Page 50 - MAJALAH 143

kUNkeR

Pemda Diminta Tangani

Overkapasitas Lapas

omisi yang membidangi
Hukum pada reses Masa
Persidangan ke I Tahun
KSidang 2016-2017, tanggal
30 Oktober sampai 3 November 2016
menurunkan tiga Tim Kunjungan
Kerja (Kunker) ke 4 daerah. Tiga Tim
Kunker Komisi III DPR RI tersebar ke
wilayah Indonesia bagian Barat dengan
fokus pada permasalahan fasilitas
lapas, penanganan kasus hukum,
kesejahteraan para penegak hukum
dan peredaran narkoba
Ketua Tim Kunjungan Kerja
(kunker) Komisi III DPR RI Desmond
Junaidi Mahesa meminta Pemerintah
Daerah (Pemda) ikut berperan dalam Foto: Tiara/iw
menangani kasus overkapasitas
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas II A Palangkaraya, Provinsi Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI saat mengunjungi Lapas Klas IIA Palangkaraya.
Kalimantan Tengah (Kalteng). Desmond
menilai, persoalan-persoalan terkait
overkapasitas di Lapas tidak akan kapasitas. Hal ini yang menjadi Menurut paparan Kapolda, kasus
terselesaikan secara maksimal jika pertanyaan kami seperti apa peran hukum yang paling banyak terjadi
tidak ada keterlibatan Pemerintah Pemda, yaitu bupati, gubernur, dan di wilayah hukumnya terkait tindak
Daerah di dalamnya. walikota? Dan sejauh apa keterlibatan pidana pelecehan seksual atau asusila,
“Pemda harus ikut berperan, Pemda di dalamnya?” tanya politisi asal narkoba dan tindak pidana korupsi atau
karena kami melihat penghuni lapas Banten itu. tipikor. Oleh karena itu, pihaknya telah
yang ada di Kalteng ini mayoritas Selain itu Desmond menambahkan, menyusun sederetan program untuk
berasal dari masyarakat Kalteng itu dalam undang-undang yang sedang mencegah maraknya penyalahgunaan
sendiri. Pertanyaannya ada apa dengan digodok Komisi III bersama Pemerintah narkoba dan pelecehan seksual sebagai
Pemda?” ungkapnya usai meninjau terkait permasalahan Overkapasitas bagian dari tindakan preventif.
Lapas Kelas II A Palangkaraya, Kalteng, tersebut, nantinya akan diubah sistem “Kami mengapresiasi hal itu.
baru-baru ini. penghukumannya. Perubahan tersebut Namun program tersebut sejatinya
Politisi asal F-Gerindra ini berupa hukuman tambahan berbentuk juga dilakukan tidak hanya kepada
mengatakan penambahan Lapas kerja sosial. Oleh sebab itu dibutuhkan masyarakat, namun juga untuk anggota
baru yang direncanakan bukanlah peran Pemda untuk memberikan kepolisian sendiri. Jangan sampai Polisi
solusi yang tepat untuk mengurangi bantuan dan melakukan penyuluhan. memberantas narkoba dan pelecehan
overkapasitas. Namun, peran seksual, tapi malah anggotanya sendiri
pemerintahlah yang dibutuhkan Apresiasi Langkah yang terjerat kasus tersebut,”ujar
dalam membina masyarakat untuk Kapolda Bengkulu Zacky dalam Kunjungan Kerja Komisi
mengurangi tindak kejahatan di Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad III DPR RI ke Bengkulu, baru-baru ini.
Kalteng. Zacky Siradj mengapresiasi langkah Pada kesempatan itu Yonianes
“Pembinaan yang kurang tepat Kapolda Bengkulu, Yovianes Mahar yang baru beberapa minggu menjabat
oleh Pemda menjadi salah satu dalam mengatasi maraknya kasus sebagai Kapolda Bengkulu memaparkan
timbulnya penyakit di masyarakat pelecehan seksual dan penyalahgunaan bahwa untuk mengatasi tindak pidana
yang menyebabkan terjadinya over obat terlarang di wilayah hukumnya. penyalahgunaan narkoba khususnya

50 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016