Page 14 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

mengadir i r apat, Melc hias DPR yang tidak masuk kerja atau diabaikan, karena jika kulaitasnya
mengusulkan agar di tiap komisi malas-malasan dalam menjalankan jelek dan dibawa ke MK, maka
agar lebih efektif mengenai kehadiran tugas tapi dapat pensiun, padahal ia masyarakat akan menilai bahwa DPR
anggota dilakukan sistem absensi hanya bekerja selama 5 tahun, apalagi dalam membuat UU tidak memiliki
fingger print bukan absensi yang bagi anggota DPR yang menjadi kualitas”tegasnya.
ditandatangani pada selembar kertas. anggota hanya karena kebetulan dan Mengenai adanya kekhawatiran
“Saya rasa sistem absensi finger print mempunyai hak mendapat pensiun, a n g g o t a D P R t i d a k d a p a t

pasti akan lebih efektif,”katanya. semuannya itu ada ketidakadilan dan menyelesaikan target RUU yang
Namun ia menambahkan, dengan tidak masuk akal bagi saya,”ujarnya. tertunda, Melchias melihat hal
sistem tersebut pasti mendapat Menurut saya jabatan anggota tersebut tidak perlu dikhawatirkan,
kendala, karena ada fraksi yang DPR adalah jabatan politik beda karena diusahakan RUU yang tertunda
katakanlah hanya beranggotakan dengan Pegawai Negeri yang akan tetap dibahas dan diselesaikan.
beberapa orang, yang tidak hanya merupakan jabatan karir dimana Perihal ada beberapa anggota
terfokus pada rapat di Komisi tapi mereka berhak mendapatkan pensiun DPR periode yang ditangkap KPK
perhatiannya terpecah pada rapat karena pengabdiannya selama puluhan dan beberapa diantaranya telah
pansus disaat yang bersamaan dan tahun. ditetapkan menajdi tersangka akibat
harus dihadiri. Anggota DPR pun menurut melakukan korupsi, ia menilai bahwa
“Jika terjadi kasus yang demikian Melchias harus bisa menjaga sikap hal ini bisa dijadikan shock therapy
hal itu harus bisa dicarikan telaah dan perilakunya di mata masyarakat, agar anggota takut untuk korupsi.
sedemikian rupa dan dicarikan Berkaitan dengan Badan Kehormatan Mengenai apakah perlu adanya

“Coba lihat saja, ada anggota DPR yang tidak masuk kerja atau malas-malasan
dalam menjalankan tugas tapi dapat pensiun, padahal ia hanya bekerja selama 5
tahun, apalagi bagi anggota DPR yang menjadi anggota hanya karena kebetulan

dan mempunyai hak mendapat pensiun, semuannya itu ada ketidakadilan dan
tidak masuk akal bagi saya,”

penyelesaiannya dengan melihat yang dinilai masyarakat kurang pembekalan terhadap anggota periode
pertimbangan-pertimbangan “greget” dalam menindak anggota- mendatang, ia menyambut baik
lain,”paparnya. anggota yang melakukan pelanggaran usulan tersebut, tapi ia menyarankan
Melchias membandingkan jika tidak mendapat laporan, menurut agar pembekalan tersebut dilakukan
dengan DPR periode terdahulu Melchias, BK yang juga merupakan oleh partai masing-masing salah
dimana tingkat kedisiplinannya suatu institusi, memang dalam setiap satunya dengan mengundang KPK.
tinggi, contohnya saat periode DPR aturannya harus berjalan sesuai B e r b i c a r a m e n g e n a i
yang didalamnya terdapat Fraksi Tatib. keoptimisannya terhadap anggota
ABRI. “BK tidak bisa proaktif mengambil DPR periode mendatang, menurutnya
langkah, karena aturannya memang jika dilihat dari sisi optimis dirinya
Munculkan rasa malu mesti ada laporan terlebih dahulu, lalu setuju, namun dalam hal kualitas
Disini, Melchias pun mendukung diuji dan ada bukti, baru mereka bisa kurang dan harus dilihat lagi.
wartawan yang menyoroti kinerja melangkah,” terangnya. “Banyak masyarakat yang memilih
beberapa anggota DPR yang tidak Ketika mengomentari mengenai caleg karena popularitasnya tapi
menjalankan tugas sebagaimana masih adanya RUU yang belum belum tentu ia menguasai bidangnya,
mestinya, hal tersebut diperlukan dibahas oleh DPR dan apakah perlu meskipun ia adalah representasi
guna memunculkan rasa malu di adanya perubahan jumlah RUU rakyat,”tegasnya. Ia menambahkan
diri anggota itu sendiri. “Seharusnya yang terlalu banyak hingga tidak bahwa dirinya lebih setuju caleg
DPR bisa menjadi cerminan baik bagi realistis dan akhirnya tidak tercapai, ia dipilih oleh partai karena sudah
masyarakat,”tegasnya. mejelaskan bahwa target RUU boleh dilihat dan diuji kualitasnya oleh
Dikesempatan yang sama, banyak namun kualitasnya tidak boleh partai.
Melchias juga mengusulkan agar tidak jelek karena harus sistem kebut dalam Untuk kedepannya, ketika ditanya
perlu ada uang pensiun bagi anggota pembahasannya. apakah perlu ada perubahan tatib yang
DPR karena tidak ada manfaatnya “Target seberapa banyak RUU di menyangkut kedisiplinan anggota, ia
dan hanya akan membebani APBN. bolehkan sebagai acuan dalam bekerja mengangap perlu ada dan sanksinya
“Coba lihat saja, ada anggota namun kualitas hasilnya jangan harus lebih tegas.(nt, tt, mp)

12 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71