Page 69 - MAJALAH 143
P. 69
PeRNIk
Foto: Arief/iw
Suasana Rapat Irtama
Independensi dan Objektivitas
Harus Dijunjung Tinggi
Inspektorat Utama ebagai unsur pengawasan adalah dua hal yang tidak terpisahkan
dalam internal audit. Independensi
internal di ling kungan
(Irtama) sebagai salah Sekretariat Jenderal dan Badan menjadikan internal auditor bersikap
satu unsur pendukung SKeahlian DPR RI, kedudukan objektif. Sebaliknya, sikap obyektif
yang baru terbentuk Irtama berada di bawah naungan dan mencerminkan independensi internal
di Sekretariat Jenderal bertanggung jawab langsung kepada auditor,” ungkap Setyanta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan
Sekretaris Jenderal. Sedangkan,
DPR RI dan Badan auditor eksternal dilakukan oleh independensi merupakan bagian
Keahlian Dewan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari kode etik profesi yang harus
memiliki fungsi untuk yang merupakan lembaga pemeriksa dipatuhi terhadap profesinya dan
meningkatkan kualitas independen. masyarakat luas. Sejarah pembentukan
irtama sendiri berawal dari terjadinya
Dalam menjalankan fungsinya,
pengawasan internal Kepala Irtama Setyanta Nugraha perubahan pengaturan tentang DPR
dan akuntabilitas di menekankan i ndependensi RI melalui UU Nomor 27 Tahun 2009
lingkungan DPR RI dan dan obyektivitas. Menurutnya, tentang MPR, DPR RI , dan DPD (MD3).
Sekretariat. independensi menjadi kunci utama Dimana pergantian keanggotaan
dalam mendefinisikan internal audit. DPR RI dan perubahan undang-undang
“Independen dan objektivitas tersebut membawa konsekuensi
PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 69
