Page 16 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

menambahkan, memang perlu Di sisi lain, dia berpendapat, akuntabilitas/pertanggungjawaban,”
dipikirkan hal-hal yang berkaitan jajaran Setjen menginventaris hak- ujarnya.
dengan tatib, kode etik dan sanksi hak keuangan anggota sebagai Pimpinan Fraksi PKS ini
itu kemudian masuk dalam UU konsekuensi kerjanya, ketika kerjanya mengakui Fraksinya tidak difeeding
Susduk. tidak ditunjukkan otomatis keuangan secara rutin oleh setjen, padahal dia
Kalau dimasukkan dalam ketentuan yang merupakan insentif bisa dicabut. berharap bahwa setiap akhir masa
UU maka tidak hanya mengikat Hak keuangan lain seperti gaji pokok sidang begitu masuk kembali, fraksi-
bagi anggota Dewan tetapi sebagai anggota DPR bisa tetap fraksi diberikan oleh sekjen data-data
semuanya, sehingga masyarakat diberikan, hanya saja menyangkut kehadiran anggotanya di paripurna,
bisa memantau dan meminta tanggungjawab moral saja. komisi dan pansus. Meski Fraksi
pertanggungjawabannya. melakukan monitoring tapi tidak
Dia menyatakan sependapat sedetil data yang dihimpun setjen.
untuk penguatan DPR ke depan, Kedepankan transparansi “Ini saya kira diantara bentuk
bagian-bagian yang menyangkut Lebih lanjut Mahfud menegaskan, perbaikan yang harus dilakukan. Kalau
komitmen kedisiplinan itu tidak kalau DPR ini maju dan citranya baik fraksi difeeding datanya, silahkan
hanya diatur tatib. Rinciannya bisa di masyarakat, maka harus berani yang berani buka dan mana yang tak
di tatib, tapi norma-norma pokoknya mengedepankan prinsip transparansi. berani, silahkan berkompetisi.
masuk UU Susduk. Contohnya batas Banyaknya kasus korupsi atau praktek Saya yakin kalau ada satu yang
maksimal minimal kehadiran itu bisa percaloan anggaran, itu karena proses mulai yang lain pasti akan ikut
dimasukkan dalam norma umumnya pembahasan anggaran yang tidak karena tak mau dituding
dituding
menutup-
di UU Susduk dan penerjemahannya transparan, publik hanya tahu hasil menutup-
nutupi
di tatib, sehingga orang tidak bisa akhirnya. “ Tidak transparan inilah nutupi
kewenangan DPR perlu diformulasi ulang sehingga tidak

melampaui yang seharusnya. Contoh DPR ada rapat fit
proper calon Kapolri, Panglima TNI dll. “ Kalau kita jujur

obyektif itu kan kewenangan Presiden, ya sudahlah DPR
tak usah ngurusi seperti itu”.

main-main. yang kemudian membuat orang-
K e n d a t i p i m p i n a n D P R orang yang beriktikad tidak baik
dan Pimpinan Fraksi tidak bisa leluasa untuk menyalahkangunakan
melaksanakan dengan tegas ketentuan kewenangannya,” tandasnya.
tatib, masyarakat bisa mengatakan Dia menambahkan, kalau kita
adanya pelanggaran UU dan akhirnya ingin menekan penyalahgunaan
bisa menggugat. kekuasaan, maka harus ditekankan
Saat ditanya menerapkan sanksi transparansi dalam pembahasan anggotanya,” tambah dia.
pemotongan gaji bagi anggota anggaran. Begitu juga kalau ingin Pembenahan DPR ke depan, ini
yang mangkir, politisi dari PKS ini memperbaiki citra dari sisi kehadiran juga harus ditangkap spiritnya dalam
mengatakan, kalau aturan keuangan maka harus berani transparan tentang RUU Susduk bagaimana mengatur
ada kaitan dengan peraturan Menkeu. data kehadiran anggota, tak hanya mekanisme kerja khususnya rapa-
Namun dia sepakat bahwa antara di paripurna tapi juga di komisi dan rapat di DPR. Memang terasa kalau
konsekuensi dari ketidakdisiplinan pansus. benar-benar total dan konsentrasi
dan lemahnya komitmen anggota di “Kalau mau dan berani ya kerja, di DPR, terlalu banyak rapat.
akhir masa sidang ini itu ada yang diumumkan saja, apakah oleh Apalagi fraksi kecil, mungkin seperti
terkait dengan hak-hak keuangan. Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi mobil angkot tanpa terminal.
Namun bukan gaji pokok tapi atau komisi dan bisa diakses Akhirnya banyak rapat yang tidak
insentif-insentif yang mereka terima. oleh publik. Bila publik minta diikuti anggota, kalaupun diikuti
Contoh insentif komunikasi, karena pertanggungjawaban silahkan, tidak maksimal hasilnya sekedar setor
anggotanya tidak hadir berarti tak masing-masing anggota menjelaskan badan dan sekedar ngomong, karena
melaksanakan komunikasi dengan data itu. Kenapa tak hadir, apa tidak bisa mengikuti rapat secara
konstituen. alasannya. Ini juga berkaitan dengan komprehensip.

14 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71