Page 13 - MAJALAH 143

1 Seluruh delegasi SOM yang hadir pada kegiatan SOM harus
mendukung program 35 ribu MW yang dicanangkan Presiden
RI dengan fokus pada energi baru terbarukan khususnya energi
panas bumi.

Pemerintah berupaya mempercepat disahkannya Rancangan
2 Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk
pemanfaatan tidak langsung yang memuat model feed in tariff
dengan rancangan skema fixed prices yang ditentukan oleh Permen
ESDM.

3 Pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari
sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas
pendanaan yang ada, seperti dana panas bumi di PT Sarana Multi
Foto: Husen/iw Infrastruktur, dana hibah, serta dana pinjaman dari luar negeri.

PGE Sibayak, Sumatera Utara Diperlukan peraturan Menteri ESDM tentang pelarangan alih
4 kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh dan

pencabutan izin wilayah kerja panas bumi yang tidak melakukan
kegiatannya.
telah mengalihkan dana bergulir panas
bumi pada APBN Perubahan 2015
menjadi Penyertaan Modal Negara
(PMN) dari sebelumnya dikelola oleh
Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Penguatan kerja sama antara Kementerian LHK dengan
Dalam pertemuan SOM tersebut, 5 Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi
Kementerian ESDM mengungkap lapangan, dan studi zonasi untuk wilayah kerja panas bumi pada
data 2015 bahwa kebutuhan energi zona inti.
Indonesia dipasok dari minyak bumi
sebesar 46 persen, gas alam 18 persen,
batubara 31 persen, dan energi
terbarukan hanya 5 persen. Dari 5
persen energi terbarukan itu, panas
bumi hanya berkontribusi 1,1 persen. 6 Kementerian Ristek Dikti membentuk Pusat Riset Panas Bumi
Pertemuan SOM ini juga untuk dengan melibatkan universitas, badan penelitian, asosiasi, dan
menindaklanjuti target pemerintah penilitian-penelitian panas bumi di Indonesia.
yang ingin mengejar pengadaan listrik
35 ribum MW sekaligus merealisasikan
program COP 21 Paris. Kita tinggal
menunggu aksi pemerintah dari hasil
pertemuan SOM ini. Saatnya potensi
besar panas bumi mendapat perhatian 7 Merekomendasikan pembentukan BUMN yang berusaha khusus
dengan tata kelola yang profesional. di bidang panas bumi.
Berikut ini tujuh keputusan
penting menyangkut panas bumi yang
dihasilkan SOM di DPR RI beberapa
waktu lalu.n (mh)

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 13