Page 56 - MAJALAH 202

SOR O TAN

Perwira TNI dan Polri hasil Pilkada serentak 2024. Doli menilai
siapapun yang duduk dalam posisi Pj
jadi Pj Kepala Daerah nantinya harus menjaga netralitas dan
independensi. Sebab, jelang tahun
Pemilu, tensi politik relatif tinggi lantaran
Jadi Sorotan Publik semua pihak berusaha untuk menang.
“Oleh karena itu, kita berharap
siapapun itu nanti apakah background-
nya ASN, TNI, Polri kita berharap seperti
dia independen dan netral,” kata Doli.
Kendati demikian, Doli meminta
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tak digelar hingga tahun pemerintah tetap berhati-hati dalam
2024, membuat pemerintah pusat harus menunjuk penjabat (Pj) menunjuk Pj kepala daerah. Sebab,
kepala daerah untuk memimpin 271 daerah yang mengalami Pj kepala daerah yang tak netral akan
kekosongan pimpinan daerah mulai dari tahun depan. berimplimasi pada kualitas pemilu
mendatang dan bisa saja berpihak pada
golongan atau kekuatan politik tertentu.
“Orang-orang yang ditempatkan
itu harus benar-benar yang netral,
olemik terkait penjabat kekosongan kepemimpinan karena masa tidak berpihak kepada siapapun nanti
kepala daerah hingga 2024, jabatan kepala daerah telah habis pada yang ikut dalam kontestasi politik.
muncul ketika Kepala Pusat 2022 atau 2023, sementara Pilkada baru Karena itu, juga berbahaya misalnya
Penerangan Kementerian akan digelar serentak pada 2024. yang ditempatkan posisinya tidak
PDalam Negeri, Benni Irwan Posisi kepala daerah yang kosong itu netral kemudian berpihak pada suatu
menyampaikan pemerintah tidak nantinya akan diisi oleh penjabat kepala kekuatan politik tertentu,” tutup politisi
menutup opsi penunjukan perwira tinggi daerah hingga terpilihnya kepala daerah Partai Golkar ini.
TNI dan Polri sebagai Pj kepala daerah.
Sorotan publik pun mengalir deras
menanggapi wacana pemerintah yang
membuka opsi TNI-Polri menjadi Pj
untuk mengisi kekosongan kursi 271
kepala daerah mulai dari 202. Terkait
hal ini, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli
Kurnia Tanjung mengatakan tidak ada
regulasi yang melarang TNI/Polri untuk
menjadi Pj kepala daerah.
“Memang tidak melanggar peraturan
perundangan munculnya TNI dan
Polri untuk mengisi komposisi jabatan-
jabatan itu,” kata Doli, baru-baru ini.
Menurut Doli, ada beberapa hal yang
mungkin mendasari mengapa wacana
itu muncul. Salah satunya, menurut dia,
tidak cukupnya sumber daya manusia
(SDM) Kementerian Dalam Negeri untuk
mengisi posisi tersebut.
Setidaknya, pada tahun 2022,
akan ada 101 kepala daerah di tingkat
provinsi, kabupaten dan kota yang akan
habis masa tugasnya. Dan pada tahun
berikutnya, ada 170 kepala daerah
yang juga habis masa baktinya. Artinya,
ada 271 daerah yang akan mengalami

PARLEMENTARIA EDISI 202 TH. 2021
56 56 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019