Page 71 - MAJALAH 143

mencapai good governance dalam tata
pemerintahan, hendaknya prinsip-
prinsip good governance ditegakkan dalam
berbagai institusi penting pemerintahan,
termasuk semua unsur dan stakeholder
yang ada.
Dalam pandangan Setyanta,
keberhasilan tata kelola pemerintahan
yang baik tidak hanya ditentukan oleh
bagaimana implementasi kebijakan
pemerintah dalam membangun dan
mensejahterahkan masyarakat, tetapi
juga pengawasan terhadap pelaksanaan
suatu kebijakan.
Keberadaannya sebagai auditor
internal tentu harus mengacu pada Foto: Jayadi/iw
prinsip-prinsip good and clean
governance. Salah satunya dengan Irtama study banding ke Kementerian Keuangan.
melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi Utama atau yang disingkat E-LIT
sebagai inti dari upaya penciptaan beberapa waktu lalu. Aplikasi ini
good and clean governance. merupakan sarana untuk berbagai
Selain itu, Irtama juga melaksanakan pengetahuan dan ilmu yang
submit penilaian mandiri Internal berkenaan dengan pengawasan
Audit Capability Model (IACM). IACM internal terutama meningkatkan
merupakan salah satu alat yang dipakai Keberadaannya sebagai kapabilitas auditor.
untuk mengukur efektivitas peran auditor internal tentu harus E-learning sebuah sistem yang
unit intern di sektor publik. Terdapat mengacu pada prinsip- menyediakan media pembelajaran
3 variabel yang menjadi bahan online dan mandiri di lingkungan
pertimbangan dalam IACM, yakni: prinsip good and clean Inspektorat. Dengan adanya
aktivitas audit internal, lingkungan governance. Salah satunya e-learning ini, para auditor bisa
organisasi dimana unit internal dengan melakukan evaluasi melaksanakan tugas pendidikan dan
bernaung dan lingkungan sektor publik pelatihan secara mandiri sehingga
di suatu pemerintahan. terhadap pelaksanaan amanat Presiden untuk menaikkan
Dalam penilaian mandiri tersebut, reformasi birokrasi sebagai level APIP pada tahun 2019 bisa
APIP Irtama mampu mencapai level inti dari upaya penciptaan tercapai.
2 pada audit yang dilakukan oleh “Golnya dengan harapan bisa
Badan Pengawasan Keuangan dan good and clean governance. meningkatkan kapabilitas aparat
Pembangunan (BPKP) selaku instansi pengawas internal pemerintah
Pembina APIP di Indonesia. Hal ini yang sekarang di Inspektorat
merupakan satu prestasi, mengingat Utama di level 1, di mana pada
usia Irtama yang masih dini. tahun 2019 amanat Presiden untuk
Berdasarkan hasil penilaian tingkat menaikkan level menjadi 3, secara
kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, nasional untuk auditor pengawas
Lembaga dan Pemerintah daerah, APIP telah berada pada Level-3 pada pemerintah memang saat ini 84%
sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada tahun 2019, sesuai dengan target pada level 1. Kemudian 14% level
pada Level-1, 69 APIP atau 14,56% RPJMN 2015-2019. 2 dan level 3 itu baru ada 1%. Kita
Level-2, dan hanya 1 APIP atau 0,21% Dengan harapan itu pula, Irtama termasuk yang diminta untuk
yang berada pada Level-3. Untuk itu, melaunching sebuah aplikasi baru meningkat menjadi 3%,” imbuh
pemerintah mengharapkan seluruh bernama E-learning Inspektorat Setyanta. n (ann)

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 71