Page 12 - MAJALAH 143

LAPORAN UTAMA

Foto: Jayadi/iw

Pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) tentang Panas Bumi dipimpin Wakil Ketua DPR RI
Bidang Korinbang, Agus Hermanto
Tujuh Keputusan untuk Panas Bumi

agislatif dan eksekutif bertemu panas bumi. Hadir Wakil Ketua DPR RI negara. Pada 2015, Kemenkeu sendiri
merumuskan kebijakan Agus Hermanto yang memimpin dua sudah memiliki paradigma berupa
penting di sektor energi. Inilah kali pertemuan tersebut. Pimpinan pengalihan belanja konsumtif menjadi
Lpertemuan penting yang Komisi IV, VI, VII, dan XI pun hadir. produktif melalui reformasi subsidi
khusus membahas energi panas bumi. Dari pemerintah, hadir Menteri ESDM, energi. Lalu, pada 2016 dilakukan
Regulasi dan strategi pengembangan Menteri LHK, Menristek Dikti, Menkeu, percepatan serapan anggaran melalui
pun disusun. Saatnya mengembalikan dan Kepala Bappenas. perubahan regulasi untuk mendorong
kedaulatan energi. Perdebatan dan diskusi mendalam percepatan belanja infrastruktur.
Pemerintah dan DPR RI bertemu mengemuka. Tujuannya, mendapat Sementara pada 2017 ada sasaran
dua kali dalam Senior Officials Meeting pandangan yang paling ideal untuk pembangunan kedaulatan energi,
(SOM) bertajuk “Potensi, Tantangan, menyusun strategi kerja panas bumi. yaitu dengan membangun jaringan
dan Usulan Solusi Pengembangan Berbagai perspektif tersaji dari kubu gas bumi untuk rumah tangga dan
Panas Bumi di Indonesia”. Pertemuan pemerintah maupun parlemen. jaringan gas kota sebanyak 64.200
pertama dihelat 24 Oktober dan Kementerian ESDM memaparkan sambungan tenaga listrik. Selain itu,
pertemuan kedua 23 November 2016. berbagai potensi energi non fosil ada juga pembangunan 128 unit listrik
Perbincangan sumber daya panas yang bisa dieksplorasi secara masif. dari berbagai energi baru terbarukan.
bumi mengemuka kembali di tengah Sebaran potensi panas bumi yang Khusus untuk panas bumi, Kemenkeu
pengadaan listrik 30 MW yang telah ada di berbagai pulau diungkap untuk ingin meningkatkan monitoring,
dicanangkan Presiden Joko Widodo. melihat lokasi mana yang paling evaluasi, dan koordinasi dengan
DPR RI sangat mendukung mungkin untuk dieksplorasi. berbagai pihak untuk mengoptimalkan
eksplorasi maksimal energi panas bumi Kementerian Keuangan juga PNBP panas bumi.
sebagai energi alternatif menggantikan menyajikan perspektif fiskal untuk BPKP juga diminta mengaudit
energi fosil yang kian menyusut. melihat sejauh mana pembiayaan kewajaran setoran yang menjadi bagian
Pertemuan penting ini merumuskan eksplorasi panas bumi dan seberapa pemerintah dari pengusahaan panas
kebijakan baru di bidang pemanfaatan besar keuntungan yang bisa diraih bumi. Pada bagian lain, Kemenkeu

12 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016