Page 39 - MAJALAH 71
P. 39

LEGISLASI

            RUU RUMAH SAKIT




            BERI PERLINDUNGAN DAN



            PELAYANAN BAGI MASYARAKAT






            Persoalan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara          seperti pekerja rumah sakit tersebut
            Indonesia sampai saat ini masih terganjal sejumlah kendala.      juga diberi perlindungan, memberi
            Mulai dari keterbatasan anggaran hingga fasilitas kesehatan      kepastian hukum dan meningkatkan
            yang masih minim.                                                mutu pelayanan,” kata Umar.
                                                                                Ia  menjelaskan,  pemerintah
                                                                             mempunyai  tanggungjawab  dalam
                     uskesmas  yang  menjadi   pemerintah  telah  mengusulkan   memberi pelayanan kesehatan kepada
                     ujung tombak atau tempat   Rancangan Undang-Undang Rumah   setiap  warga  negara.  Hal  itu  juga
                     pertolongan  pertama   Sakit. Sampai sekarang RUU tersebut   diamanatkan dalam UUD 1945. Bila
                     bagi  masyarakat  dalam   masih dibahas Komisi IX DPR (Bidang   pemerintah dapat menjalankan amanat
            P mendapatkan perawatan         Kesehatan).                      tersebut sepenuhnya, maka tidak ada lagi
            dan pelayanan kesehatan dinilai masih      Wakil Ketua Komisi IX DPR Umar   masyarakat yang ”ditolak” saat datang ke
            terlalu minim dalam memberi kontribusi.   Wahid Hasyim yang juga pengurus   RS.
            Akibatnya, banyak warga masyarakat yang   Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh      ”Dengan adanya UU ini pemerintah
            langsung mempercayakan kesehatannya   Indonesia dalam perbincangan dengan   mempunyai tanggung jawab atas orang
            di rumah sakit (RS).            Parlementaria menjelaskan bahwa RUU   miskin dan anak terlantar untuk memberi
               Meskipun lebih percaya pada RS,   yang tengah dibahas antara DPR dengan   pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi
            masih sering kali terdengar sejumlah   pemerintah tidak hanya mengatur RS   mereka yang tidak mampu,” ujarnya.
            masyarakat  yang  kecewa  terhadap   milik pemerintah tapi seluruh rumah        Dalam rancangan tersebut, juga
                                                                               Dalam rancangan tersebut, juga
                                                            sakit yang ada.
            pelayanan yang diberikan. Bahkan                sakit yang ada.   tertuang bahwa tidak ada diskriminasi
            pelayanan yang diberikan. Bahkan
                                                                             tertuang bahwa tidak ada diskriminasi
                                                                  ”R UU
            tidak jarang, RS menolak pasien yang                   ”R UU     dalam memberikan pelayanan kesehatan.
            tidak jarang, RS menolak pasien yang
                                                                             dalam memberikan pelayanan kesehatan.
                                                              Rumah Sakit ini
            datang.
            datang.                                           Rumah Sakit ini   Semua warga negara berhak mendapatkan
                                                                             Semua warga negara berhak mendapatkan
                                                               untuk memberi
               Untuk melindungi masyarakat
                 Untuk melindungi masyarakat                   untuk memberi   pelayanan kesehatan yang sama.
                                                                             pelayanan kesehatan yang sama.
                                                               perlindungan
            yang  menjadi  pasien  dan
            yang  menjadi  pasien  dan                         perlindungan        ”Berdasarkan hak warga masyarakat,
                                                                               ”Berdasarkan hak warga masyarakat,
                                                               k e p a d a  a
            rumah  sakit  sebagai  pihak                       k e p a d     tidak  boleh  ada  sama  sekali  ada
            rumah  sakit  sebagai  pihak
                                                                             tidak  boleh  ada  sama  sekali  ada
                                                                masyarakat
            yang memberikan pelayanan,                          masyarakat   diskriminasi baik diskri,inasi jender, suku
            yang memberikan pelayanan,
                                                                             diskriminasi baik diskri,inasi jender, suku
                                                                 dalam hal ini
                                                                 dalam hal ini
                                                                             agama dan juga kondisi ekonomi, semua
                                                                             agama dan juga kondisi ekonomi, semua
                                                                pasien  dan
                                                                pasien  dan
                                                                             orang harus mendapatkan pelayanan
                                                                             orang harus mendapatkan pelayanan
                                                                orang  yang
                                                                orang  yang
                                                                             yang mutunya sama,” jelas Umar.
                                                                             yang mutunya sama,” jelas Umar.
                                                                ada di rumah
                                                                ada di rumah
                                                                               Namun  demikian,  meskipun
                                                                                  Namun  demikian,  meskipun
                                                                   s ak i t,
                                                                   s ak i t,
                                                                             memiliki  hak  yang  sama  dalam
                                                                             memiliki  hak  yang  sama  dalam
                                                                             mendapatkan pelayanan kesehatan,
                                                                             mendapatkan pelayanan kesehatan,

                                                                             namun RS tetap mempunyai klasifikasi
                                                                             namun RS tetap mempunyai klasifi  kasi
                                                                              berdasarkan jenis penyakit. Untuk RS
                                                                              berdasarkan jenis penyakit. Untuk RS
                                                                                 umum, tentunya warga masyarakat
                                                                                 umum, tentunya warga masyarakat
                                                                                  dapat mendapatkan pelayanan
                                                                                  dapat mendapatkan pelayanan
                                                                                    kesehatan di tempat itu.
                                                                                    kesehatan di tempat itu.
                                                                                            foto: bayu
                                                                               PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71  37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44