Page 66 - MAJALAH 139

SOROTAN

Hindari Klaim Negara Lain,

Natuna Harus Dikembangkan

Pemerintah berkali-kali
menegaskan tak terlibat
sengketa wilayah di Laut
China Selatan. Namun
imbas dari agresifnya
kebijakan laut negara
Cina tetap terasa bagi
kedaulatan nasional,
terutama di Kepulauan
Natuna.

foto : kresno/iw

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi
emerintah harus tegas Pengembangan ekonomi di Natuna dengan Laut Cina Selatan. Di situ
dalam langkah penegakan dinilai realistis. Apalagi, Natuna juga ada Vietnam dan Filipina.
hukum di wilayah ZEE merupakan wilayah yang berbatasan Terjadi dinamika selama ini, apalagi
PIndonesia. Beberapa waktu langsung dengan Malaysia, Vietnam, dengan pembangunan pulau buatan
terakhir, wilayah Laut Cina Selatan dan Kamboja. Natuna juga menjadi oleh Cina di Laut Cina Selatan. Dia
memanas karena beberapa insiden. jalur utama pelayaran laut dunia. bangun pangkalan di atas terumbu
Cina sempat melayangkan protes Pengembangan Natuna diyakini karang yang ingin diakui sebagai
kepada Pemerintah Indonesia atas sejalan dengan rencana pemerintah pulau. Padahal di dalam Konvensi
penangkapan kapal ikan Cina di menjadikan Indonesia sebagai poros Internasional tentang Hukum Laut
Perairan Natuna di ZEE Indonesia maritim dunia. United Nations Convention on the
pada 17 Juni 2016. Penentuan batas Booby menjelaskan awal terjadi Law of the Sea (Unclos) pulau buatan
ini menyangkut hak masing-masing adalah pengakuan Cina terjadi tidak diakui.
negara untuk mengeksplorasi overlapping claims-tumpang tindih- Telah ada keputusan Abritase
kekayaan alam di areal tersebut. terkait penentuan batas maritim Internasional di Den Haag Belanda,
Memberikan respon terkait kon- atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). tetapi keputusan itu mengikat, dan
flik tersebut, anggota Komisi I DPR RI Kondisi itu terjadi di beberapa wilayah tidak bisa memaksa. Cina telah
Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan perairan di Laut China Selatan. mengatakan tidak akan menaati atau
bahwa Natuna merupakan milik NKRI. Letak strategisnya yang meru- tidak melaksanakan dan tidak patuh
Guna meniadakan klaim, Pemerintah pakan jalur perdagangan dan di terhadap hasil keputusan itu.
diminta ekonomi di Pulau Natuna Natuna ini karena memiliki kandungan Kedua Negara sebagai bangsa,
dikem bangkan. Pengembangan, im- minyak yang sangat besar. Tetapi juga mempunyai hubungan strategis.
baunya, terkait perikanan dan migas. yang paling utama adalah siapa Hal ini juga sudah diagendakan
“Ekonomi dan masalah kedaulatan, yang menguasai jalur koordinasi pembicaraan pada Sidang PBB.
itu saja,” tutur Bobby, di Ruang perdagangan di situ. Pembicaraan terkait hasil putusan
Kerjanya Gedung Nusantara I DPR Indonesia sebenarnya bukan abritase internasional tapi ini tidak
RI, Jakarta. negara yang berhadapan langsung memaksa.

66 l PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016