Page 35 - MAJALAH 182
P. 35
KUNKER
PENELANTARAN LAHAN DI NTB
Sementara itu di Nusa Tenggara
Barat (NTB) Wakil Ketua Komisi
II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas
menyayangkan sekitar 21.467,675
hektar lahan investasi di NTB
yang ditelantarkan investor.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi
dan masyarakat NTB sangat
dirugikan dengan banyaknya
lahan yang ditelantarkan oleh para
pemegang izin tersebut.
“Nanti kita akan cari
(solusinya), kita bicarakan dengan
Kementerian ATR (Agraria dan
Tata Ruang)/ Badan Pertanahan
Tim Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 saat kunspek di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Provinsi Riau. Nasional (BPN) terkait hal ini.
Foto: Devi / MAN
Karena sayang sekali, banyak
sekali, ratusan ribu hektar tanah
bisa menikmati hasilnya di nanti akan lebih mahal bayar terlantar di NTB,” ucap Cholil di
kemudian hari,” ujarnya. pajaknya, dibandingkan Kanwil BPN NTB, Mataram.
pendaftarannya. Sehingga Politisi PKB itu mengatakan,
PARTISIPASI PROGRAM PTSL masyarakat masih enggan untuk sangat disayangkan ratusan
RENDAH mendaftarkan tanahnya, bahkan ribu hektar lahan investasi
Tingkat partisipasi masyarakat mensertifikatkannya. itu tak dimanfaatkan oleh
mendaftarkan tanahnya pada “Tapi karena ini sebuah bentuk para pemegang izin. Lahan
program Pendaftaran Tanah pelayanan terhadap warga negara, tersebut apabila dimanfaatkan
Sistematis Lengkap (PTSL) di tetap harus kita lakukan. Kita untuk pemberdayaan ekonomi
Kabupaten Wakatobi masih relatif mesti berpikir untuk 20 tahun masyarakat, maka akan jauh
rendah. Wakil Ketua Komisi II yang akan datang. Jangan sampai sangat berarti daripada dibiarkan
DPR RI Saan Mustopa menilai masyarakat sudah ada persoalan, begitu saja. “Ini sangat menjadi
masyarakat Wakatobi masih baru mereka mendaftarkan masukan berharga anggota Komisi
memandang bahwa tanah belum tanahnya. Kita tentu harus II DPR RI, dan akan disampaikan
punya nilai harga, jauh berbeda memastikan ke depan tidak ada dalam rapat pengawasan bersama
dengan masyarakat di Jawa. permasalahan terkait tanah,” kementerian terkait di Jakarta,”
“Di Jakarta, daerah Menteng, harapnya. jelasnya. l afr,dep,jk/es
harga tanah permeternya mungkin
sekarang mencapai Rp 150 juta.
10 meternya saja sudah Rp 1,5
miliar. Nilai tersebut dibandingkan
di Wakatobi mungkin bisa beli
ratusan hektar. Karena harganya
tinggi, maka antusiasme
masyarakat untuk mendaftarkan
tanah juga tinggi,” ungkap Saan
di Wakatobi, Sulawesi Tenggara,
Kamis.
Politisi Fraksi Partai Nasdem
ini memandang, masih ada
kekhawatiran dari masyarakat
jika mendaftarkan tanahnya
maka akan dikenakan biaya
pajak. Mereka berpandangan,
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat kunjungan kerja di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Foto: Jaka/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 35
TH. 2020 EDISI 182 PARLEMENTARIA 35
