Page 55 - MAJALAH 202

KUNKER

Foto bersama tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran BPK perwakilan Jawa Barat. Foto: Taufan/nvl

Komisi XI meminta adanya rapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan berisiko tidak dimanfaatkan, karena
dengar pendapat lanjutan serta audit peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi teknis
terhadap LMAN dan Kemenkeu terutama pada pengalokasian Dana daerah yang sebenarnya.
dalam pemanfaatan PMN ini dan Alokasi Khusus (DAK). “Ternyata di provinsi dan kabupaten/
bagaimana sebenarnya hasil proyek “Ditemukan banyak sekali seperti kota banyak sekali temuan-temuan
strategis nasional ini bermanfaat bagi penerima hibah yang belum melapor, yang tidak diketahui oleh wakil
masyarakat,” pungkas Eriko. masih ada kabupaten/kota yang rakyatnya. Janganpun di DPRD
Seperti diketahui, kunjungan Komisi pengadaan barangnya tidak sesuai Provinsi atau Kabupaten, di DPR RI
XI dalam rangka melihat lebih aturan. Seperti yang kita tahu, fungsi saja tidak diketahui. Jadi harus ada
dekat pelaksanaan tugas LMAN anggaran itu kan ada di DPR, kemudian sebuah mekanisme yang lebih bagus,
dalam pembebasan tanah pada fungsi pengawasan juga ada di DPR, bagaimana fungsi pengawasan
pembangunan Waduk Karian baru kemudian fungsi audit ada di Parlemen dengan fungsi audit BPK
yang merupakan salah satu proyek BPK. Sudah jelas BPK bertanggung bersinergi sehingga wakil rakyat itu bisa
strategis nasional. Pembangunan jawab kepada DPR,” sebut Agun saat mengecek transfer ke daerah itu hingga
waduk menggunakan APBN sebesar mengikuti Tim Kunspek Komisi XI DPR ke kabupaten/kota,” tegas Agun.
Rp1,07 triliun. RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Lebih lanjut Agun mengapresiasi
Barat, di Bandung, Awaal Oktober lalu. kinerja BPK Jabar yang telah mampu
DAK MASIH BANYAK MASALAH Pengalokasian DAK tidak menyajikan data-data yang baik
Di Bandung, Jawa Barat, Anggota berdasarkan mekanisme dan dan benar. “Kita apresiasi data-data
Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar formula perhitungan sesuai dengan yang disajikan sudah bagus tinggal
Sudarsa meminta agar Badan Pemeriksa aturan perundang-undangan. Selain bagaimana diimplementasikan saja
Keuangan (BPK) bersinergi dan itu penganggaran DAK fisik juga makanya itu saya bilang harus saling
melakukan kerja sama dengan DPR RI berpotensi tidak memenuhi asas bersinergi dengan DPR RI,” imbuh
dalam mengindentifikasi permasalahan keadilan dan objektivitas, serta hasilnya politisi Partai Golkar tersebut. l tn,pun/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 55
TH. 2021 EDISI 202 PARLEMENTARIA 55