Page 57 - MAJALAH 202

SOR O TAN

atau Polri dapat dipertimbangkan
“ORANG-ORANG YANG DITEMPATKAN ITU HARUS berdasarkan situasi daerah. “Kalau
BENAR-BENAR YANG NETRAL, TIDAK BERPIHAK keadaan daerah rawan konflik karena
peristiwa politik dan ketidakstabilan
KEPADA SIAPAPUN NANTI YANG IKUT DALAM keamanan, saya pikir tidak apa
KONTESTASI POLITIK. KARENA Pemerintah menunjuk TNI atau Polri
untuk menjadi Pj kepala daerah
ITU, JUGA BERBAHAYA tersebut,” kata Asrinaldi dikutip dari
antaranews.com.
MISALNYA YANG Ia menilai penguasaan isu-isu
DITEMPATLAN POSISINYA keamanan wilayah oleh TNI dan Polri
melatarbelakangi kesesuaian mereka
TIDAK NETRAL KEMUDIAN untuk menjabat sebagai Pj kepala
BERPIHAK PADA SUATU daerah di wilayah yang rawan konfllik.
Akan tetapi, dia menambahkan,
KEKUATAN POLITIK untuk daerah dengan kondisi politik

TERTENTU” yang cenderung stabil, dan memiliki
pengawasan keamanan yang berjalan
dengan baik, maka posisi kepala
Ketua Komisi II DPR RI daerah sebaiknya diserahkan kepada
Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Oji/nvl pejabat birokrasi dari sipil yang
memahami cara memimpin masyarakat
dalam kondisi normal. l ann/sf

PERLU KAJIAN MENDALAM "JANGAN TNI/POLRI
Berbeda pandangan, Anggota dengan jabatan pimpinan tinggi
Komisi II DPR RI Guspardi Gaus madya, sedangkan bupati/wali kota DISERET UNTUK
menyarankan agar pemerintah akan diisi oleh pejabat dengan jabatan MENGISI KEKOSONGAN
mengkaji secara mendalam opsi pimpinan tinggi pratama.
menjadikan anggota TNI-Polri. Sebab Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) JABATAN PELAKSANA
dikhawatirkan terjadi potensi hadirnya ini menambahkan, kekosongan 271 TUGAS KEPALA DAERAH.
dwifungsi TNI-Polri dalam wacana kursi kepala daerah pun nantinya akan
penunjukan sebagai pelaksanan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. KARENA ITU JABATAN
tugas (plt) kepala daerah pada 2022 Dan beberapa tahun lalu, Kementerian
dan 2023. Ia pun menyarankan agar Dalam Negeri juga pernah menunjuk POLITIS, BUKAN
perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi perwira TNI atau Polri aktif menjadi JABATAN KARIR”
posisi tersebut. penjabat kepala daerah. Di antaranya
“Opsi penunjukkan pelaksana di wilayah Jawa Barat dan Aceh.
jabatan dari TNI-Polri yang aktif harus Untuk itu, lanjut Guspardi, Anggota Komisi II DPR RI
dikaji secara mendalam. Jangan TNI/ pemerintah dalam hal ini Kemendagri Guspardi Gaus. Foto: Jaka/nvl
Polri diseret untuk mengisi kekosongan perlu mengkaji secara mendalam opsi
jabatan pelaksana tugas Kepala penunjukan TNI-Polri untuk mengisi
Daerah. Karena itu jabatan politis, posisi pelaksana jabatan kepala
bukan jabatan karir,” ujar Guspardi. daerah ini. Sebab, bagaimana pun
Menurutnya, mekanisme pola komando yang melekat pada TNI
penunjukan pelaksana jabatan kepala dan Polri sangat berbeda dengan pola
daerah sudah diatur dalam UU Nomor pelayanan pada birokrat.
10 Tahun 2016 pasal 201 mengatakan Dalam kesempatan berbeda,
bahwa pejabat Gubernur, Bupati, dan pengamat politik dari Universitas
Wali Kota berasal dari ASN. Untuk Andalas, Asrinaldi berpendapat Pj
gubernur akan diisi oleh pejabat kepala daerah yang berasal dari TNI

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2021 EDISI 202 PARLEMENTARIA 57