Page 23 - MAJALAH 143

REGULASI
REGULASI
PANAS BUMI
PANAS BUMI

1. Undang-undang No. 21 tahun 2014
tentang Panas Bumi
2. Peraturan Pemerintah No. 28/2016
tentang Bonus Produksi
3. Peraturan Pemerintah No. 59/2007
Jo Peraturan Pemerintah No.
75/2014 tentang Kegiatan Usaha
Panas Bumi
4. Peraturan Pemerintah No.9 tahun
2012 tentang Jenis dan Tarif atas Je-
nis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Pemerintah No.79 tahun
2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional
6. Peraturan Presiden No. 4 tahun
2010 tentang Penugasan kepada
PT. PLN untuk Percepatan Pemban-
gunan Pembangkit Listrik Menggu-
nakan Energi Terbarukan, Batubara,
dan Gas
7. Peraturan Menteri:
Sumber: Indonesia Geothermal Development For Power Project
Peraturan Menteri ESDM
No.11/2008 tentang Mekanisme Pe-
netapan Wilayah Kera Panas Bumi
Peraturan Menteri ESDM
No.02/2008 tentang Pedoman Penu-
gasan Survei Pendahuluan
Peraturan Menteri ESDM
No.11/2009 tentang Penyelengga-
raan Kegiatan Usaha Panas Bumi
Peraturan Menteri ESDM
No.17/2014 tentang Pembelian
Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap
Panas Bumi untuk PLTP oleh PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Peraturan Menteri ESDM
No.40/2014 tentang Perubahan Ke-
empat atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 15
tahun 2010 tentang Daftar Proyek
Percepatan Pebangunan Pembang-
kit Tenaga Listrik Menggunakan
Energi Terbarukan, Batubara dan
Gas Bumi serta Transmisi Terkait
Permen LHK No. 46/Menlhk/Setjen/
KUM.1/5/2016 tentang Pemafaatan
Jasa Lingkungan
Sumber: Kementerian ESDM RI, 2015
Sumber: Kementerian ESDM RI

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RI

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 23