Page 20 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

diubah dari tanda tangan menjadi juga, sementara undang-undang lain pelanggaran ini pun juga berbeda
finger print. tergeser lagi. antara anggota yang satu dengan
Hanya masalahnya, kata JK, Jadi dalam hal ini, DPR tidak anggota lainnya. Untuk itu, fraksi
rapat-rapat yang ada di DPR terlalu bisa disalahkan begitu saja, karena dan partai mempunyai peranan yang
padat jadwalnya, dalam sehari pembahasan Rancangan Undang- sangat penting untuk mengendalikan
anggota dapat bersidang dua atau tiga undang itu saling terkait antara anak buahnya.
kali, belum lagi menghadiri rapat- pemerintah dengan DPR. “Jadi JK menambahkan, ini adalah ruang
rapat Pansus. Apalagi untuk fraksi pemerintah juga jangan cuci tangan,” politik, biar politik bagaimanapun
yang anggotanya sedikit, tentunya imbuhnya. harus punya etika, punya ahlak.
anggota-anggotanya akan berlari Seperti RUU Tindak Pidana Kalau kita tidak menghargai forum-
kesana sini untuk menghadiri satu Korupsi (Tipikor) yang sekarang forum DPR, siapa lagi yang mau
rapat ke rapat yang lain. Sebaiknya menjadi sorotan publik bukan menghargai, dan tentunya orang lain
jadwal sidang ini diatur kembali sepenuhnya salah DPR, karena tidak akan menghargai kita juga.
jangan sampai setiap hari. “DPR ini Pemerintah mengajukan ke DPR Karena itu apa yang sudah
kan bukan seperti pegawai kantoran,” baru pada September tahun lalu. diputuskan bersama, hendaknya kita
tambahnya. Dan otomatis DPR membahas baru konsisten terhadap hasil keputusan
S e b a i k n y a r a p a t - r a p a t beberapa bulan lalu. Jadi, kata JK, itu. Kadang-kadang apa yang sudah
dikonsentrasikan pada masalah sebetulnya keterlambatan ini ada di diputuskan di DPR bisa berubah, ini
legislasi. Apalagi mengingat legislasi Pemerintah. menunjukkan ketidak konsistenan
kita banyak mendapat sorotan dari terhadap apa yang sudah diputuskan.
masyarakat karena tidak mencapai Perlu Pembekalan “Ini berarti politik sudah tidak
target yang ditentukan. Menyinggung perlu tidaknya terjaga,” imbuhnya. Hendaknya apa
Dalam hal ini, target itu memang bagi anggota diberikan semacaam yang sudah diputuskan bersama,
perlu, tapi dalam kenyataannya di pembekalan atau orientasi, dalam jangan sampai ditengah jalan diubah,
lapangan banyak RUU yang tidak hal ini Jamaluddin mengatakan kalau mau mengubahnya harus
terjadwalkan di legislasi ikut masuk pembekalan itu sangat diperlukan bersama-sama lagi.
sehingga menggeser jadwal target bagi anggota dewan. Pembekalan Tidak terasa waktu lima tahun
yang sudah ada, dan ini seringkali itu sebaiknya diselenggarakan telah dilalui DPR periode 2004-
terjadi. sendiri oleh DPR dan diberikan 2009. Menurut Jamaluddin banyak
Mestinya DPR dan Pemerintah sebelum anggota dewan menjalankan yang dipelajari selama kurun waktu
duduk bersama menjadwalkan tugasnya. tersebut. Meskipun belum optimal,
hal ini, jangan DPR saja yang Materi yang diberikan termasuk tapi sedikit banyak sudah membantu
disalahkan. Pemerintah dalam diantaranya adalah bagaimana etika pemikiran terhadap negara dan
hal ini juga bertanggung jawab cara bersidang, bagaimana cara bangsa.
terhadap pembahasan RUU, kadang berpakaian dan lain sebagainya. Tentunya kita juga menghargai
Pemerintahnya juga lambat. “Saya marah betul kalau ada anggota setiap perbedaan, berbeda dalam
Ke depan perlu diatur secara fraksi saya, pakai batik saat paripurna, rangka menjalankan tugas-tugas
konsisten RUU yang menjadi saya selalu menghimbau kalau rapat negara. Tapi hal-hal positif lebih
prioritas harus segera diselesaikan. paripurna diusahakan memakai jas,” banyak dari pada negatif. Hanya
Na mu n u n t u k m e n e n t u k a n kata JK. Himbauan ini menurutnya penekanannya, sayangnya kita selalu
prioritas itu sulit juga, karena semua semata-mata untuk menghormati tidak konsisten terhadap putusan
menganggap RUU yang diusulkan paripurna sebagai forum tertinggi. yang telah diputuskan.
itu penting. Sehingga RUU yang Partai Bulan Bintang memberikan Ke depan jangan sampai hal itu
diusulkan masuk bukan dalam skala orientasi ini sebelum dan sesudah terulang lagi. Kalau sudah diputuskan
prioritas pun dianggap prioritas. pemilu. Bagaimana menggunakan kita semua harus menghargai
“Bahaya sekali Rancangan Undang- hak-haknya sebagai Anggota hasil keputusan itu, kalau mau
undang yang tidak terjadwalkan Dewan, bahkan cara menginterupsi, mengubahnya bersama-sama
dapat masuk,” ujarnya. Mencari memimpin sidang, sampai cara kita merubahnya, jangan sendiri-
prioritas yang lebih prioritas itu yang mengetok palu saat memimpin sendiri. Jika hal itu terjadi, akhirnya
sulit. sidang itu diajarkan semua. memperlemah kita-kita, karena
Banyak faktor yang menyebabkan “Saya yakin partai-partai lain tidak solit. Dan tentunya dapat
RUU kita tidak mencapai target. pun juga memberikan pembekalan memperlemah citra kita, karena tidak
Misalnya, ada pikiran-pikiran, ini sebelum anggotanya duduk di kompak. (tt,nt/mp)
gagasan dari Menteri Dalam gedung DPR,” tambahnya. Hanya
Negeri merevisi undang-undang saja, masalah mental tiap-tiap
Pilkada, padahal itu sudah bukan anggota itu berbeda-beda, cara bisa
prioritas lagi, kenapa bisa masuk menahan diri dari segala bentuk

18 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71