Page 64 - MAJALAH 114
P. 64
KUNJUNGAN KERJA
hingga ke Mahkamah Agung (MA) artinya Indonesia harus tunduk pada nya akan kondisi tersebut. Ia meni-
terkait Peraturan Menteri Keuangan acuan yang telah ditentukan FCTC. lai bahwa industri rokok khususnya
terhadap kenaikan tarif cukai sebe- Salah satunya dengan harga cukai golongan II dan III termarjinalkan
sar 65 persen. Hasilnya MA menga- rokok yang harus dinaikkan seting- oleh regulasi yang dibuat pemerin-
bulkan gugatan kami, dan meminta gi-tingginya. Sedangkan, industri tah.
pemerintah mengembalikan kele- rokok saat ini sudah banyak yang
bihan tarif cukai sebesar 15 persen gulung tikar karena tidak mampu “Kami prihatin dengan kondisi in-
atau sekitar 18,3 Triliun dari tahun menutup tingginya biaya produksi dustri rokok golongan II dan III yang
2011-2012. Tapi kenyataannya kepu- seiring tingginya tarif cukai rokok. merupakan industri rokok mene-
tusan hukum yang sudah inkrah itu- Oleh karenanya beberapa waktu ngah ke bawah. Mereka termarji-
pun tidak juga dapat dieksekusi,” yang lalu Pimpinan DPR mengirim- nalkan oleh regulasi yang dibuat
ungkapnya. kan surat kepada Presiden untuk pemerintah,” ungkap Ketua Komisi
tidak menandatangani FCTC, dan VI Airlangga Hartarto saat mengun-
Mendengar hal tersebut, Ang- Pemerintah mengamini hal terse- jungi Pabrik Rokok Maja dan Excel di
gota Komisi VI, Hendrawan Supra- but. Ini menjadi sebuah langkah Desa Gondosari, Gebog, Kudus Jawa
tikno mengatakan bahwa sebenar- konkret dalam melindungi indus- Tengah, Kamis (19/6).
nya DPR RI telah melakukan upaya tri rokok tanah air. Bagaimanapun
untuk melindungi industri rokok. juga Kretek (tembakau) merupakan Dilanjutkannya, tidak hanya tarif
Salah satunya dengan Surat Pimpi- industri heritage (warisan bangsa) cukai yang membuat industri rokok
nan DPR kepada Presiden untuk ti- yang harus dilestarikan,” jelas Hen- menjadi termarjinalkan, salah satu-
dak dulu menandatangani Frame drawan. nya lewat terbitnya Peraturan Men-
work convention on Tobaco Control teri Keuangan (PMK) No.200 Tahun
(FCTC) atau konvensi pengendalian Sementara itu Ketua Komisi VI, 2008 yakni persyaratan memban-
tembakau. Alhasil pemerintahpun Airlangga Hartarto yang didampingi gun pabrik harus memiliki luas ban-
me ngamini permintaan DPR untuk oleh Ferari Romawi, Miranti Dewan- gunan paling sedikit 200 meter, dan
tidak meratifikasi FCTC. ingsih, Rachel Maryam Sayidina, lokasinya harus jauh dari pemuki-
Hendrawan Supratikno dan Edy man warga. Padahal menurut Air-
“Jika Indonesia meratifikasi FCTC Kuntadi mengatakan keprihatinan- langga, kebanyakan industri rokok
64 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014
