Page 55 - MAJALAH 143
P. 55

Pemda Kepri duduk bersama Pemerintah
                                                                                Pusat (Kemenhub) untuk mencari
                                                                                solusi bersama terkait penyelesaian
                                                                                pembangunan Pelabuhan Dompak.
                                                                                   Disinggung mengenai tarik ulurnya
                                                                                proses administrasi lahan di kawasan
                                                                                seluas 5 hektak tersebut, Bambang
                                                                                Wiyanto Direktur Kenavigasian
                                                                                Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub
                                                                                mengatakan berdasarkan Nilai Jual
                                                                                Objek Pajak (NJOP) di atas Rp5
                                                                                miliar proses hibahnya harus melalui
                                                                               Foto: Nita/iw  finishing pada Tahun Anggaran (TA) ini,
                                                                                persetujuan DPRD Kepri.
                                                                                   Ia menambahkan ditundanya proses

                                                                                yang dilakukan oleh Kementerian
            Tim Kunker Komisi V DPR RI saat meninjau proyek pengaspalan jalan nasional menuju Pelabuhan   merupakan dampak efisiensi anggaran
            di Sorong, Papua Barat.                                             Perhubungan. Namun diharapkan pada
                                                                                Tahun 2017 nanti Pelabuhan Dompak
                                                                                bisa diselesaikan pembangunannya.
            penerbangan  langsung  ke  Bandara   Papua Barat,” ujarnya.            Selain masalah pelabuhan, Yudi
            Marinda, membantu pengembangan       Terlebih lagi, Pelabuhan Sorong   Widiana Adia juga menyoroti kebutuhan
            bandaranya agar menjadi lebih baik. Saat   dikelola oleh Pelindo IV yang pernah   sekolah maritim di Kepulauan Riau.”Kepri
            ini jadwalnya hanya penerbangan perintis   mendapatkan  Penyertaan  Modal   ini 96 persen wilayahnya lautan dan hanya
            dengan kapasitas 12 orang seminggu   Negara (PMN) sebanyak Rp 2 triliun, di   4 persen daratan, sehingga perlu sarana
            3 kali di hari Senin, Rabu, Jumat dan   mana sekitar Rp275 miliar dialokasikan   dan prasarana pendidikan Kemaritiman
            terbang satu kali saja.           untuk pengembangan Pelabuhan      yang lengkap,” pungkas Yudi.
               Komisi V DPR RI  juga meninjau   Sorong, pungkas Eem.               Temuan lainnya, Pengembangan
            lokasi pembangunan rumah khusus                                     runway Bandara Raja Haji Fisabilillah
            di kampung Warinkri Distrik Teluk  Pela buha n Dompa k Kepr i       (RHF) Tanjung Pinang Kepulauan Riau
            Mayalibit sambil melewati jalan nasional.  Terbengkalai             (Kepri) terkendala oleh kondisi geografis
            Pembangunan 50 unit rumah khusus     Pembangunan Pelabuhan Dompak   perbukitan yang harus diratakan mencapai
            ini merupakan program pembangunan   Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sudah   1,5 juta kubik sehingga butuh biaya besar.
            rumah swadaya dari Kementerian PUPR.  mencapai 95%, hanya menyisakan   Anggota Komisi V DPR RI Sahat
               Perjalanan pun dilanjutkan, untuk   pekerjaan  finishing dan tak kunjung   Silaban mengungkapkan bahwa panjang
            melihat Tempat Pembuangan Akhir   dioperasikan. L antaran antara    runway Bandara RHF saat ini hanya
            (TPA) Sampah Babur. Dimana setiap   pemerintah daerah dan pusat belum   sekitar 2000 meter dan masih butuh
            harinya TPA ini menerima 10 meter   ada titik temu perihal siapa yang akan   pengembangan hingga 2500 meter untuk
            kubik sampah per harinya.         menjadi operatornya.              bisa didarati pesawat berbadan besar.
               Terakhir Tim Kunker Komisi V      Temuan tersebut dikemukakan Wakil   Politisi Nasdem ini menambahkan
            DPR RI  meninjau lokasi pembangunan   Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana   bahwa ada harapan kedepan Pulau
            pengaman pantai (breakwater) Waisai   Adia saat Kunker Reses Komisi V DPR RI   Bintan menjadi salah satu destinasi   (mp, nt, oji)
            Torang Cinta. Pemerintah pusat    belum lama ini. Ia menekankan perlunya   wisata dunia.n
            melalui Ditjen Sumber Daya Air
            PUPR telah menyediakan anggaran
            dalam RAPBN Tahun 2017, untuk
            pembangunan breakwater tersebut.
               Lokasi WTC tersebut sebagian telah
            terabrasi, karena itu Balai Wilayah
            Sungai Papua Barat melalui SNVT PJSA
            Papua Barat membangun pengamanan
            pesisir pantai WTC secara bertahap dari
            tahun anggaran 2013 sampai dengan
            2015, dan merehabilitasi kembali fungsi
            dari pantai tersebut.
               Anggota Komisi V DPR RI  dari Fraksi
            PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
            menyoroti kondisi Pelabuhan Sorong
            yang perlu ditingkatkan kembali dari
            sisi infrastrukturnya. “Saya melihat                                                                 Foto: Naefuroji/iw
            untuk kapasitas peti kemasnya memang
            sangat minim, sedangkan Sorong
            menjadi pusat hubungan di wilayah   Tim Kunker Komisi V DPR RI melihat pembangunan Pelabuhan Dompak.



                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 143 TH. XLVI - 2016  l  55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60