Page 26 - MAJALAH 71
P. 26

LAPORAN UTAMA




              berdaya, makin bertanggung jawab   menggalang dana atau partai-partai   hanya dengan cara itu kinerja DPR
              dan makin tahu tugasnya. Sekarang   ini mau menggunakan DPR untuk   bisa diharapkan akan cepat terwujud.
              ini belum ada partai politik yang   memperbaiki citranya saja, atau partai-  Kalau mau menegakkan etik dengan
              menunjukkan karakter sebagai partai   partai ini mau mengembangkan DPR   mempercayakan atau menumbuhkan
              modern.                        betul-betul untuk melayani publik.  institusi lain itu hanya untuk menutup-
                 Partai politik di Indonesia masih      Sekarang ini partai-partai politik   nutupi bahwa etika itu akan dilanggar,
              tergantung kepada simbol-simbol.   dicaci maki, tapi di sisi lain banyak   seperti adanya BK diharapkan DPR
              Baik  simbol  yang  direpresentasi   orang mendirikan partai politik. Itu   bisa sangat baik, tapi ternyata tidak.
              oleh tokoh maupun simbol yang   hanya menunjukkan bahwa partai
              direpresentasi oleh agama. Yang paling   politik itu menjadi satu-satunya akses   Jadi apa yang seharusnya
              memenuhi kriteria modern dalam pola   bagi masyarakat untuk bisa menguasai   dilakukan partai
              partai politik itu hanya Partai Golkar.   jabatan-jabatan publik, terutama di      Ya partai harus memperbaiki diri
              Sekarang persoalannya apakah aturan-  DPR.                     secara internal, secara organisasinya,
              aturan yang dibuat Partai Golkar                               partai harus meningkatkan mutu
              itu ditegakkan oleh sistem internal   Adakah masukan Formappi   kader-kadernya, dan karena itu partai
              partai. Dan sekarang tergantung dari   tentang masalah ini     harus melakukan kaderisasi, melakukan
              anggota-anggota itu sendiri  untuk      Saya sudah bicara dengan Pimpinan   latihan, memberikan pembekalan dan
              bisa menjadikan Golkar semakin baik   BK bahwa pada akhirnya BK harus   itu harus dilakukan secara periodik,
              dengan pengelolaan yang modern.   bubar karena itu akan menunjukkan   secara bertahap.
                                             DPR yang maju. Kalau BK dari waktu      Orang masuk partai itu harus
              Dengan adanya BK kita          ke waktu minta tambah wewenang itu   melalui tahapan-tahapan, tidak bisa
              berpikir dapat membantu        artinya dari waktu ke waktu juga DPR   tiba-tiba saya yang tidak tahu apa-apa
              pencitraan DPR                 tidak menjadi lebih baik. Karena dia   tentang PDIP, masuk lalu jadi caleg
                 Adanya BK menurut saya citranya   minta wewenang yang lebih luas, itu   PDIP. Orang yang jadi anggota partai
              buruk,  bahwa  DPR  itu  banyak   kan DPRnya menjadi  tidak lebih baik.   itu harus melalui kaderisasi sebagai
              penyimpangannya karena itu perlu BK.   Dan apakah BKnya juga lebih baik,   anggota biasa, setelah itu partai harus
              Kehadiran BK hanya memantulkan   saya kira juga tidak.         melakukan, menyaring dari anggota-
              saja bahwa masih banyak anggota DPR      BK sekarang mengeluh karena   anggota yang biasa ini siapa yang punya
              yang tidak bisa dipercaya, karena itu   dianggap tidak berperan. Padahal   potensi untuk dijadikan anggota DPR,
              perlu BK. Kalau semua anggota DPR   dari penjelasan Pimpinan BK banyak   dia harus dilatih lagi ada pelatihan tahap
              bisa dipercaya tidak perlu BK dan itu   yang telah dilakukan oleh BK, dan   ke dua, termasuk penjaringan dan itu
              efisiensi anggaran.            menurut saya mengapa itu terjadi,   harus dilakukan terus menerus, setelah
                                             karena BK dibatasi oleh aturan untuk   itu dilakukan pelatihan berikutnya
              Badan apakah yang cocok        tidak mengumumkan hasil kerjanya   siapa dari anggota-anggota partai yang
              selain BK                      kepada publik.                  punya potensi untuk jadi anggota DPR
                 Menurut saya yang cocok karena                              yang diprioritaskan oleh partai karena
              anggota DPR itu adalah yang terhormat   Tingkat kehadiran anggota   keunggulannya tidak diragukan
              mereka itu harus mempunyai etika   secara absensi bukan
              individual yang kuat, itu memang   kehadiran fisik, menurut    Harapan lain yang akan
              enggak ada ukurannya, dan saya bisa   bapak ke depan           disampaikan
              tunjukkan beberapa anggota yang      Kehadiran absensi selain menipu      Kalau DPR ini memang mau
              mempunyai etik individual yang kuat.   masyarakat, anggota DPR itu juga   dikembangkan sesuai dengan namanya
              Seperti misalnya Abdillah Toha, itu   menipu dirinya sendiri . Kalau menipu   Lembaga Perwakilan Rakyat, maka
              tidak perlu BK untuk mengawasi dia   diri sendiri jika dilihat dari kaca mata   anggota-anggota  DPR  itu  perlu
              dan tidak perlu BK untuk bisa hadir   etika dia harus bercermin apakah dia   mempunyai  komitmen  melayani
              dalam sidang-sidang yang ditugaskan.     pantas untuk menjalankan fungsi itu.   masyarakat. Dan komitmen ini hanya
                 Memang semua tergantung dari      Saya termasuk orang yang liberal   bisa tumbuh melalui partai-partai
              komitmen partai-partai ini. DPR itu   tidak percaya pada aturan karena kalau   politik dengan mendorong anggotanya
              sebetulnya adalah bidang tugasnya   ada aturan itu hanya disiasati untuk   untuk memenuhi komitmen itu. Jadi
              partai-partai politik. Tidak ada orang   dilanggar. Aturan terlalu banyak tapi   membicarakan DPR tidak bisa lepas
              lain tanpa partai politik bisa masuk   dilanggar semua.        dari membicarakan partai politik.
              DPR,  jadi  sekarang  tergantung      Ke depan, anggota DPR harus   (tt,nt,mp)
              dari partai politik, mau apa mereka   dipertangguhkan kepada partai politik
              dengan DPR. Apakah mereka mau   untuk bisa menjadi anggota DPR
              menggunakan DPR sekedar untuk   yang punya komitmen etik individual,



            24      PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31