Page 29 - MAJALAH 71
P. 29
SUMBANG SARAN
Chozin Chumaidy, Penasehat F-PPP DPR-RI
A DPR MANGKIR,
ANGGOTA DPR MANGKIR,
ANGGOT A DPR MANGKIR,
ANGGOT
PENGKHIANATAN TERHADAP RAKYAT
a
e
w
a
b
d
b
a
n
a
nggota DPR yang mangkir
n p g g l o a t g a i D P l R s y m n e g n g m h a a n d g i r k i i r bagi semua anggota dewan baik yang terpilih h
g
a
o
u
a
n
g
i
g
a
e
m
t
s
p
n
a
y
i
e
t
g
r
l
i
i
k
A sidang-sidang setelah sampai Oktober, sampai masa jabatan berakhir,
n
g
t
u
r
t
e
s
i
p
a
i
a
a
i
t
e
l
e
s
s
n
h
i
l
k
i
k
a
apalagi malas menghadiri
m
u
a
maupun tidak terpilih kita selesaikan tugas ini i
a
m
a
a
a
i
t
d
k
a
u
p
n
mengetahui tidak terpilih lagi,
apalagi di masa akhir jabatan ini ada tugas
A berarti melakukan penghianatan
terhadap amanat rakyat. Pasalnya anggota legislasi DPR yang cukup strategis.
Salah satu contoh RUU tentang Pelayanan
DPR dipilih oleh rakyat itu adalah untuk Publik. Saya kira UU ini sangat strategis untuk
menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi memposisikan aparatur pemerintah dalam
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat rangka meningkatkan pelayanannya.
dalam kurun waktu satu periode atau Karena aparatur pemerintah itu
lima tahun masa jabatan. pada hakekatnya adalah pelayan
Artinya bahwa tugas-tugas masyarakat yang khodamnya
itu harus dituntaskan dan juga masyarakat..
anggota DPR itu disumpah, Dalam rangka
bahkan didalam kode etik peningkatan kedisiplinan ini
ditekankan untuk melaksanakan maka Badan Kehormatan
tugasnya selama lima tahun (BK) DPR harus lebih pro
dengan baik dan sempurna. aktif, melakukan kontrol
Kalau anggota mangkir terhadap kehadiran
apalagi karena merasa tidak anggota. Pimpinan
terpilih lagi padahal masih parpol dimana anggota
sampai bulan Oktober berasal juga harus
artinya dia berkhianat lebih memperketat
terhadap amanat rakyat dalam pengawasannya di akhir
pandangan syar’i- dia berdosa, masa jabatan anggota
sudah diberikan amanat DPR.
tapi berkhianat. Ini Sekali
menjadi tanggung lagi
jawab politik
dan tanggung
sosial yang
bersangkutan
berarti juga
sudah
melakukan
kesalahan
besar
terhadap
bangsa,
negara
dan
rakyat.
Oleh
karena
itu,
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 27