Page 4 - MAJALAH 139

ASPIRASI

Aspirasi Pendidikan dari Guru Aceh

Kami dari Dewan Presidium Koalisa Barisan Guru mengevaluasi keberadaan Kinerka dan Akreditasi LPTK
Bersatu Aceh, menyampaikan Rekomendasi hasil Rapat Swasta.
Kerja Koalisi Barisan Guru Bersatu Aceh di Kutacane Melakukan Koordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi/
Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut : Lembaga Pencetak Tenaga Pendidikan (LPTK) Negeri
Mendesak Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Disdik Provinsi dalam mencetak tenaga Kependidikan untuk menghindari
dan Disdik Kabupaten/Kota untuk : terjadinya kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu.
Mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak Mengeluarkan Regulasi tentang jumlah standar
dan menyediakan bantuan hukum gratis untuk para guru maksimal siswa perrombel, Yaitu ; 24 orang siswa perkelas.
yang terkena kasus hukum terkait pelaksanaan tugas.
Mengeluarkan Regulasi tentang tanggung jawab Menyarankan kepada Mendikbud agar :
masyarakat dan kewenangan kepolisian serta Satpol PP l Menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
untuk menangkap anak-anak usia sekolah, yang berkeliaran di seluruh Indonesia untuk menghentikan segala bentuk
pada jam sekolah. kecurangan.
Mengeluarkan Regulasi tentang larangan keras l Menambah jam pelajaran Bahasa Inggris di sekolah-
pengutipan dana dalam bentuk dan dengan alasan apapun sekolah Kejuruan, SMK dalam rangka menyambut
di sekolah-sekolah negeri regular selain sekolah Boarding Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
(sekolah berasrama) dan sekolah swasta. l Memverifikasi dan mengangkat Tenaga Pendidik
Mempedomani Permendiknas No.28 Tahun 2010 tentang Honorer K-2 yang dianggap layak untuk menjadi CPNS
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, karena sesuai mekanisme yang ada.
hal tersebut banyak dilanggar oleh Pemerintah Kabupaten/ l Menyarankan kepada Menpan RB untuk merevisi UU
Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara agar Kepala Daerah yang
Mempensiunkan dini para guru usia lanjut yang sudah tidak melaksanakan eksekusi Putusan PTUN mendapat
kurang proaktif dan produktif, karena faktor usia atau Hukuman Pidana.
karena menderita sakit permanen yang berkepanjangan.
Menghentikan pemberian izin pendirian Lembaga Sayuthi Aulia
Pencetak Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta serta Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam

Tindak Lanjut Konflik Tanah Warga Pidada Lampung

Saya adalah Ketua Tim Pancasila untuk warga masyarakat melalui Tim Pancasila.
Penyelesaian Konflik Tanah Warga Pidada Panjang, Tanggal 15 April 2016, Komnas HAM kembali
dan selaku wakil dari masyarakat Lingkungan II/III, melanjutkan mediasi, supervisi dan investigasi tertulis,
Bandar lampung. dalam berita acara terlampir, dengan hasil adanya
Berdasarkan pengaduan warga Lingkungan II/ Inclave, atas tanah 5 Ha, untuk dikeluarkan dari
III, Kota Bandar Lampung, yang disampaikan oleh gambar sertifikat HPL No.01/Way/lunik/1989, dan
Tim Pancasila kepada Bapak Presiden RI, melalui TU. disertifikatkan kepada masyarakat Lingkungan II/III,
Kementerian ATR/BPN RI, atas pengaduan tersebut Kelurahan Pidada.
pada tanggal 14 Oktober 2015, Komisi Nasional Bahwa masyarakat menyambut baik rencana
Hak Azasi Manusia melalui Komisioner Dr. Ansori, Inclave tersebut, dan berharap agar Pimpinan Komisi
Sinungan, SH, LLM, langsung turun ke Lingkungan II DPR RI dapat mendorong mempercepat Inclave atas
II/III dan pada tanggal 15 Oktober 2015, melakukan tanah perkampungan Lingkungan II/III, Kelurahan
sidak di Pemda Kota Bandar Lampung. Pidada, tersebut dengan berkoordinasi dengan
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Komisioner Komnas HAM RI dan Kementerian terkait
Komnas HAM melakukan mediasi, supervisi, dan
investigasi terkait dengan pokok-pokok permasalahan Nurrahman
dengan mengundang para pihak, PT. Pelindo II, BPN, Bandar Lampung, Lampung

4 l PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016