Page 60 - MAJALAH 143

SOROTAN

BBM Satu Harga,

Wujud Keadilan Bagi Seluruh Rakyat

DPR RI sangat mendukung kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) komponen subsidi yaitu solar, itupun
satu harga, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, sebagai upaya menggunakan pola subsidi harga tetap
yaitu Rp.1000 per liter.
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Menurut
Karena BBM merupakan komponen
Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, diirinya mendukung komunitas yang disubsidi kecuali solar,
kebijakan yang tujuannya rakyat tidak dirugikan, punya keseragaman maka untuk menjadikan satu harga
dan rakyat akan merasa esensi BBM sebagai kebutuhan bahan pokok menjadikan tantangan sendiri. Karena
yang dihitung adalah pembiayaan yang
ini bisa dirasakan sama harganya di seluruh Indonesia
mulai dari margin SPBU, prosesing
di kilang, transportasi distribusi,
semua menjadi satu komponen plus
“BBM sebagai kebutuhan pokok komponen termasuk Pajak yang
ini bisa dirasakan sama harganya di dikenakan untuk bahan bakar Minyak
seluruh Indonesia sehingga rakyat untuk Kendaraan Bermotor (PBBKB).
merasa ada intervensi negara itu Setelah ditotal, semuanya itu menjadi
terhadap kepentingan dasar manusia,” harga BBM hingga SPBU.
kata politisi Partai Golkar ini, di “Itu dijamin pemerintah harganya
Gedung Nusantara I. Ide membuat sama dimana saja. Karena harga di
BBM satu harga, sebenarnya ide lama, SPBU di dari Sabang, Jakarta, hingga
karena Indonesia selalu menetapkan Merauke harusnya sama. Karena
BBM satu harga pada waktu saat komponen distribusi transportasi
perhitungan subsidi. sudah ada. Ada margin dari SPBU,”
Lebih lanjut Satya menjelaskan, jelasnya.
justru esensi disubsidi adalah membuat Yang menjadi masalah di Papua itu
BBM di semua tempat menjadi sama, Foto: Jaka/iw adalah dari SPBU ke agen penyalur
maka di dalam komponen subsidi tidak ditanggung, sehingga menjadi
pada waktu itu adalah komponen Alfa. Anggota Komisi VII DPR RI RI membengkak karena tidak semua
Komponen Alfa itu adalah komponen Satya Widya Yudha tempat dan wilayah mempunyai
yang memberikan distribusi berupa SPBU dan Depo. Maka harga sampai
transportasi ke seluruh pelosok tanggungjawab PT. Pertamina,” agen penyalur itu membengkak
Indonesia. “Kemudian ditentukan ujarnya. karena mereka harus menggunakan
komponen Alfa secara rata-rata dari Maka waktu itu seringkali dari transportasi udara, tidak bisa
pada daerah yang tersulit hingga Depo ke SPBU itu diselewengkan oleh mengangkut volume yang besar.
daerah yang mudah dijangkau,” pengusaha-pengusaha yang mengaku Sehingga itu menjadi masalah
jelasnya. dari SPBU tetapi ternyata menjual dari tersendiri karena sampai di kostemer
Disebutkan, saat ini adalah Depo itu ke industri, yang seharusnya harganya menjadi meledak karena
memang suasananya adalah BBM yang BBM industri itu tidak disubsidi, agen penyalur tadi menambahi setelah
disubsidi harganya oleh Pemerintah. sementara dia membeli lewat Depo beli dari SPBU menambah biaya
Bedanya jika saat ini, cara menghitung dengan BBM subsidi. transportasi sendiri untuk sampai
harga BBM jaman dulu dihitung hingga Konsep dasar BBM satu harga, kepada konsumen harus membayar
sampai dengan Depo. “ Jadi dimana ada sambung Satya, merupakan konsep mahal.
Depo disanalah letak harga BBM yang keadilan yang dari jaman dulu sudah “Ini yang ditengarai oleh Presiden
keluar. Kemudian dari Depo menuju diterapkan, tetapi sekarang menjadi seharusnya dijamin hingga konsumen
SPBU diserahkan pada pengusaha berbeda pada waktu BBM sudah harganya sama. Kalau Jakarta konsu-
SPBU atau bukan lagi yang menjadi tidak lagi disubsidi. Hanya satu mennya datang ke SPBU,” katanya

60 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016