Page 34 - MAJALAH 71

PENGAWASAN

Pemerintah dengan mengeluarkan urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. perpustakaan berikut isinya dan
Undang-Undang Badan Hukum Posisi ini jauh di bawah Singapura lain-lain sehingga dosen maupun
Pendidikan (UU BHP) yang yang ada di posisi ke-28 [0,888), profesor tidak jalan- jalan mencari
menetapkan Pemerintah hanya Brunei Darussalam ke-31 (0,872), uang. ”Dengan demikian, apabila
wajib membiayai 30% keperluan Malaysia ke-58 (0,790), Thailand gaji guru termasuk dalam anggaran
anggaran biaya tinggi termasuk ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 pendidikan besaranya jangan hanya
sekolah menengah. Sedangkan pada (0,751). Meski laporan HDI bukan 20%,” ungkapnya.
awalnya pemerintah tidak ada batasan hanya mengukur status pendidikan K e m u d i a n S o e d i j a n t o
dalam membiayai pendidikan. (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), mengungkapkan bila anggaran
Dari Rp 202 triliun anggaran namun ini merupakan dokumen tertinggi untuk pendidikan di dunia
pendidikan masih belum efisien rujukan yang valid guna melihat saat ini di pegang oleh Negara
karena Depdiknas hanya mendapat tingkat kemajuan pembangunan Israel. Indonesia hanya 1,4% untuk
Rp. 62 triliun seraya membandingkan pendidikan di suatu negara. pendidikan dan bukan termasuk gaji
anggaran Universitas di Malaysia guru.
dipatok 2% dari Produk Domestik Tidak Salah Dirinya pun merasa prihatin,
Bruto (PDB) namun di Indonesia Soedijanto mengemukakan sejak tahun 1996 rata-rata negara
hanya 0,2% dari PDB. apabila benar 20 persen untuk maju 5% PDB untuk pendidikan,
”Jangan salahkan Depdiknas jika pendidikan dasar, menengah, atas Negara berkembang 4%, negara
anggaran yang disediakan belum dan universitas maka memang salah sedang 2%, sementara Indonesia
meningkatkan mutu pendidikan,” kalau tidak maju. Tetapi karena ini yang termasuk negara berkembang,
ujar profesor. termasuk kedinasan, gaji guru maka dari penilaian UNESCO hanya
Lebih lanjut Profesor Soedijarto tidak salah jika pendidikan saat ini sebesar 1,3%.
menyarankan kepada pemerintah tidak maju-maju. ”Apabila ingin seperti Amerika
untuk lebih mengutamakan mutu ”Ini salahnya penyelenggaraan Serikat maka 20% tidaklah cukup,
pendidikan. Mutu pendidikan negara, presiden dan DPR,” sekurang-kurangnya 36%,” katanya.
terkait delapan standart yaitu isi, tandasnya. Memang diakuinya untuk
proses, sarana dan prasarana, tenaga Lalu ia membandingkan di defisit anggaran belanja negara,
pendidikan, evaluasi, manajemen, Belanda, khususnya anggaran Indonesia tergolong yang paling
keuangan, dan kekompetensi pendidikan besarannya adalah rendah yakni minus 1,9%, tetapi
Lulusan. 37 persen dari anggaran belanja Malaysia untuk belanja negaranya
”Yang ada sekarang Kekompetensi negara. Sebagai negara kesejahteraan berani hingga minus 5% karena tidak
Lulusan lebih diukur tanpa pendapataan negaranya yang lebih mau mengurangi anggaran untuk
memperbaiki standar dasar lainnya,” mahal, terutama pendidikan, pendidikan.
ujarnya. kesehatan, pertahanan negara, dan Untuk pemerintahan mendatang
Prioritas pertama yang perlu bisnis infrastructure. ”Hal ini berbeda dirinya berharap, pemerintahan
diperhatikan adalah Guru lalu dengan Indonesia yang juga negara lebih mengerti UUD 1945. ”Semoga
pendidikan guru. Mengingat guru sejahtera,” ucapnya. masing-masing partai tidak hanya
ada yang tidak menguasai ilmunya Soedijanto pun menyarankan berpikir koalisi untuk mendapat
maka disarankan ada ikatan dinas. agar Pendidikan Dasar dapat benar- jabatan, tetapi tetap harus kritis,”
Ditujukan supaya anak pintar dari benar menjadi pendidikan yang ujarnya.
keluarga kurang mampu sementara bermutu. Syaratnya disamping guru, Sementara bagi DPR dirinya
menjadi guru. murid bisa belajar dengan baik berharap kalangan anggota legislatif
Sehingga jika Depdiknas belum dan menyenangkan, fasilitas dan mendatang dapat memaknai lebih
bisa meningkatkan mutu pendidikan Infrastructur pun harus memadai. cermat makna amanat UUD 1945
jangan disalahkan karena pada Namun khusus untuk Perguruan pembukaan pasal 31 tentang
kenyataan tidak lebih baik dari Tinggi dirinya merasa prihatin Pendidikan, pasal 34 tentang
dulu. Dirinya pernah mengajukan dengan lahirnya UU BHP karena Kesejahteraan Sosial, dan UUD
anggaran untuk Depdiknas dan di Indonesia khususnya Perguruan yang dibuat oleh DPR sendiri yaitu
Depertemen Agama, baru terealisasi Tinggi diberi peranan dan dikenakan UUD 20 tahun 2003. ”DPR harus
8% dari total APBN dan sekarang biaya. Seharusnya bila sekarang lebih representing the people dan
hanya 7%. UNESCO memandang biaya benar-benar berusaha jangan sampai
Dibandingkan dengan negara- permahasiswa adalah Rp. 4 juta maka ada penyimpangan terhadap UUD
negara ASEAN, mutu pendidikan anggaran pemerintah seharusnya 1945,” tandasnya.(da)
di Indonesia masih rendah, seperti minimal Rp. 20 juta.
dilaporkan Human Development Hal itu ditujukan supaya setiap
Index (HDI). Laporan HDI tahun dosen maupun profesor mempunyai
2003 menunjukkan, Indonesia pada ruang kerja masing-masing,

32 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71