Page 58 - MAJALAH 143

kUNkeR
k UN ke R

Komisi X Dorong Peningkatan

Pendidikan Tanah Air

antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat, agar penyaluran
anggaran maupun bantuan, lebih tepat
sasaran.
Politisi F-PKS itu memberikan
contoh, pihaknya mendapat aspirasi
dari pihak SMA 5 Jayapura, terkait
bantuan dari Pemerintah Pusat. SMA
5 Jayapura meminta agar ruang kelas
direvitalisasi, namun malah mendapat
Ruang Kelas Baru (RKB).
“Untuk permasalahan di SMA Negeri
Foto: Sofyan/iw 5 Jayapura yang minta revitalisasi
gedung, namun mendapatnya malah
RKB, mungkin karena keterbatasan
anggaran di Kemendikbud atau
anggaran yang ada hanya RKB. Namun
Tim Kunker Komisi X DPR RI foto bersama dengan guru dan siswa SMA YPPK Taruna Dharma, kalau menghancurkan ruang kelas
yang ada, ini tidak sesuai dengan
Jayapura nomenklaturnya,” kata Fikri.
Untuk itu, ia meminta agar
ondisi pendidikan Indonesia penggunaan dana Otsus, untuk komunikasi antara Pemerintah
menjadi fokus kunjungan mendukung PTN dalam menjalankan Daerah dengan Pemerintah Pusat
kerja Komisi X DPR RI pada operasionalnya. Rief ky menilai, lebih intensif. Kemudian, perlu adanya
Kreses Masa Persidangan dana pendidikan dari Otsus bimbingan teknis yang ketat sehingga
I Tahun Sidang 2016-2017. Di tiga sudah ada, namun masih minim. tidak ada kesalahan pengajuan bantuan
provinsi yang dikunjungi, yakni Provinsi Minimnya bantuan terhadap PTN itu dari Pemda ke Pusat. “Tidak boleh
Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi dikhawatirkan mengganggu proses dibiarkan kemudian Kemendikbud
Utara, Komisi X DPR RI mendorong belajar mengajar. dinyatakan salah karena tidak sesuai
peningkatan pendidikan, baik di Politisi asal dapil Aceh itu sepakat, dengan nomenklatur,” imbuh politisi
pendidikan dasar dan menengah, perlu adanya sebuah terobosan asal dapil Jateng itu.
maupun pada pendidikan tinggi. untuk Papua dalam mengejar sektor
Ketua Komisi X DPR RI Teuku pendidikan yang masih tertinggal. Ia
Riefky Harsya berharap, dana Otonomi menilai, perlu ada dukungan dalam Minat Masuk PTS Turun
Khusus untuk Papua, digunakan untuk mengejar ketertinggalan itu. Apalagi, Komisi X di Sulawesi Tengah
mendukung pendidikan, khususnya anggaran Otsus yang cukup besar mendapat temuan bahwa minat para
untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). pun belum ada regulasinya dalam siswa untuk masuk Perguruan Tinggi
Pasalnya, dukungan dari Pemerintah penggunaannya untuk membantu Swasta (PTS) makin menurun. PTS
Pusat, dalam hal ini Kementerian PTN. pun menjadi kekurangan mahasiswa.
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi “Dukungan dari dana Otsus itulah Menanggapi hal ini, Wakil Ketua
dirasa masih minim. yang kita harapkan bisa digunakan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra
“Kami mendapat masukan dari untuk membantu PTN, sehingga ikut merasa prihatin atas kondisi ini
para rektor PTN di Papua, terkait dana Papua bisa menjadi pabrik manusia dan perlu dicarikan solusi tepat untuk
BOPTN yang minim, minimnya sarana yang mempunyai wawasan di bidang PTS Sulteng.
prasarana universitas tersebut, hingga masing-masing,” imbuh Riefky. “Ini bisa menjadi catatan penting
permasalahan beasiswa. Ketiga hal Masih dalam kesempatan yang untuk dibawa ke raker dengan menteri
tersebut dirasa sangat mengganggu sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI terkait. Padahal kami mencatat,
proses peningkatan SDM di Papua,” Abdul Fikri Faqih menegaskan, Papua pertumbuhan dan perkembangan
kata Riefky, di Jayapura, Papua. harus mendapat perhatian khusus pendidikan di Sulteng berjalan cukup
Untuk itu, politisi F-Partai dalam beberapa bidang. Khusus baik dengan kondisi APK pada tahun 2014
Demokrat itu menyarankan kepada untuk bidang pendidikan, ia meminta untuk Perguruan Tinggi 13 persen,” kata
Kemenristekdikti untuk mengkaji perlu adanya komunikasi intensif politisi F-Gerindra itu, di Palu, Sulteng.

58 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016