Page 54 - MAJALAH 202

KUNKER

Komisi XI Awasi

Pembebasan Lahan Proyek PSN

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banten dan evaluasi kami mendapati banyak
Jawa Barat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Ada temuan seperti masyarakat sekitar
beberapa agenda pokok yang dituju Komisi XI di antaranya pembangunan Waduk Karian yang
berhak mendapatkan ganti untung
pembebasan lahan di Waduk Karian. ternyata sampai belum mendapatkan.
Bukankah seharusnya ganti untung
yang seharusnya didapatkan oleh
masyarakat melalui Program Strategis
nggota Komisi XI DPR Ditemui usai memimpin Tim Kunspek Nasional,” tegas Eriko.
RI Eriko Sotarduga Komisi XI, Eriko mendorong LMAN Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini
mengingatkan memberikan ganti untung kepada melanjutkan, Komisi XI DPR RI pada
pemerintah, khususnya masyarakat sekitar pembangunan pertemuan itu juga mengevaluasi sejauh
A dalam hal ini Lembaga waduk yang berhak mendapatkan mana pemanfaatan dana Penyertaan
Manajemen Aset Negara (LMAN) pemanfaatan program. Modal Negara (PMN) sudah efektif dan
bersinergi dengan Kementerian “Persoalan ini merupakan tepat guna kepada masyarakat luas.
Keuangan (Kemenkeu) untuk segera permasalahan klasik yang artinya Mengingat, Komisi XI DPR RI bersama
menyelesaikan permasalahan klasik di setiap wilayah yang dibangun Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
berkaitan dengan pembebasan tanah proyek strategis nasional itu yang memberikan persetujuan untuk
dalam Program Strategis Nasional (PSN) terdapat banyak kendala terutama PMN tersebut terhadap LMAN dan
berupa pembangunan Waduk Karian di pada persoalan tentang tanah. Kemenkeu.
Provinsi Banten. Berdasarkan dari pertemuan ini, hasil Eriko menekankan, LMAN jangan asal
berdasarkan prosedural. LMAN wajib
memastikan, masyarakat penerima
manfaat pembebasan lahan program
pembangunan Waduk Karian betul-
betul merupakan pihak yang berhak
mendapatkan ganti untung. Pada
pertemuan ini diketahui masyarakat
yang seharusnya mendapatkan ganti
untung Rp50.000 per meter persegi
namun ternyata hanya menerima
kisaran Rp10.000-Rp20.000 per meter
persegi akibat melepas kepada pihak
yang tidak berkompeten.
“Seharusnya masyarakat melepas
kepada stakeholder terkait program
strategis nasional. Jangan sampai
masyarakat yang seharusnya
berhak mendapatkan justru tidak
mendapatkan ganti untung. Selain
itu berkaitan dengan PMN, Komisi
XI bersama Banggar DPR yang
memberikan persetujuan untuk PMN,
maka kami meminta betul-betul PMN
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat memimpin Tim Kunspek Komisi XI membahas ganti rugi lahan Waduk harus tepat guna untuk masyarakat.
Karian. Foto: Puntho/nvl

PARLEMENTARIA EDISI 202 TH. 2021
54 54 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019