Page 5 - MAJALAH 139

Permohonan Bantuan
Pengaduan Buruknya Monitoring Pencalonan Kades

Kinerja PN Ambon
Saya Wakil Sekretaris Umum Himpunan
Saya terdakwa dalam perkara pencabulan Mahasiswa Islam Cabang Tegal, mengajukan
terhadap anak di bawah umur, mengadukan mengenai permohonan bantuan monitoring atas perkara
buruknya kinerja PN Ambon terkait penanganan penggunaan dokumen palsu pada pencalonan
perkara tersebut. Barang bukti berupa celana dalam Kepala Desa, yang saat ini sedang dalam proses
yang penuh dengan darah/sobek, tidak ada, serta penyidikan.
hasil visum et reperthum pada saat peristiwa terjadi Bahwa Hj. Siti Mashita Soeparno diduga
dikatakan luka lama. menggunakan ijasah palsu dalam proses
Dalam pemeriksaan persidangan, terdapat barang pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa
bukti yang tidak ditunjukkan. sebagaimana laporan Nomor 75/B/Sek/IX/1436
Sebagai terdakwa dituntut 7 (tujuh) tahun penjara, H yang dilayangkan kepada Kepala Badan Reserse
dan oleh Hakim diputus 6 (enam) tahun penjara. Atas dan Kriminalitas Kepolisian Indonesia, dan perkara
putusan tersebut saya mengajukan banding, namun tersebut saat ini sedang dalam proses penyidikan
Pengadilan Tinggi memutus hukuman menjadi 7 Adapun bukti adanya pemalsuan dokumen
tahun, saya mengajukan kasasi. oleh yang bersangkutan terkait pencalonannya
Pada saat mengajukan kasasi, diduga telah sebagai Kepala Desa, antara lain yaitu bahwa
terjadi rekayasa yang di lakukan oleh Sdr. Daud NPWP atas nama yang bersangkutan baru
Samadara (individu kepaniteraan) yaitu tidak terdaftar pada tanggal 25 Februari 2011, sehingga
mengirimkan memori kasasi pada saat penyerahan patut diduga isian Form SPT tahun pajak 2008
akta, tetapi pada hari ke-14 (batas akhir) pengajuan dan tanda terima SPT tahun 2010 untuk tahun
kasasi dan mewajibkan pengajuan kasasi dengan Pajak 2009, dan tanda terima SPT tahun 2011
diketik, sehingga kasasi ditolak. Selain itu dalam untuk tahun Pajak 2010, mencantumkan NPWP
Amar Putusan terindikasi kebohongan karena yang berbeda.
tidak mungkin Ketua bersama Hakim Tinggi serta Demikian pula dokumen yang terkait dengan
Panitera membuat putusan seperti yang tertera pada ijasah/STTB atau pengganti ijasah/STTB pada
amar putusan salinan yang ada pada terdakwa dan semua tingkat pendidikan yang dinyatakan dalam
melanggar kode etik. surat pernyataan bahwa dokumen tersebut belum
Saya memohon agar Komisi III DPR RI membantu ditemukan, namun tidak dilengkapi dengan surat
menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai kehilangan dari instansi yang berwenang.
ketentuan yang berlaku. Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI
membantu memonitor kasus ini.
Maxmiliam Tupamahu
Ambon, Maluku Wahyu Hidayat
Tegal, Jawa Tengah

Permohonan Penugasan Aparat

Penegak Hukum di Kabupaten Bintan

Saya mewakili Warga Kelurahan Kijang Kota, mudah dilakukan operasi tangkap tangan, tanpa
ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan melakukan penyadapan maupun laporan masyarakat.
membutuhkan penegak hukum yang mampu Kejahatan yang dimaksud beranekaragam yang
menindak kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dilakukan oleh penguasa dan tokoh masyarakat
dan pengusaha. dengan bukti-bukti nyata. Demikian mohon dilakukan
Di Kabupaten Bintan banyak peristiwa kejahatan pengawasan dan penyidikan
melawan hukum dan perundang-undangan yang Rasyid
ancamannya diatas 5 (lima) tahun penjara, serta Bintan, Kepulauan Riau

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 5