Page 25 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

itu harus dilakukan secara bersamaan. sanksi. seperti etik kedokteran pada
Kalau mereka konsentrasi penuh Jadi menurut saya yang menjadi tekanan profesi dokter
untuk membangun komunikasi ke depan adalah justru bagaimana Tetapi begini menurut saya BK
dengan masyarakat, itu artinya perubahan-perubahan pengaturan memang menegakkan etik, tetapi dia
dia mengabaikan tugas-tugas dalam Pemilu itu bisa memperkuat tidak sama persis dengan dewan etik
keparlemenan, kalau terkonsentrasi hubungan ketergantungan anggota organisasi-organisasi profesional. Kalau
penuh tugas-tugas keparlemenan DPR dengan konstituen. kode etik kedokteran misalnya salah
dia melepaskan atau memperkecil satunya menyebutkan bahwa dokter
peluang untuk berkomunikasi dengan Bagaimana dengan harus melayani pasien tanpa membeda-
masyarakat. Sebagai politisi profesional keberadaan Badan bedakan pasien. Kalau ada dokter yang
dan bertanggung jawab selalu ada Kehormatan ketahuan melanggar kode etik, maka
peluang untuk bisa mengakurkan ke Badan Kehormatan mestinya dari dewan etik bisa memberi sanksi.
dua hal ini. Jadi menurut saya itu bukan waktu ke waktu tidak diperlukan, kalau Berbeda dengan anggota DPR,
alasan bagi anggota DPR untuk tidak Badan Kehormatan dipertahankan keanggotaan DPR itu bukan profesi
menyelesaikan tugas secara disiplin. terus itu artinya anggota-anggota DPR seperti dokter, siapa saja bisa menjadi
tidak bisa menjaga kehormatannya anggota DPR kalau dia dipercaya
Dalam hal ini berarti anggota sendiri, karena itu dia harus diawasi publik. Orang yang tidak tahu politik,
DPR harus bisa membagi oleh Badan Kehormatan. orang yang tidak tahu pemerintahan
waktunya dengan baik Jadi menurut saya Badan tetap bisa menjadi anggota DPR. Jadi
Ya memanfaatkan waktu yang Kehormatan diadakan karena secara bukan profesi yang diutamakan di
luang dari tugas-tugas keterwakilannya internal DPR melihat ada masalah sana, tetapi adalah komitmen untuk
untuk berkomunikasi dengan publik dengan penegakan etika anggota DPR, menyuarakan aspirasi masyarakat dalam
atau juga bisa memanfaatkan kinerja karena itu ada internal pengawasan proses politik nasional, dan itu bisa
dia sebagai perwakilan politik yang melalui Badan Kehormatan. dilakukan oleh semua orang dengan
bertanggung jawab untuk menarik Kalau anggota-anggota DPR itu latar belakang profesi apapun kalau
simpati publik. Jadi itu yang kurang sadar atas status kehormatannya, BK mereka melatih diri. Nah melatih diri
terlihat dalam pengalaman anggota tidak perlu. Dan kalau dari waktu ke dimana, ya di partai politik tentunya.
DPR selama ini. waktu pekerjaan BK semakin banyak,
itu hanya menandakan bahwa perilaku Bagaimana kalau anggota BK
Apakah perlu aturan yang anggota DPR semakin buruk. dari independen
ditambahkan dengan Itu malah lebih buruk. Sebaiknya
mengubah Tatib yang ada Jadi BK dibentuk itu Ad Hoc anggota DPR itu harus dilatih oleh
sekarang ini Loh iya BK ini ad hoc dia harus partai politik dan partai politik harus
Anggota DPR sekali lagi bukan selesai kalau masyarakat menilai meyakinkan dirinya bahwa mereka
pegawai kantoran, bukan pegawai anggota DPR itu kinerjanya baik, memang mempunyai calon-calon
negeri, pegawai kantor swasta yang bertanggung jawab. anggota DPR yang bisa dipercaya
terikat dengan jam kerja, itu yang menjalankan tugas keterwakilan.
membedakan anggota DPR dengan Intinya terbentuk saat kapan Sebagai contoh Dewan Etik di Inggris
karyawan. Anggota DPR adalah BK itu sekarang sudah tidak ada. Yang ada
anggota dewan yang terhormat, tanpa BK itu kan dibentuk baru tahun adalah orang-orang senior anggota
aturan yang mengikat mereka. Kalau 2004, sebelumnya tidak ada, BK partai politik di parlemen yang tugasnya
mereka sadar atas status kehormatannya dibentuk karena keluhan masyarakat mengingatkan koleganya pada saat
itu, mereka seharusnya tidak akan yang menyatakan banyak anggota ada indikasi kolega itu melakukan
menciderai dirinya sendiri. DPR yang bolos, banyak anggota penyimpangan atau pelanggaran etika.
Sekarang ini proses pencideraan DPR yang kalau sidang tidur, banyak Jadi itu tidak diatur dalam hukum.
diri itu tidak dilihat oleh anggota DPR anggota DPR yang memanfaatkan
sebagai bagian dari kerugian terhadap jabatan karena berkepentingan untuk Penegakan etikanya
citra mereka. Karena hubungan mereka mencari untung dari situ. Karena itu bagaimana jika ada
dengan masyarakat dengan konstituen yang diatur dalam kode etik DPR pelanggaran-pelanggaran
itu bukan ketergantungan hubungan. itu kan soal konflik kepentingan, soal Kalau pertanyaan itu selalu
Jadi mereka praktis tidak peduli dengan kehadiran, dan soal menjalankan tugas muncul itu artinya partai politik tidak
konstituen yang seharusnya dilayani, yang patut pada aturan. ada perkembangan. Jadi yang harus
mereka peduli kepada partai politik, didorong untuk kemajuan berikutnya
kalau partai politik membiarkan itu Bukannya BK harus ada untuk ya mendorong partai politik supaya
artinya mereka tidak akan dapat mengatur etik tersendiri menjadi partai politik yang makin

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 23