Page 68 - MAJALAH 143

DAPIL

Tinjau Permasalahan Hukum di Masyarakat Pesisir

agi Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil sejatinya
bertemu dengan masyarakat atau konstituen tidak
Bhanya dilakukan saat reses. Di luar itupun ia kerap
mengunjungi masyarakat untuk menampung berbagai
aspirasi dan keluhannya.
Di hari pertama reses, Ia meninjau Kapal Silver Sea 2,
kapal asing yang diduga telah melakukan “Illegal Fishing”
di wilayah NKRI.
“Saya ingin mengetahui kondisi para ABK (Anak Buah
Kapal) asal Thailand yang telah ditahan hampir satu tahun.
Mereka dituduh mencuri ikan di wilayah NKRI. Proses
hukum mereka menjadi perhatian saya di Komisi III DPR Foto: Dokpri/iw
RI. Berlarutnya penanganan kasus hukum para ABK ini
akan memberi dampak negatif bagi Indonesia. Ini akan
mengesankan kita tidak mampu menyelesaikan proses Wakil Ketua Komisi III DPR RI Nasir Jamil berdialog dengan warga pesisir
hukum. Saya kira pihak-pihak terkait memahami dampak di Sabang, Aceh.
ini,” ungkap Nasir. dibuang ke laut. Saya yakin warga ini bukan penyelundup
Selain itu, Anggota DPR RI dari dapil Aceh II ini juga gula. Mereka hanya mencari sesuap nasi untuk memenuhi
menyempatkan diri bertemu warga sekitar pelabuhan kebutuhan hidupnya, jadi jangan perlakukan mereka seperti
Sabang. Salah satu keluhannya adalah terkait penangkapan penyelundup gula yang berton-ton jumlahnya,” papar Nasir.
warga yang menjadi pengangkut gula oleh Kepolisian dan Gula- gula yang masuk ke wilayah Sabang, lanjut Nasir,
Bea Cukai. Tidak sedikit warga yang mendapatkan gula memang hanya diperuntukkan di wilayah Sabang dan tidak
dengan harga rendah dari para importir. Kemudian dibeli boleh di bawa keluar pulau Sabang. Kepolisian dan pihak
warga dan dibawa ke daratan. berwenang melakukan apa yang menjadi tugasnya. Namun
“Menurut pengakuan warga, keuntungan yang mereka ia juga berharap agar barang sitaan itu dikembalikan. Hal itu
peroleh dari gula-gula itu sekitar dua puluh ribu rupiah semata agar mereka tidak berhutang kepada para importir
per sak. Mereka menyesalkan banyak barang sitaan yang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. n (ayu)

Tampung Keluhan TKI

ekerasan dan pelecahan seksual masih terus dialami posisi yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena.
para pahlawan devisa negara Indonesia. Menanggapi Untuk mendapatkan masukkan dan informasi yang
Khal itu, Komisi IX melakukan revisi Undang-undang real, saat reses Erma berdiskusi dengan konstituennya di
No 39 tahun 2004 untuk menambah perlindungan terhadap Lombok Tengah, NTB. Hal itu dilakukan guna menemukan
Tenaga Kerja Indonesia. langkah yang tepat dan solutif untuk melindungi TKI.
“Komisi IX sedang melakukan amandeman UU 39/20014 “Saya mendengar masalah yang dialami calon dan
yang menitik beratkan kepada perlindungan serta mantan TKI, salah satunya adalah proses pelengkapan
mendorong tenaga kerja formal dan terampil mendapatkan dokumen yang terbilang rumit. Semuanya saya tampung
dan insya Allah ada jalan keluarnya,” katanya.
Politisi F-PPP itu menjelaskan, sulitnya prosedur
memang salah satu penyebab adanya TKI ilegal. Mereka
mengatakan prosedur yang dibuat prosesnya lama, sulit
dan biayanya mahal. “Pemerintah harus merubah prosedur
yang sudah ada, agar tidak ada lagi TKI ilegal,” tegasnya.
Selain mengubah regulasi, dirinya berharap pemerintah
bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk
mengurangi pengiriman TKI. “Tentu lebih baik kalau negara
kita tidak menjadi penyedia tenaga kerja untuk negara lain,”
harapnya.
Foto: Dokpri/iw menyediakan lapangan kerja serta menjamin upah yang
Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah harus
layak dan memadai. Guna mengurangi pengiriman TKI,

dengan memberntuk Kegiatan Kelompok Usaha seperti
Wakil Ketua Komisi IX Ermalena berdialog dengan konsituennya dirinya bekerja sama dengan Kementerian Tenagakerja
di Lombok Tengah, NTB. membuka salon, dan pertukangan mesin jahit.n

68 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016