Page 36 - MAJALAH 71

PENGAWASAN

BBM DPR akan melakukan audit Menurutnya, untuk menciptakan tenaga ahli tersebut tidak mendapatkan
peraturan perundangan, kebijakan ketahanan energi dalam negeri, bayaran yang sesuai dengan keahliannya.
lapangan, dan fakta temuan di pemerintah dapat membangun “Tetapi kenapa tenaga asing yang lebih
lapangan akan di periksa seluruhnya, kilang-kilang minyak yang selama diperhitungkan dibanding tenaga ahli
termasuk kontrak-kontrak karya yang 15 tahun terakhir ini tidak terlihat lokal, itu salah peraturannya,” tegas
diindikasikan kurang sejalan dengan pembangunannya. Bambang.
peraturan yang berlaku. “Kalau kita ingin mencapai ketahan Menurut Bambang, banyak tenaga
Panitia Angket akan menuntut energi dalam negeri, seharusnya ahli Indonesia yang menangani minyak
transparansi dari pemerintah dalam pemerintah membangun kilang, dan gas yang disewa oleh perusahaan
menentukan kebijakan kenaikan harga dahulu paradigmanya adalah cash asing. Seharusnya pemerintah lebih
BBM bersubsidi. Karena Pemerintah in flow untuk memperkuat APBN, memperhatikan para tenaga ahli yang
dinilai tidak transparan dalam hari ini paradigmanya kita minta berasal dari dalam negeri, dengan
menentukan harga keekonomian BBM dirubah menjadi ketahan energi,” tegas harapan mereka tidak bekerja di luar
bersubsidi. Bambang. negeri atau dengan perusahaan asing.
Panitia Angket BBM menurutnya
Kebijakan Energi Nasional akan mengeluarkan rekomendasi kepada Penyampaian Pandangan
Selain membahas kenaikan harga pemerintah untuk segera membangun Fraksi-Fraksi
BBM, menurut Bambang, Panitia kilang-kilang minyak demi ketahanan Bambang juga menjelaskan, Pansus
Angket juga akan membahas UU energi dalam negeri. “Mindset kita Hak Angket Kenaikan Harga BBM
No 22 dan Peraturan Pemerintah sudah pada ketahan energi,” jelasnya. sudah sampai kepada penyampaian
yang berhubungan dengan kebijakan Pansus akan mencoba merumuskan pandangan dari Fraksi-Fraksi DPR.
energi nasional. “Apakah Peraturan tentang bagaimana mengelola salah Karena ada beberapa Fraksi yang
Pemerintah sudah sesuai dengan satu sumber daya alam yang dimiliki ingin melakukan cross chek data di
Undang-Undang yang ada,” jelasnya. Indonesia ini bukan untuk dijual ke luar lapangan dari data yang sudah di dapat,
Kebijakan energi yang diambil negeri, akan tetapi untuk memperkuat selain itu ada juga Fraksi yang masih
pemerintah saat ini adalah lebih kebutuhan energi. meminta tambahan data. “Pansus
kepada cash and flow, bukan kebijakan Bambang menambahkan, memang memberi kesempatan kepada seluruh
kepada kedaulatan energi dalam negeri. pemerintah akan mengalami kerugian Fraksi untuk melakukan pencarian data
“Mindset nya pemerintah itu cash and apabila membangun kilang-kilang tambahan, itu resmi sebagai anggota
flow,” ujarnya. minyak baru, tetapi menurutnya hal Pansus,” ujar Bambang.
Dengan pola seperti itu, pemerintah itu hanya akan berlangsung sementara. Bambang berharap Panitia Angket
lebih sering menjual minyak dan gas ke “Panitia Angket sudah sepakat,” ujar BBM DPR dapat memberikan
luar negeri dari pada untuk ketahanan Bambang. gambaran kepada masyarakat dengan
energi dalam negeri. Sehingga begitu Bambang mengakui akan sangat cara mengumumkan di media massa
ada pergolakan harga di luar negeri, berat untuk Indonesia menjadi bangsa tentang segala hal yang telah dihasilkan
energi dalam negeri mengalami yang mandiri dalam energi, tetapi paling oleh Panitia Angket DPR.
kekacauan. Padahal menurut Bambang, tidak hal itu menurutnya dapat menjadi Dari sikap Fraksi-Fraksi akan
pasar energi dalam negeri sangat kuat. wacana pembangunan bangsa Indonesia dibawa kepada sidang Pleno. Jika
“Mindset itulah yang nanti akan kita ke depan. “harus ada kerjasama yang dalam keputusan Rapat Pleno itu
ubah untuk menjadi berdaulat dibidang baik dari seluruh komponen bangsa, ada keinginan untuk melakukan cross
energi,” jelasnya. karena kemandirian tidak bisa dilakukan check kepada Pemerintah, maka
Tidak ada pertumbuhan sebuah sendiri,” ujarnya. Panitia Angket akan melakukan cross
Negara tanpa didukung oleh ketahanan Bambang merasa prihatin karena check. “Jika tidak ada cross check maka
energi. Menurutnya energi itu adalah sampai sekarang Indonesia masih Panitia Angket akan memutuskan,”
salah satu faktor utama dalam mengimpor elpiji dan minyak dari jelas Bambang.
perkembangan suatu Negara agar lebih luar negeri. Padahal menurutnya, Mengenai target waktu Pansus Hak
maju. Indonesia memiliki sumber daya alam Angket BBM, Bambang mengatakan,
Bambang menambahkan, jumlah yang banyak. Oleh karena itu, Bambang bahwa masalah ini adalah masalah
produksi gas dalam negeri sudah minta agar pemerintah secara serius politik yang sulit untuk di target.
setara dengan jumlah produksi minyak merawat dan memanfaatkan sumber Tetapi Bambang berjanji dalam waktu
yaitu sebanyak 1,1 juta barel per hari. daya alam dan energi untuk ketahanan dekat ini akan diselesaikan karena
Jika pemerintah memiliki kebijakan Negara. “Harapan saya bangsa ini sudah pada level kristalisasi dari sikap
energi untuk ketahanan energi dalam menjadi bangsa yang mandiri dalam Fraksi-Fraksi. Selain itu, Pansus juga
negeri, memang diakui Bambang akan energi,” tegas Bambang. akan memberikan saran kontrak karya
mengurangi cash and flow pada APBN. Bambang menekankan, sebenarnya migas yang menurut Pansus baik untuk
Akan tetapi, energi dalam negeri akan banyak ahli-ahli masalah gas dan minyak dilaksanakan oleh pemerintah.(olly)
relatif aman. berasal dari Indonesia. Tetapi para

34 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71