Page 37 - MAJALAH 182
P. 37
KUNKER
DPR RI dengan Kapolda dan Kajati
Jabar beserta jajaran, di Bandung,
Jabar.
Meskipun begitu, politisi Fraksi
Partai Golkar ini mengakui ada
segelintir pihak-pihak luar yang
tidak bertanggung jawab dan
ikut menunggangi permasalahan
menjadi besar, sehingga
memunculkan konflik antara
aparat keamanan dan masyarakat.
Untuk itu dirinya mengimbau agar
permasalahan serupa nantinya bisa
dapat diselesaikan dengan baik
bahkan secara kekeluargaan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat rapat Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Bandung, Jawa
Dalam kesempatan yang sama, Barat. Foto: Tiara/MAN
Adies mengapresiasi kesiapan Polda
Jawa Barat dalam menghadapi mengetahui penegakan hukum Wilayah Hukum dan HAM Jambi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan peningkatan kinerja institusi di Mapolda Jambi.
serentak tahun 2020. Sebagaimana hukum di wilayah Jambi, Lebih lanjut politisi Partai
diketahui, ada tujuh daerah di termasuk dengan maraknya illegal Gerindra itu mengatakan,
Jabar akan melaksanakan Pilkada, drilling (pengeboran ilegal) dari hasil pertemuan tersebut
yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, dan illegal logging (pembalakan terungkap bahwa aparat penegak
Sukabumi, Karawang, Indramayu, liar) di Jambi. hukum Jambi berkomitmen
Tasikmalaya, dan Pangandaran. “Kami ingin memantau dan akan melakukan pendalaman
melihat penegakan hukum di sejumlah kasus penambangan
SOROTI PENAMBANGAN ILEGAL DI Jambi. Apakah penegakan hukum dan pengeboran ilegal serta
JAMBI mengenai persoalan ini berdampak pembalakan liar, sehingga dapat
Tim Kunspek Komisi III DPR RI pada penerimaan negara. Kan dilakukan penegakan hukum
menyoroti maraknya aktivitas banyak yang ilegal-ilegal terjadi yang maksimal dalam rangka
penambangan ilegal (illegal di wilayah Jambi,” kata Desmond meningkatkan pendapatan negara.
mining) di Provinsi Jambi. saat memimpin pertemuan Tim Desmond memastikan, pihaknya
Wakil Ketua Komisi III DPR Kunspek Komisi III DPR RI dengan telah memberikan sejumlah
RI Desmond Junaidi Mahesa Kapolda Jambi, Kepala Kejaksaan catatan khusus kepada aparat
mengatakan, pihaknya ingin Tinggi Jambi, serta Kepala Kantor penegak hukum Jambi terkait
banyaknya aktivitas ilegal di Jambi.
“Catatan khusus inilah yang
kami mantapkan. Tinggal apa
yang akan dilakukan (aparat
penegak hukum). Bahwasanya Pak
Kapolda pada rapat mengatakan,
akan melakukan langkah-langkah
dalam waktu 3 bulan ke depan,
karena tindakan (ilegal) ini kan
berdampak pada pendapatan
negara. Oleh karena itu, kami
memaklumi. Tidak sesederhana
seperti harapan masyarakat,
seperti sulap, ataupun dengan
intens persoalan bisa selesai.
Namun butuh proses dalam
menyelesaikan kasus hukum ini,”
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin Tim Kunspek Komisi III DPR RI di Mapolda Jambi. jelas Desmond. l mh,tra,rni/es
Foto: Runi/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 37
TH. 2020 EDISI 182 PARLEMENTARIA 37
