Page 35 - MAJALAH 71

PENGAWASAN

Panitia Angket BBM Telusuri

Kebijakan Energi Nasional

n
y
yik
api naik
t
engahan
a har
ga BBM pada per
Dalam menyikapi naiknya harga BBM pada pertengahan produksi minyak kita secara teoretis
Dalam men
produksi minyak kita secara teoretis
tahun 2008 kemarin, DPR telah mengajukan Hak Angket melebihi total konsumsi. Ke mana
tahun 2008 kemar
elah mengajuk
an Hak A
ngket
in, DPR t
melebihi total konsumsi. Ke mana
yang merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan sesuai sisanya? Maka, kenaikan harga BBM
dengan Pasal 20-A UUD 1945 ayat (1), Dewan Perwakilan hanyalah pintu masuk guna menguak
Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi misteri itu.
pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya ini, merujuk Pansus ini menurut Bambang
pasal yang sama ayat (2), DPR memiliki hak interpelasi, hak bukan hanya terfokus kepada kenaikan
angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal ini ditegaskan harga BBM. Akan tetapi Pansus
pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR. menganggap ada indikasi kebijakan
yang diambil oleh pemerintah dalam
menaikan harga BBM melanggar
apa sebenarnya di balik kebijakan aturan perundangan yang berlaku. Oleh
ali ini DPR merasa perlu
minyak dalam negeri selama ini. Sebab, karena itu tugas Panitia Angket yang
memakai hak angket
sejauh ini terlalu banyak hal terkait sesungguhnya adalah membuktikan
karena hak ini sifatnya
dengan BBM yang terkesan ditutup- pelanggaran tersebut. “Panitia Angket
investigatif: menggali
tutupi. Tentang berapa biaya riil yang harus membuktikan hal itu,” jelas
Kketerangan para ahli dan
dikeluarkan Pertamina untuk mengolah Bambang.
semua pihak terkait dengan produksi,
minyak mentah per barel atau berapa Panitia Angket menurut Bambang
distribusi, dan konsumsi bahan bakar
sesungguhnya produksi dan konsumsi bukan hanya menyelidiki atau menyidik
minyak. Dengan memakai hak angket,
riil minyak kita, misalnya, tak ada yang terhadap sesuatu yang diindikasikan
diharapkan ada konklusi yang lebih
tahu. Sementara total impor terdapat kesalahan. Panitia Angket
obyektif, bukan asal kritis. Sebab,
B B M d a n memiliki posisi politis, karena disamping
orientasi angket menyelidiki dan
penyelidikan juga dapat melakukan
mencari solusi. Jadi lebih mendalam dan
perubahan peraturan ketata negaraan.
komprehensif ketimbang interpelasi.
“Kalau ditemukan pelanggaran, kita
Menurut salah satu Wakil Ketua
bisa memberikan rekomendasi kepada
Pansus Hak Angket BBM DPR RI
pemerintah,” katanya.
dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto,
Selain itu Panitia Angket BBM
yang ingin diketahui DPR bukan
dapat memperbaiki tata cara pengelolaan
sebatas mendengar apologi pemerintah,
energi dalam negeri. “Itulah kekuatan
melainkan menguak lebih jauh ada
Panitia Angket,” ujar Bambang.
Jadi pada intinya
m e n u r u t
Bambang,
Bambang Wuryanto, salah satu Wakil P a n i t i a
Ketua Pansus Hak Angket BBM DPR RI Angket
dari Fraksi PDIP
foto: olly
. 71
TH. XL NO
P
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 33 33
ARIA
ARLEMENT