Page 18 - MAJALAH 143
P. 18

LAPORAN UTAMA


                         Menanti PP Pemanfaatan




                                            Panas Bumi






                 eraturan Pemerintah (PP) yang   Panas Bumi, disebutkan bahwa panas   pertambangan dalam UU No.27/2003
                 mengatur pemanfaatan panas   bumi adalah sumber energi panas   bertentangan dengan UU No.41/1999.
                 bumi masih dinanti. Hingga   yang terkandung di dalam air panas,   Di dalamnya termaktub larangan
          Pkini, PP tersebut masih harus    uap air, batuan bersama mineral, dan   kegiatan penambangan di kawasan
          diharmonisasi. Pemanfaatan panas   gas lainnya yang secara genetik tidak   hutan lindung.
          bumi (geothermal) butuh regulasi yang   dapat dipisahkan dalam satu sistem   Ketidaksinkronan kedua UU
          jelas dan tepat.                  panas bumi.                      tersebut merupakan kendala dalam
            Mayoritas potensi panas bumi      Untuk pemanfaatan semua sumber   memaksimalkan pemanfaatan panas
          di Indonesia berada di kawasan    energi tersebut diperlukan proses   bumi di area hutan lindung dan hutan
          hutan lindung yang terlarang untuk   penambangan. Perlu dicatat bahwa   konservasi. Pada 26 Agustus 2014,
          kegiatan eksplorasi pertambangan.   dalam UU No.27/2003 ini, kegiatan   DPR RI telah menyetujui RUU Panas
          Potensi panas bumi yang berada dalam   eksplorasi panas bumi dimasukkan   Bumi menjadi UU. Ini merupakan
          kawasan hutan konsevasi sebanyak   dalam kegiatan pertambangan.    revisi atas UU No.27/2003 Panas
          29 lokasi dengan potensi sebesar   Pengkategorian kegiatan pemanfaatan   Bumi. Perbedaan utama aturan baru
          3.428 MW (10,9%). Sedangkan yang   panas bumi sebagai keg iatan    dengan yang lama terletak pada
          berada dalam kawasan hutan lindung                                 pengkategorian eksplorasi panas
          sebanyak 52 lokasi dengan potensi                                  bumi.
          sebesar 8.41 MW (19,6%).                                              Eksplorasi panas bumi tidak
            Dalam UU No.41/1999 tentang                                      lagi dikategorikan sebagai kegiatan
          Kehutanan, pasal 38, butir ke-4                                    pertambangan. Melalui UU baru
          disebutkan: Pada kawasan hutan                                     ini dimungkinkan eksplorasi panas
          lindung dilarang melakukan                                         bumi dilakukan di area hutan lindung
          penambangan  dengan  pola                                          dan  hutan  konservasi.  “Undang-
          pertambangan terbuka. Sementara                                    undangnya itu dibuat pemanfaatan
          pada pasal 1 UU No.27/2003 tentang                                 bukan penambangan. Karena kalau

























                                                                                                               foto : Eko/iw



                                                            Sumur Pengeboran Panas Bumi PT Wayang Windu, Jawa Barat.



        18      l  PARLEMENTARIA  l  EDISI 143 TH. XLVI - 2016
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23