Page 61 - MAJALAH 143

Cara pengaturan harga BBM ini, tidak melakukan ekonomi pasar, rakyat Berarti dengan BBM satu harga berarti
Satya Yudha mendukung pemerintah terlindungi, tetapi Pertamina tidak daya beli masyarakat hampir sama dari
dengan keluarnya Peraturan Menteri rugi,” katanya. suatu tempat ke tempat yang lain.
yang dikeluarkan oleh Kementerian Yang dikhawatirkan adalah pada Kalau masalah BBM itu tidak
ESDM No.36 Tahun 2016, yang waktu ditahan selama 3 bulan ternyata diperhatikan maka yang jelas akan
membagi 2 jenis yaitu jenis bahan harga pasarnya dibawah harga yang menimbulkan inflasi, karena daya beli
bakar tertentu minyak solar / gas dijual Pertamina berarti rakyat yang masyarakat berkurang dengan harus
oil dan minyak tanah, serta jenis mensubsidi, dengan rakyat membayar membayar lebih dari daerah lain. Jika
bahan bakar khusus penugasan (Ron lebih.Tapi ada kalanya pada waktu mengukur inflasi di setiap provinsi,
BBM dapat
masalah
ditahan harga 3 bulan ternyata harga
88/premium). ”Jenis bahan bakar ditahan harga 3 bulan ternyata harga masalah BBM dapat
marketnya lebih tinggi dari harga itu,
khusus penugasan inilah yang perlu marketnya lebih tinggi dari harga itu, menjadi
menjadi
satu harga,” katanya. Hal ini menurut
Satya menjadi tantangan tersendiri
bagi PT. Pertamina yang harus
membiayai distribusi hingga sampai
agen penyalur, sebe lumnya hanya
sampai SPBU.
PT. Pertamina dalam hal ini pemerintah
Intervensi Negara menggunakan Laba Bersih Minyak (LBM)
Satya mengatakan, Pemerintah sebagai bantalan, agar selama 3 bulan
dan DPR RI masih mencari mekanisme fluktuasi itu bisa dijaga dengan LBM. Itu
harga BBM, karena dengan dilepasnya metode saja, supaya kita tidak melakukan
mekanisme subsidi maka siapa yang
akan menanggung beban ini. Kalau ekonomi pasar, rakyat terlindungi, tetapi
itu dibebankan pada masyarakat Pertamina tidak rugi.
maka negara dinilai tidak hadir dan
masyarakat akan merasa terbebani
dan harga itu akan berbeda dari satu
tempat ke tempat yg lain.
“Kita mengatakan bahwa BBM
tidak boleh semua nya menggunakan berarti ada subsidi. ”Berarti plus minus faktor meningkatnya inflasi, untuk
mekanisme pasar. Karena ini seperti ini harus dicarikan jalan keluar daerah yang BBM itu tidak satu harga.
merupakan isi dari makna UUD maka muncul bantalan tadi. Bantalan Kalau BBM satu harga berarti daya beli
1945 pasal 33 harus ada intervensi LBM dalam rangka melihat fluktuasi masyarakat hampir sama di suatu dan
pemerintah,” paparnya.Walaupun harga setiap bulan. Itu yang terjadi di tempat dan tempat yang lain.
model intervensi pemerintahnya itu daerah yang terjangkau,” jelas Satya. Di a m en e gas kan s e l ai n
dengan mematok harga dalam kurun memenuhi rasa keadilan, Komisi
waktu 3 bulan. Perhatian Khusus VII DPR RI merasa negara ada, dan
Kalau diserahkan mekanisme Adapun konsep satu harga otomatis menjaga daya beli pada
pasar maka harganya setiap hari akan untuk daerah Papua, memang harus masyarakat. PT. Pertamina perlu
berfluktuasi sesuai dengan mekanisme ada perhatian khusus yaitu ada untuk mengkaji khusus untuk bahan
pasar. Tetapi yang dilakukan adalah peningkatan margin dari masing- bakar penugasan.
mereka menggunakan harga yang masing SPBU yang lokasinya sangat Patut diketahui, Presiden Joko
mendekati harga pasar dengan sulit. Penambahan margin itu menjadi Widodo saat kunjungan kerja ke
forecast selama 3 bulan. beban tanggungan Pertamina.Kalau Provinsi Papua pada 18 Oktober 2016
Disinilah, sambung Satya, rakyat masalah BBM itu tidak diperhatikan mencanangkan kebijakan satu harga
terlindungi dan keberadaan negara maka akan menimbulkan inflasi dan BBM dengan memberikan tugas
ada. Tetapi disisi lain subsidinya daya beli masyarakat akan berkurang kepada Menteri BUMN dan Pertamina.
sudah mengecil. Maka pemerintah karena harus membayar sesuatu yang Dengan kebijakan satu harga itu,
PT. Pertamina dalam hal ini pemerintah lebih dari daerah lain. maka BBM di seluruh Indonesia dijual
menggunakan Laba Bersih Minyak Sehingga kata Satya, kalau sama yakni premium Rp6.450 dan
(LBM) sebagai bantalan, agar selama 3 mengukur inflasi disetiap provinsi akan solar Rp5.150 per liter di titik serah
bulan fluktuasi itu bisa dijaga dengan menjadi faktor meningkatnya inflasi yakni SPBU dan penyalur atau agen (as, mp)
LBM. “Itu metode saja, supaya kita untuk BBM yang tidak satu harga. premium dan solar. n

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 61