Page 50 - MAJALAH 202

KUNKER

Komisi IX Pantau dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti
itu karena karyawannya. Justru mereka
Realisasi Program BSU yang perlu kita bantu,” kata Felly.
Selain itu, dari anggaran sebesar
Rp8,8 triliun yang pemerintah kucurkan
untuk penyaluran BSU kepada 8,7
juta pekerja yang bergaji di bawah
Rp3,5 juta, terdapat dana yang belum
Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap realisasi terpakai sebesar Rp1,7 triliun. Dana
atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja atau tersebut merupakan sisa dana yang
buruh yang terdampak pandemi di Bali, Makassar dan Bekasi. belum tersalurkan akibat terjadinya
double data maupun kendala lainnya
akibat perubahan atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14
antuan Subsidi Upah (BSU) BSU yang berlangsung hingga kini. Tahun 2020.
merupakan program yang Menurutnya, masih banyak persoalan Terkait sisa dana yang kini berjumlah
menjadi fokus pemerintah terkait proses penyaluran dan Rp1,7 triliun, Felly mengatakan bahwa
bidang ketenagakerjaan sinkronisasi data yang masih menjadi semuanya tergantung keinginan dari
B dalam upaya percepatan masalah krusial. pemerintah yang berkaitan dengan
pemulihan ekonomi saat pandemi “Kalau bisa ini untuk penerima permen tersebut. Ia juga mendorong
Covid-19, yang bertujuan untuk BSU itu kan ada Permen (peraturan pemerintah mengevaluasi permen
melindungi, mempertahankan dan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di tersebut, karena masih banyak
meningkatkan kemampuan ekonomi Juni (2021), sementara kita melihat para pekerja terdampak yang justru
pekerja/buruh selama pandemi dengan pandemi Covid-19 ini ada di membutuhkan bantuan tersebut,
Covid-19 melalui pemberian stimulus. sekitar Februari. (Sehingga) ada ratusan namun justru tidak dapat menerimanya.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita perusahaan yang bangkrut, ini juga
Runtuwene mendorong Kementerian ketika mereka (dapat) tidak membayar MASIH ADA KENDALA PENYALURAN
Ketenagakerjaan untuk melakukan iuran karyawannya. Karyawan yang BSU
evaluasi terhadap program penyaluran kena dampak ini yang kita maksud agar Di Bekasi, Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI Charles Honoris mengatakan,
dalam penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) terdapat beberapa hal
yang menjadi kendala, di antaranya
komunikasi antar bank di kantor
pusat dan kantor cabang yang tidak
sinkron, sehingga mengakibatkan
proses aktivitasi tidak bisa dilakukan
secara cepat. Kedua, terkait dengan
terbatasnya sumberdaya bank dalam
pelayanan aktivasi rekening baru
secara kolektif.
“Ketiga, gagal salur untuk rekening
eksisting meski telah dilakukan
verifikasi dan validasi oleh bank
sebelum ditetapkan sebagai penerima
BSU oleh Kuasa Pengguna Anggaran,”
ucap Charles.
Politisi PDI-Perjuangan ini
menyampaikan, seluruh permasalahan
tersebut harus menjadi perhatian
serius dan harus segera ditindaklanjuti
serta mendapatkan sebuah solusi
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX dengan Wakil Gubernur Bali.
Foto: Nadia/nvl segera mungkin guna memperbaiki

PARLEMENTARIA EDISI 202 TH. 2021
50 50 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019