Page 18 - MAJALAH 143
P. 18
LAPORAN UTAMA
Menanti PP Pemanfaatan
Panas Bumi
eraturan Pemerintah (PP) yang Panas Bumi, disebutkan bahwa panas pertambangan dalam UU No.27/2003
mengatur pemanfaatan panas bumi adalah sumber energi panas bertentangan dengan UU No.41/1999.
bumi masih dinanti. Hingga yang terkandung di dalam air panas, Di dalamnya termaktub larangan
Pkini, PP tersebut masih harus uap air, batuan bersama mineral, dan kegiatan penambangan di kawasan
diharmonisasi. Pemanfaatan panas gas lainnya yang secara genetik tidak hutan lindung.
bumi (geothermal) butuh regulasi yang dapat dipisahkan dalam satu sistem Ketidaksinkronan kedua UU
jelas dan tepat. panas bumi. tersebut merupakan kendala dalam
Mayoritas potensi panas bumi Untuk pemanfaatan semua sumber memaksimalkan pemanfaatan panas
di Indonesia berada di kawasan energi tersebut diperlukan proses bumi di area hutan lindung dan hutan
hutan lindung yang terlarang untuk penambangan. Perlu dicatat bahwa konservasi. Pada 26 Agustus 2014,
kegiatan eksplorasi pertambangan. dalam UU No.27/2003 ini, kegiatan DPR RI telah menyetujui RUU Panas
Potensi panas bumi yang berada dalam eksplorasi panas bumi dimasukkan Bumi menjadi UU. Ini merupakan
kawasan hutan konsevasi sebanyak dalam kegiatan pertambangan. revisi atas UU No.27/2003 Panas
29 lokasi dengan potensi sebesar Pengkategorian kegiatan pemanfaatan Bumi. Perbedaan utama aturan baru
3.428 MW (10,9%). Sedangkan yang panas bumi sebagai keg iatan dengan yang lama terletak pada
berada dalam kawasan hutan lindung pengkategorian eksplorasi panas
sebanyak 52 lokasi dengan potensi bumi.
sebesar 8.41 MW (19,6%). Eksplorasi panas bumi tidak
Dalam UU No.41/1999 tentang lagi dikategorikan sebagai kegiatan
Kehutanan, pasal 38, butir ke-4 pertambangan. Melalui UU baru
disebutkan: Pada kawasan hutan ini dimungkinkan eksplorasi panas
lindung dilarang melakukan bumi dilakukan di area hutan lindung
penambangan dengan pola dan hutan konservasi. “Undang-
pertambangan terbuka. Sementara undangnya itu dibuat pemanfaatan
pada pasal 1 UU No.27/2003 tentang bukan penambangan. Karena kalau
foto : Eko/iw
Sumur Pengeboran Panas Bumi PT Wayang Windu, Jawa Barat.
18 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016