Page 38 - MAJALAH 182

KUNKER

Pulau Rangsang dan Pulau
Bengkalis yang mengalami
kerusakan mangrove serta abrasi
yang mengakibatkan hilangnya
garis pantai. Hal ini tentu dapat
mengancam berkurangnya batas
Negara. Pemerintah Provinsi
Riau dan Kemenkomaritim sudah
melakukan rapat sebanyak 7 kali,
hanya saja belum ada tindakan
preventif untuk mencegah hal
tersebut.
Untuk itu, Anggota Komisi V
DPR RI Ansar Ahmad menekankan
agar pemerinta mewaspadai hal
ini, karena berkaitan dengan batas
Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI di Riau. Foto: Nadia/MAN kontinental dan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia dan
Infrastruktur dan Malaysia. Ia berharap perhatian
dari Pemerintah dan menjadikan
persoalan ini prioritas, agar tidak
Transportasi mengulangi pengalaman pahit di
masa lalu.
“Memang sebenarnya harus
Penting Bagi diseriusi permasalahan tiga pulau
itu. Saya sangat concern bicara
soal itu, karena itu menyangkut
Kemajuan Daerah batas kontinental dan ZEE kita
dengan Malaysia, maka itu
menjadi prioritas dan penting.
Jangan pengalaman pahit di masa
Dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi juga lalu seperti Pulau Sipadan dan
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Komisi V DPR RI Ligitan terulang lagi. Itu sangat
melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau, Provinsi menyakitkan bagi kita sebagai
Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. bangsa Indonesia,” ungkapnya.
PAMEKASAN BUTUH
INFRASTRUKTUR
i Provinsi Riau, Tim “Riau ini kan salah satu provinsi Sementara di Provinsi Jawa
Kunjungan Kerja pemasok ekonomi nasional kita, Timur, Wakil Ketua Komisi V
Spesifik Komisi V memiliki potensi yang sangat luar DPR RI Nurhayati mengatakan
DPR RI yang dipimpin biasa. Tadi kita sudah dengarkan proyek perluasan embung atau
DWakil Ketua Komisi V apa yang disampaikan oleh Pak Water Treatmant Plan (WTP)
Ridwan Bae mengatakan, Riau Gubernur, sejalan dengan apa yang merupakan cara yang tepat
merupakan salah satu pemasok yang menjadi program prioritas untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi nasional, dengan potensi Presiden Joko Widodo bahwa salah masyarakat akan air bersih
melimpah. Sehingga komunikasi satu pendorong ekonomi nasional di Kabupaten Pamekasan.
antara DPR RI, Pemerintah kita adalah infrastruktur,” Mengingat, di Pamekasan
Pusat dan Pemerintah Provinsi ungkapnya di Kantor Gubernur beberapa tahun ini kerap dilanda
Riau harus terus terjalin dalam Riau, baru-baru ini. bencana kekeringan sehingga
rangka mendukung program Selain itu, di Riau, diketahui menyebabkan kondisi air bawah
pembangunan insfrastruktur di terdapat tiga pulau terluar di tanah susah di dapat.
Riau. Provinsi Riau yaitu Pulau Rupat, “Kami meminta dan

38 38 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 182 TH. 2020