Page 64 - MAJALAH 139

KUNKER
KUNKER

foto : rizka/iw

Tim Kunker Panja MEA-BKSAP DPR RI pada pertemuan dengan Pemerintah Riau.

Menelisik Pemberlakuan

MEA di Riau

rovinsi Riau berbatasan Pemprov Riau dan BKSAP DPR. Di
langsung dengan dua negeri Kota Dumai, misalnya, pertumbuhan
jiran, Singapura dan Malaysia. industri terhambat, karena pelabuhan
PResistensi penyelundupan yang dikelola PT. Pelindo belum
barang masih sering terjadi di sini. mampu menampung pertumbuhan
Penduduk setempat pun kerap yang terjadi. Zulkifli AS Walikota Dumai
mendapat barang-barang kebutuhan mengatakan, mestinya, Dumai sudah
pokoknya dari dua negeri jiran itu. bisa memiliki pelabuhan internasional
Di tengah pemberlakuan Masyarakat sendiri. Ini untuk menghentikan arus
Ekonomi ASEAN (MEA), wilayah ini jadi barang ilegal.
salah satu yang dipantau. Saat ini industri swasta kerap
Para bupati se-Provinsi Riau “membuka” pelabuhan masing-masing
duduk berjejer berhadapan langsung untuk memperlancar arus barang. Di
dengan Panitia Kerja (Panja) MEA sisi lain, kondisi masyarakatnya sangat
yang dibetuk Badan Kerja Sama Antar- memprihatinkan. Padahal, mereka
Parlemen (BKSAP) DPR RI. Satu per berada di tapal batas. Sementara
satu persoalan di kabupaten/kota di foto : rizka/iw perolehan pelabuhan dan pajak
seluruh Kepri diungkap. Dari sektor dari lalu lintas barang di Pelabuhan
industri, perdagangan, UKM, sampai Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf Dumai diserahkan ke pusat. Perlu
ke persoalan infrastruktur dan sumber saat memberikan sambutan kebijakan khusus, agar pendapatan
daya manusia dikemukakan. Panja MEA dari pengelolaan pelabuhan juga bisa
berkepentingan ingin menelisik lebih Bertempat di Kantor Gubernur dinikmati masyarakat Dumai, terutama
jauh seperti apa progres perberlakuan Riau, akhir Juli lalu, tukar pikiran dan di kawasan yang berbatasan dengan
MEA di Kepri. informasi seputar MEA terjadi antara negeri jiran.

64 l PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016