Page 19 - MAJALAH 143

penambangan di lahan hutan lindung,
kan, enggak boleh. Kita sudah
mengubah bahwa untuk masalah
energi baru dan terbarukan itu
pemanfaatan, bukan penambangan,”
jelas Anggota Komisi VII DPR RI Tinggal sekarang implementasi
Rofi Munawar saat diwawancarai dari regulasi itu, kan, enggak
Parlementaria belum lama ini. cukup di UU. Saya kira yang lebih
Revisi UU di atas harus didukung
dengan peraturan pemerintah penting sekarang ini adalah
yang bersifat teknis. Peraturan mempercepat proses lahirnya
tersebut diterbitkan langsung oleh peraturan pemerintah terkait
presiden. Peraturan pemerintah
tentang pemanfatan panas bumi dengan pemanfaatan lahan.
bisa memperlancar penggunaan
energi panas bumi. Menurut Rofi, foto : jaka/iw
pemanfaatan panas bumi juga harus
memperhatikan kelestarian hutan.
“Tinggal sekarang implementasi
dari regulasi itu, kan, enggak cukup Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar
di UU. Saya kira yang lebih penting
sekarang ini adalah mempercepat Sumber Daya Mineral, PP pemanfaatan “Kita, sih, masih tetap mendorong
proses lahirnya peraturan pemerintah langsung dan PP pemanfaatan kalaupun swasta, ya swasta nasional.
terkait dengan pemanfaatan lahan. tidak langsung masih dalam proses Memang prioritas utama BUMN. Tapi,
Karena ini bukan hanya terkait harmonisasi di Kementerian Hukum kalau swasta, itu swasta nasional.
persoalan pertambangan saja, tapi dan Hak Asasi Manusia. Dan ternyata swasta nasional masih
terkait dengan masalah hutan lindung Selain PP, dalam pengelolaan panas memungkinkan untuk itu. Kecuali jika
atau hutan konservasi,” papar Rofi. bumi, Rofi mengutamakan pengelolaan memang tidak bisa dilakukan. Itu harus
Menurut Direktorat Jenderal Energi oleh BUMN. Kalau pun harus dikelola menyertakan asing. Saya kira prioritas
Baru Terbarukan dan Konservasi Energi oleh swasta, maka diprioritaskan utama BUMN, kedua swasta nasional,”
(EBTKE) Kementerian Energi dan kepada perusahaan swasta nasional. tegas Rofi.n (eko)

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RI

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 19