelola swasta, juga akan mengacu
            yang  ada di perut bumi. “Lupakan   fosil yang kian menyusut. Panas bumi   pada  aturan  pemerintah,  seperti
            saja PLN yang ingin mengelola energi   menghasilkan energi listrik untuk   adanya  cost recovery. Lebih bagus
            panas bumi,” seru Azam. BUMN baru   kebutuhan rumah tangga. Energi   pemerintah yang mengelola sendiri
            di bidang panas bumi jadi keniscayaan   ini bisa didistribusikan ke beberapa   dengan BUMN tersendiri,” kilah   (mh)
            yang tidak bisa ditawar lagi. Di sinilah   pulau terdekat melaui kabel laut. Dia   Azam. n




                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 143 TH. XLVI - 2016  l  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16