Page 36 - MAJALAH 182
P. 36
KUNKER
Komisi III Soroti TPPO tinggi. Ini disebabkan kemiskinan
dan tingkat pendidikan yang
dan Persiapan Pilkada rendah,” analisa politisi Partai
NasDem itu.
PERLINDUNGAN HAM WAJIB
Komisi III DPR RI menyebar tiga Tim Kunjungan Kerja Spesifik DIJUNJUNG TINGGI
pada akhir Januari dan awal Februari lalu guna menyoroti Dalam rangkaian Kunspek di
sejumlah permasalahan di daerah. Tim Kunspek dikirimkan ke Bandung, Komisi III DPR RI
menyoroti kasus dugaan pelanggaran
Provinsi Nusa Tenggar Timur, Jawa Barat, dan Jambi. HAM oleh aparat Kepolisian dalam
penggusuran rumah warga di
RW 11 Tamansari, Kota Bandung,
idapat informasi Penegakan hukumnya sendiri, Jawa Barat pada 12 Desember 2019
Kepolisian Daerah nilai legislator F-PDI Perjuangan lalu atas pembangunan rumah
(Polda) NTT ternyata ini, dalam mengatasi TPPO sudah deret (rudet) seluas 5000 M2
kekurangan anggaran berjalan walau belum maksimal. yang menimbulkan korban jiwa.
Duntuk mengatasi tindak “Polisi lelah menyidik, jaksa Penegakan HAM merupakan salah
pidana perdagangan orang (TPPO). menuntut maksimal, ujungnya satu agenda penting dalam reformasi
Padahal, NTT masuk zona merah di pengadilan malah dibebaskan hukum yang diatur dalam UUD NRI
untuk kasus ini. Komisi III DPR atau dihukum ringan. Contoh ada Tahun 1945.
RI pun siap membantu Polda yang dituntut 11 tahun penjara, tapi “Terkait dengan dugaan
mengalokasikan anggaran yang divonis dua tahun penjara,” sesal pelanggaran HAM dalam kasus
memadai. legislator dapil NTT itu. penertiban tersebut, seperti yang
“Untuk melakukan operasi
pencegahan maupun operasi
penindakan dalam kasus TPPO,
Polda NTT sama sekali tidak
punya anggaran sehingga harus
menggunakan anggaran dari
tindak pidana umum. Sementara
kejahatan TPPO ini merupakan
kejahatan luar biasa,” kata Ketua
Komisi III DPR RI Herman Herry
usai memimpin pertemuan Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III
DPR RI dengan Kapolda, Kajati, dan
Kakanwil Kemenkum HAM NTT.
Pihaknya berjanji akan
membicarakan persoalan ini dalam
kesempatan rapat kerja dengan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry saat memimpin Tim Kunspek Komisi III DPR RI ke NTT. Foto: Husen/MAN
Kapolri dan Jaksa Agung. Perlu
ada alokasi khusus anggaran Anggota Komisi III DPR RI kita tahu korban bukan hanya
penanganan TPPO di NTT. Salah Eva Yuliana menilai, kemiskinan dari pihak masyarakat, tapi juga
satunya dengan membentuk merupakan akar masalah TPPO di dari aparat Kepolisian. Kami ingin
satuan tugas bersama semacam hampir setiap daerah. Di NTT kasus agar lain kali penanganan pada
Samsat. Harapannya, kasus TPPO TPPO sudah masuk kategori zona kasus serupa dapat ditangani
bisa ditangani bersama oleh Polda, merah. Kemiskinan dan tingkat secara persuasif agar tidak timbul
Kejati, dan imigrasi setempat. pendidikan yang rendah membuat bentrok fisik antara masyarakat
Anggarannya dibuat tersendiri, masyarakat mengambil jalan pintas dan aparat,” jelas Wakil Ketua
sehingga pencegahan sampai mendapatkan pekerjaan, bahkan Komisi III DPR RI Adies Kadir
penindakan dilakukan penegak dengan memalsukan identitas. dalam sambutannya saat rapat Tim
hukum bersama. “Tingkat TPPO di NTT sangat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III
36 36 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 182 TH. 2020
