Page 64 - MAJALAH 143
P. 64
DAPIL
Mendukung Pemberdayaan Petani Melon
membelit para petaninya. Akses pupuk yang murah jadi
keluhan hampir semua petani melon. Untuk mengatasinya,
Eva memberi solusi dengan membuat pupuk organik dari
limbah pohon pisang.
Selain pupuk murah, pemasaran buah melon juga
jadi masalah bersama para petani. Para tengkulak kerap
merusak harga melon di pasaran. Eva yang berasal dari
dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) ini,
Foto: Dokpri/iw petani melon di dapilnya. Banyak petani mempertaruhkan
memberi perhatian serius atas masalah yang dihadapi para
tabungannya untuk menanam melon. Bila tanaman ini rusak,
Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari temui petani melon di Tulungagung. hancur pula ekonomi para petani tersebut.
Untuk membuka pasar buah melon agar tak diganggu
tengkulak, Eva membantu memanfaatkan e-commerce.
abupten Tulungagung, Jawa Timur, jadi daerah Hasil produksi petani langsung dibawa ke konsumen.
penghasil buah melon yang berkualitas. Budidaya “Tengkulak bisa dihindari dengan buka akses langsung
Kmelon di sini sudah melalui uji coba selama tiga produsen ke konsumen. Kita manfaatkan e-commerce
tahun. Unsur hara dan tanah jadi masalah penting sebelum atau jadi subcontractors petani lain yang kurang produksi.
bertani melon. Inilah yang jadi salah satu perhatian Anggota Harus diupayakan memperpendek rantai perdagangan,” ujar
DPR RI Eva Kusuma Sundari. Ia memberi perhatian pada Anggota Komisi XI DPR RI ini.
para petani melon di Tulungagung. Selain alat mesin pertanian, Eva juga mengusahakan
Eva menggelar pertemuan dengan para petani melon membuka pasar ekspor untuk meningkatkan penghasilan
di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan para petani. Hanya saja untuk menembus pasar ekspor,
Kalidawir, Tulungagung untuk melihat dari dekat produk buah-buahan harus organik. “Pelan-pelan kita
perkebunan melon sekaligus mengetahui persoalan yang siapkan mereka ke arah sana,” ujarnya penuh harapan. n (mh)
Pemerintah Harus Serius Distribusikan
Kartu Indonesia Pintar
endistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi
sorotan Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam
Psaat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan
Jawa Timur V yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan
Kabupaten Malang. Ridwan menegaskan, Pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus
serius dalam mendistribusikan KIP.
“Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera
diselesaikan Pemerintah Indonesia terkait KIP adalah
pendistribusian kepada siswa yang ada di daerah terluar
dan terdepan Indonesia,” tegas Ridwan, di Kota Malang, Foto: dokpri/iw
baru-baru ini.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, pendistribusian
KIP yang selama ini menggunakan perbankan justru malah Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menyerahkan Program
menyulitkan penerima KIP. Karena di daerah terluar, Indonesia Pintar kepada sekolah-sekolah di Dapilnya.
belum tentu tersedia bank. “Kalaupun ada, masyarakat 207 KIP untuk SMA dan 1980 KIP untuk SMK. Kemudian
bisa menempuh jarak yang sangat jauh, dan tidak jarang untuk Kabupaten Malang sebanyak 13.225 KIP sudah
memakan biaya yang lebih mahal ketimbang dana yang didistribusikan, dengan rincian 1.728 KIP untuk SD, 4.973 KIP
akan mereka terima dalam program KIP. Kementerian harus untuk SMP, 3.533 KIP untuk SMA dan 2.991 KIP untuk SMK.
punya terobosan,” kritik Ridwan. “Untuk Kota Batu belum, karena masih menunggu
Ridwan mengaku, selama tahun 2016 ini, sebanyak SK. Kemungkinan pertengahan November ini sudah ada
22.195 KIP sudah didistribusikan di dapilnya, meliputi Kota keputusan,” yakin Ridwan, sembari mengatakan target
Malang sebanyak 313 KIP untuk SD, 200 KIP untuk SMP, sebanyak 40 ribu KIP dapat didistribusikan pada tahun ini. n (sf)
64 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016
