Page 70 - MAJALAH 143
P. 70
PeRNIk
terhadap tuntutan perubahan Sekretariat Hal tersebut bisa dicapai dengan
Jenderal. Lebih lanjut, orang nomor satu menyelenggarakan pengawasan intern
di Irtama itu menjelaskan perubahan terhadap akuntabilitas keuangan
pengaturan tersebut menyebabkan negara, membina penyelenggaraan
terjadi transformasi kelembagaan unit sistem pengendalian intern (SPI), dan
pengawasan internal dari kedudukan yang mengembangkan kapasitas inspektorat
sebelumnya eselon III menjadi eselon I. utama yang professional dan kompeten
Seiring dengan hal tersebut, maka dilingkungan Sekretariat Jenderal.
berimplikasi pada peningkatan peran, Sisi lain, Irtama juga menerapkan
tugas dan tanggung jawab pengawasan standar profesi bagi seluruh auditor
internal yang dalam nomenklatur barunya internal yang mengacu pada standar
menjadi Inspektorat Utama. Lompatan audit intern sebagaimana yang ditetapkan
peningkatan status kelembagaan pengawas oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
intern itu, membawa konsekuensi semakin Indonesia (AAIPI).
besarnya tugas dan tanggung jawab dalam Disamping itu, sikap independensi diatur
melaksanakan tugas pengawasannya. dalam kode etik auditor internal untuk
Sementara itu, kedudukannya sebagai mendorong terwujudnya budaya etis. Kode
internal audit dalam struktur organisasi etik tersebut secara khusus memuat aturan
didukung dengan pernyataan tertulis perilaku yang dirumuskan kedalam enam
mengenai wewenang dan independensinya prinsip moral.
yang disebut dengan Piagam Pengawasan Dengan mengedepankan prinsip yang
Internal atau secara umum dikenal dengan Kedudukannya berbasis moral yang berlandaskan pada
Internal Audit Charter. sebagaiA internal ketentuan piagam pengawasan internal
Ketetapan piagam pengawasan internal tersebut, diharapkan mampu mewujudkan
merupakan bentuk komitmen pimpinan audit dalam struktur inspektorat utama yang professional,
untuk mewujudkan independensi Irtama organisasi didukung independen, akuntabel dan berintegritas.
dalam mengakses seluruh informasi satuan dengan pernyataan Selanjutnya, demi terwujudnya
kerja, sumber daya pengawas intern serta tertulis mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
meminta dan memperoleh dukungan atau wewenang dan fungsi pengawasan internal, inspektorat
asistensi yang diperlukan sehubungan utama menjalin kerjasama dan koordinasi
dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. independensinya. dengan satuan kerja dan aparat
Disisi lain, menurut Setyanta, untuk pengawasan pemerintah lainnya seperti
mewujudkan pengawasan internal yang Aparat Penegak Hukum (APH), Badan
efektif, Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Keahlian DPR RI wajib menciptakan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan
dan memelihara lingkungan pengendalian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
yang baik melalui beberapa hal, Aparat Pengawas ekstern Pemerintah (BPK
diantaranya penegakan integritas dan nilai RI), dan pihak terkait lainya.
etika, komitmen terhadap kompetensi,
pendelegasian wewenang dan tanggung Implementasi Good and
jawab yang tepat, penerapan kebijakan clean governances
yang sehat tentang pembinaan sumber Istilah good governance lahir sejak
daya manusia, serta mewujudkan aparat berakhirnya orde baru dan digantikan
pengawasan intern yang efektif. dengan gerakan reformasi. Sejak itu,
Pria yang akrab dipanggil Toto itu istilah tersebut sering diangkat menjadi
menilai, penetapan piagam pengawasan wacana atau tema pokok dalam setiap
internal sejalan dengan visi dan misi kegiatan pemerintahan.
Irtama, yaitu mewujudkan auditor yang Secara umum, substansi good governance
professional, independen, akuntabel dan disamakan dengan istilah pemerintahan
berintegritas. yang baik, bersih dan berwibawa. Untuk
70 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016
