Page 7 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

KADO MANIS foto : doc. parle

DPR DI

AN
T
T
AN
AN
JABA
AKHIR JABATAN
JABA
T
JABA

a
K
m
n
o
o
n
y
n
g
a
d
n

d
k
a
i
j
i
g
a
e
h
w
b
a
a
e
r

m
menyorotinya dengan tajam. Kita
m m e e n y o r r o t t i i n y y a a d e e n g a n t t a a j j a a m . . K i i t t a bahwa mereka digaji
m
k
n
n
m
a
b
k
a
n
e
o
p
oleh uang rakyat. Oleh
perlu memberikan respon karena
u
a
p p e e r r l l u m e e m b e r r i i k a n r r e e s s p o n k a r r e e n a o l e h u a n g r a k y a t . O l e h
t
t
p p
i
i
m
karena seharusnya
p
m

m
u
u
o
p
o

pelaksanaannya belum optimal,” jelas k a r e n a s e h a r u s n y a
j
j

”

l
l
e
a
e
”
a
a
s
m
s
,
a
,
l
l
k
n
n
a
n
y
a
y
n
a
a
s
n
a
n
a
a
a
s
k
a
e
l
a
b
b
l
l
e
e
e
l

akso
setiap anggota DPR
Agung L akso no . . setiap angg ota DP R
no
Agung Laksono.
Agung L
U
yai
mempun
RUU yang perlu diselesaikan
r
R R U U y y a n g p e e r r l l u d i i s s e e l l e s s a a i i k a a n mempunyai rasa
n
asa
n
a
e
g
u
p
d
U
k
secepatnya diantaranya RUU Pengadilan tanggung jawab
Tipikor, RUU Susduk MPR, DPR, terhadap tugas dan
DPRD dan DPD dan RUU Pelayanan fungsi sebagaimana
Publik. diamanatkan UUD 45.
b
n
a
U

a
l
e
a
k
s
e
m
R
j

n
r
a
y
e
a
p
n
g

Hal yang sama disampaikan Ketua Untuk itu menurut menjelaskan beberapa RUU yang
e
b
U
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfud politisi asal NTT ini, dalam hal belum selesaikan, dan komisi apa saja
Sidik, terlepas apakah akan terpilih komitmen anggota DPR seharusnya yang terlibat pembahasan. Setelah
kembali atau tidak, semestinya komitmen dapat menyelesaikan tugasnya hingga itu, lalu ada public pressure untuk
kita untuk memperbaiki kinerja harus akhir masa bakti. “ RUU yang tertunda menyelesaikan. Tanggung jawab moral,
ditunjukkan. Bukan saja komitmen harus bisa diselesaikan,” katanya. etik, tanggungjawab politik dan sosial
kehadiran, tetapi juga penting bagaimana Menurut Malchias, tugas-tugas harus tetap ditunjukkan oleh anggota
sisa-sisa pekerjaan DPR misalnya di sebagai anggota Dewan harus dituntaskan Dewan.
bidang legislasi ada 35 RUU prioritas karena jangan sampai anggota DPR “ Ber bagai fasilitas yang
dan sebagiannya adalah RUU strategis periode 2004-2009 dianggap oleh diterima anggota DPR juga harus
seperti Susduk, Tipikor . “ Kita harus masyarakat hanya “makan gaji buta” saja dipertanggungjawabkan.Pemerintah
tunjukkan tidak sekedar kehadiran tetapi dan tindakan mereka tersebut secara tidak memberikan haknya sampai selesai, tapi
kerja,” ungkapnya. langsung menyakiti hati masyarakat. publik juga berkewajiban untuk menagih
Dia menegaskan, komitmen itu Pakar politik UI Firmanzah dalam tanggung jawab terkait dengan hak
harus didasari spirit pertanggungjawaban, wawancara dengan Parlementaria juga yang sudah diberikan,” tegas Firmanzah
bahwa ada anggota DPR sekarang menekankan agar para anggota Dewan menambahkan.
yang tidak terpilih lagi, gajinya tetap tetap berkomitmen menyelesaikan Direktur Research dan Advokasi
sampai akhir September 2009. Karena tugasnya hingga akhir masa baktinya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen
itu mereka punya tanggungjawab untuk Mereka perlu diingatkan bahwa tugas Indonesia (FORMAPPI) Tommy
menunjukkan komitmennya. DPR belum selesai, mereka harus Legowo menyatakan, partai politik
ditagih bahwa banyak RUU yang belum harus mendorong anggotanya untuk
Gaji buta diselesaikan, Ketua-ketua komisi juga menegakkan disiplin. “ Kalau partai
Penegasan senada disampaikan Wakil harus diingatkan kembali anggotanya politiknya saja tidak peduli, maka sulit
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Malchias selesaikan tugas. untuk bisa diharapkan anggota DPR
Markus Mekeng, sebagai anggota DPR Menurut dekan termuda FE UI mematuhi etika kedisiplinan ini,”
yang merupakan representasi rakyat, ini, Setjen DPR perlu mendorong ujarnya.(tt, nt, mp)
hal yang terpenting harus diketahui DPR menggelar konperensi pers guna
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 5