Page 10 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

aturan itu seseorang menjadi anggota alat kelengkapan dewan dalam hal ini untuk lebih mendalami mengapa
DPR harus melalui partai politik Panitia Anggaran dan Komisi-komisi sampai hal ini terjadi semoga sampai
tidak ada yang independen tetapi untuk bisa lebih membuka diri. tidak terulang lagi sehingga kedepan
semua dari partai politik,” katanya. “Bahkan dalam pertemuan DPR memberi pelayanan terbaik. Pasalnya
Ia mengatakan partai politik dengan pemerintah, kita selalu sekarang ini masalah haji adalah
adalah bagian yang lumrah dalam terbuka dengan pers, silakan diusut menjadi tugas pemerintah bukan
demokrasi. Bahkan di beberapa negara langsung sehingga mengetahui tugas swasta,” katanya. Begiitu pula
demokrasi, partai politik menjadi betul apa yang dibicarakan, apa soal hak angket kenaikan harga BBM,
pilar-pilar demokrasi. “Demikian juga hasilnya harus diketahui oleh publik,” merupakan bagian dari pada fungsi
anggota DPR, harus mewakili rakyat katanya. pengawasan.
dan sekaligus mewakili partai politik, Menanggapi mengenai kualitas “Tidak pernah terpikir bagi
tetapi begitu dia duduk menjadi anggota DPR yang kemungkinan kami untuk tidak berani melakukan
anggota DPR sudah seharusnya secara besar dihasilkan Pemilu 2009, harus pengawasan, dan sebaliknya
moral dia lebih mengedepankan dilihat dalam perspektif anggota pengawasan tersebut bukan untuk
posisinya mewakili kepentingan DPR sebagai utusan partai politik. menggulingkan pemerintah tetapi
rakyat, yang kemudian di terjemahkan Meski begitu, tidak berarti bahwa lebih kepada mengoreksi sehingga
dan diatur di dalam tata tertib dewan sebagai utusan partai politik anggota bisa sesuai dengan aturan dan
DPR,” ujarnya. DPR tidak menyuarakan aspirasi dan aspirasi masyarakat,” ujar Agung
Pemilu 2009 menurut UU Nomor kepentingan masyarakat. Anggota menambahkan.
10 tahun 2008, menghendaki calon DPR dapat memainkan peran Harapannya kepada anggota DPR
anggota DPR memenuhi sejumlah keperwakilan rakyat seperti itu sejauh ke depan, Agung menyatakan, harus
persyaratan yang bersifat umum aspirasi dan kepentingan masyarakat tetap dapat melaksanakan fungsi dan
dan khusus yang dinyatakan secara yang disuarakan dan diperjuangkannya tugas nya sesuai dengan undang-
tersurat dan juga tersirat dalam UU berasal dari interpretasi partai undang dasar baik bidang legislasi,
Pemilu 2009. Persyaratan umum, politiknya dalam menyerap dan budget dan pengawasan. Selain itu
normatif dan generik dicantumkan merumuskan aspirasi dan kepentingan komitmen moral yang utama adalah
pada pasal 50 UU Pemilu 2009. masyarakat tersebut. bagaimana anggota DPR yang bersih
Persyaratan ini memang tidak “Bahwasanya dalam perjalanan kedepan, dan Dewan sekarang telah
dapat ditawar, meskipun untuk disana-sini masih ada kelemahan menyiapkan dasar-dasarnya dengan
beberapa hal memerlukan pembuktian itu adalah sebuah proses dan tidak membentuk Tim Peningkatan Kinerja
dengan ukuran-ukuran yang jelas. bisa kelemahan itu dipersalahkan dan perbaikan tata tertib. DPR yang
Terlepas dari syarat-syarat yang semuanya kepada DPR saja. DPR akan datang diharapkan bersih dan
umum, normatif dan generik ini, UU itu lembaga negara yang harus bebas dari korup dan betul-betul bisa
Pemilu baru ini menuntut banyak ada selama republik ini ada, yang melaksanakan tugasp-tugas sesuai
persyaratan lain yang tersirat dalam terdiri dari kader-kader partai, dan dengan amanat konstitusi.
berbagai pasalnya. Meski tidak sama untuk itu partai politik dituntut Ditanya lagi apakah ada cita-
sekali baru, beberapa ketentuan untuk merekrurut orang-orang yang cita jadi Presiden atau Wapres,
nampak akan memberi pengaruh berkualitas dengan baik,” jelasnya. kata Agung, setiap insan politik
pada pola dan kualitas rekrutmen Terkait dengan pengawasan tetap mempunyai cita-cita setinggi
calon anggota DPR pada masing- pemerintah, pada dasarnya apa yang mungkin. Karena itu wajar kalau
masing partai politik. dilakukan DPR bukanlah untuk semua politisi menginginkan pada
Dua ketentuan yang memberi menjatuhkan pemerintahan tapi lebih posisi seperti itu, menjadi presiden,
pengaruh terhadap pola dan kualitas pada untuk mendalami kebijakan wapres atau menteri.
rekrutmen ini terkait dengan yang telah diambil oleh pemerintah. “ Itu saya kira sesuatu hasanah
persoalan parlemen threshold (PT), Ia mencontohkan soal hak angket secara umum, tetapi juga harus
atau ambang batas parlemen dan haji. mengukur diri, harus juga melihat
penentuan calon anggota dewan Pengiriman jamaah haji Indonesia kepada situasi dan kondisi jangan
terpilih. Ambang batas parlemen atau adalah yang terbesar di seluruh dunia, hanya karena ikut-ikutan dan merasa
PT tersebut merupakan ketentuan tapi amat disayangakan selalu saja ada bisa. Saya hadapi seperti air mengalir,
baru yang membedakan Pemilu 2009 masalah dalam urusan ‘ibadah ‘ ini, jangan dipaksakan. Kalau segala
dengan Pemilu 2004. bahkan sampai ada yang terlunta- sesuatu dipaksakan akhirnya kecewa,
Saat ditanyakan adanya oknum lunta di Tanah Suci. Makanya atas “ kata Agung Laksono. (tt, mp, nt)
anggota DPR yang tertangkap persoalan ini, kata Agung , DPR
tangan dalam menerima gratifikasi membentuk hak angket untuk
terkait dalam meloloskan produk UU, melakukan penyelidikan.
Agung juga tidak menutup mata soal “Hak angket bukan untuk
tersebut, makanya ia meminta agar menjatuhkan pemerintah tetapi

8 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71