Page 5 - MAJALAH 143
P. 5

Usulan Konsep UU Pembuktian Terbalik Harta Kekayaan WNI



               Saya sampaikan Konsep Pemikiran RUU Pembuktian   f).   Merupakan langkah awal konkrit untuk mewujudkan negara
            Terbalik terkait banyaknya pejabat dan masyarakat yang   Indonesia yang sejahtera, karena semua (banyak) anak
            terlibat kasus korupsi. Indonesia terus terpuruk dan sulit untuk   bangsa menjadi “bersih” : pekerja negara, pejabat negara,
            bangkit karena pejabat dan masyarakat terlibat permainan suap   para pengusaha dan rakyat.
            dan korupsi sehingga salah satu solusinya adalah penerapan   g).  Negara akan memiliki dana untuk membangun infrastruktur
            UU Pembuktian Terbalik. Namun sampai saat ini  DPR RI     mencicil, utang luar negeri tanpa harus menambah utang
            belum merespon keinginan rakyat bahkan sebaliknya malah   baru, bahkan bisa melakukan investasi di negara lain.
            memproses RUU Tax Amnesty yang terkesan ingin melindungi   h). Nilai tukar menguat secara bertahap sesuai dengan
            para pejabat negara dengan membayar sedikit tebusan.  kebutuhan, karena kendalinya ada di pemerintah.
               Berikut saya sampaikan manfaat UU Pembuktian Terbalik   i).   Peningkatan  kesejahteraan  bisa  terwujud  sehingga
            adalah :                                              membuat kehidupan kita semua menjadi tenang, nyaman,
            a).  Mendapatkan calon pemimpin yang bersih, karena dengan   dan damai karena tindak kejahatan akan berkurang.
               UU ini calon pemimpin harus memiliki Surat Keterangan   j).   Bangsa lain tidak lagi melecehkan negara kita, karena
               Perolehan Harta Kekayaan atau semacam Surat Keterangan   bangsa kita tidak lagi dikenal sebagai bangsa munafik. korup
               Kelakuan Baik.                                     dan selalu bingung setiap akan membayar cicilan utang luar
            b).  Mencegah warga negara melakukan perbuatan yang terkait   negeri.
               suap dan korupsi.
            c).  Menyadarkan warga negara yang terlanjur melakukan   Demikian agar Komisi III DPR RI segera merealisasikan
               tindak suap dan korupsi untuk mengembalikan harta yang   Konsep RUU Pembuktian Terbalik untuk ditetapkan menjadi
               tidak bersih tersebut dan tidak mengulangi perbuatan.  UU.
            d).  Mempersiapkan kehidupan generasi penerus, yaitu                                     Y.Anistowatie
               kehidupan anak cucu yang lebih baik.                                             Malang, Jawa Timur
            e).  Merupakan Upaya Rekonsiliasi nasional yang sungguh-
               sungguh, bukan semu .






                     Aspirasi Buruh Menderita                                Miras dan Pendidikan
                                                                                   Budi Pekerti
                  Mewakili DPC SBSI 1992  Kota Medan Sumatera
                Utara ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan            Usulan sebagai bentuk keprihatinan
                penderitaan yang dialami  buruh pabrik di Sumatera.        dan kepedulian moril terhadap kondisi
                  Aspirasi ini secara umum adalah usulan terkait           bangsa dan untuk menyelamatkan
                kebijakan publik bidang ketenagakerjaan terutama           generasi muda, maka diperlukan
                terkait dengan UU ketenagakerjaan  sebagai berikut :       adanya penatalaksanaan minuman
                a).  Merevisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan       keras (miras) dan pendidikan budi
                  agar lebih pro  pekerja.                                 pekerti sebagai berikut:
                b).  Membentuk Peraturan dan sanksi yang tegas guna           Miras hanya bisa diperoleh minimal
                  pemerataan  lapangan kerja.                              di Hotel Berbintang 4 yang diawasi
                c).  Tidak memberikan kemudahan WNA  menjadi WNI.          secara ketat dengan sanksi hukum
                d). Memberikan hukuman berat bagi Koruptor dan             melalui regulasi Perda yang didukung
                  Bandar Narkoba.                                          oleh  Instruksi  Mendagri  atas  nama
                e).  Membuat peraturan yang tegas terkait pengelolaan      Presiden RI.
                  tenaga  outsourcing.                                        Perlu “Pendidikan Budi Pekerti”
                f). Lebih memperhatikan kesejahteraan buruh                di sekolah, sejak TK hingga SMA.
                  outsourcing melalui Revisi UU No. 1/1970 tentang         Penerapannya bisa ekstra kurikuler,
                  keselamatan kerja.                                       kultum oleh guru sebelum dan
                  Aspirasi  bidang ketenagakerjaan ini,  kiranya           sesudah pelajaran, atau secara formal
                dapat  disampaikan  pula  kepada  Komisi  IX  untuk        dimasukkan dalam kurikulum pelajaran.
                ditindaklanjuti.
                                                                                              Syamsi Sarman
                                                Harjadi Medan                       Tarakan, Kalimantan Utara
                                                Sumatera Utara







                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 143 TH. XLVI - 2016  l  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10