Page 37 - MAJALAH 71

ANGGARAN

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)

SUATU KENISCAYAAN

o
a
m
a
d
e
n
s
a
s
a
e
s
e
p
e
a
k
a
m
a
d
e
a
a
n
k
e
b
u
s
e
k
k
a
k
e
u
y
u
d
k
e
g
a
u
u
h
e
a
n
s
a
a
n
b
a
n
g
g
u
Pada era keterbukaan dan reformasi seperti saat ini, seluruh anggaran baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun
P P a d a e r r a k e t t e r r b u k a a n d a n r r e f f o r r m a s i i s e p e r r t t i i s a a t t i i n i i , , s e l l u r r u h a n g g a r r a n b a i i k e k s e k u t t i i f f , , l l e g i i s s l l a t t i i f f , , y u d i i k a t t i i f f m a u p u n
u
a
p
n
)
l
k
i

i
o
n
A
B

K
k

P
m

d
i
s
g
a
y
i
m
e
i
n
e
A
B

a
b
r
n
r
g
a
a

n
g
s
p
a
j
e
(
s

r

s
i
K
e
n
i
u
m
n
e
h
i
n
s

e
n
g
n
B
a
l
b
N
a
g
i
a

a
e
m

h
d
A
r

a
a
l
a
e
y
j
a
L

Lembaga lainnya harus memiliki konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang ideal sehingga APBN menjadi
g
r

a
d

a
k
e
d
l
k
g
l
a
u
i

a
a
m
l

a
n
n
y
a
l
a

p
e
d
e
p
b
t
e
r
lebih produktif dan efisien. Aparat pemerintah selaku garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk

l
d
p
a
u
n
s
t
a
d
t
e

n

k
n
a
t

f
i
e
k
m

.
p
n
e
i
f
u
s

e
i
n
i
t
h
r
i
n
b
h
u

t
t
e
a
u
u
d
A
r
a
p
t

i

p
o
u
r
lebih meningkatkan kualitas dirinya sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terabaikan.
onsep reward dan punishment pintu, Harry menjelaskan, tidak mudah kalangan eksekutif maupun legislatif,” katanya.
menjadi salah satu komponen untuk diterapkan, karena kalau RUU inisiatif Dia menambahkan, kunci legislasi memang
ideal dalam memberikan pemerintah, DPR tidak bisa mencampuri begitu terletak di legislatif, karena itu merupakan
penilaian terhadap kinerja juga sebaliknya. “Jadi ruang itu harus tetap dibuka amanat UUD 1945 bahwa fungsi DPR adalah
Kparatur negara karena selama tidak bisa diintervensi oleh faktor anggaran pembuatan legislasi.
a
ini PNS menjadi pilar terdepan pelayanan jadi biarkan saja aspirasi berkembang baik dari
public selalu dicibir lambat dalam memberikan
apabila kita ingin membuat SIM, KTP ataupun Cegah Duplikasi Anggaran :
pelayanan dan penuh unsur KKN. Contoh saja
KK seringkali kita menemui adanya oknum DUDUK BERSAMA BAHAS
aparat pemerintah yang meminta biaya diluar
ketentuan peraturan.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR- ANGGARAN LEGISLASI
RI Harry Azhar Azis mengatakan, kendala
dalam menerapkan Anggaran berbasis kinerja nggaran Legislasi Dewan utama pemerintah dan DPR harus duduk
terletak dari system punishmentnya. “Mereka seringkali menjadi sorotan bersama membicarakan anggaran legislasi
tidak ada yang mau kena sementara untuk dari berbagai media sehingga tidak saling terjadi duplikasi
massa baik cetak maupun anggaran dari kedua institusi tersebut.
remunerasi atau rewardnya mereka mau
A elektronik. Masyarakat, LSM “Selama ini belum terlalu jelas adanya
menerimanya,”papar Harry.
menganggap anggaran legislasi Dewan definisi tersebut. Karena itu perlu duduk
Sementara untuk anggota Dewan, Harry
terlalu besar dan tanpa diikuti kinerja yang bersama supaya tidak adanya duplikasi
menjelaskan, DPR merupakan lembaga politik
maksimal. anggaran,”tegasnya.
dan berbeda sistem punishmentnya. “Anda Anggaran legislasi, kata Wakil Ketua Berikut pembicaraan parlementaria
tidak akan dipilih lagi menjadi anggota DPR Panitia Anggaran Harry Azhar Azis, dengan Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry
memang tidak bisa tetap seperti anggaran
apabila anda jelek bekerja maka sudah jelas memang tidak bisa tetap seperti anggaran Azhar Azis membicarakan
apabila anda jelek bekerja maka sudah jelas
tentang anggaran
dalam membuat jembatan, gedung karena
konsekuensinya,”terangnya. dalam membuat jembatan, gedung karena tentang anggaran
legislasi DPR
seluruh proses anggaran melalui proses
Melihat Anggaran legislasi dewan saat ini,
Melihat Anggaran legislasi dewan saat ini, seluruh proses anggaran melalui proses legislasi DPR
dan Pemerintah
politik dimana proses ini tidak bisa dibatasi.
politik dimana proses ini tidak bisa dibatasi. dan Pemerintah
terlihat adanya kenaikan yang signifikan misalnya
terlihat adanya kenaikan yang signifikan misalnya
Baru-baru ini.
“Apakah bisa rapatnya dibatasi hanya 50
“Apakah bisa rapatnya dibatasi hanya 50 Baru-baru ini.
pada periode 1999-2004 hanya Rp 200 juta per
pada periode 1999-2004 hanya Rp 200 juta per
kali Raker, pasti disekitar itu ada biaya-
kali Raker, pasti disekitar itu ada biaya-
undang-undang, kemudian periode 2004-2009
undang-undang, kemudian periode 2004-2009
Bagaimana
biaya untuk konsumsi,”katanya.
biaya untuk konsumsi,”katanya. Bagaimana
terus meningkat menjadi Rp 400 juta, Rp 560
terus meningkat menjadi Rp 400 juta, Rp 560
tanggapan
Untuk anggaran legislasi, dirinya
Untuk anggaran legislasi, dirinya tanggapan
juta. dan kini sekitar Rp 1,7 miliar, Kemudian
juta. dan kini sekitar Rp 1,7 miliar, Kemudian mengakui untuk anggaran penyerapan Bapak
Bapak
mengakui untuk anggaran penyerapan
juga ada anggaran studi banding yang besarnya aspirasi masih bisa dibatasi misalnya terhadap
juga ada anggaran studi banding yang besarnya
terhadap
aspirasi masih bisa dibatasi misalnya
dalam bentuk Rapat RDPU,
sekitar Rp2 miliar. Sementara Pemerintahpun
sekitar Rp2 miliar. Sementara Pemerintahpun dalam bentuk Rapat RDPU, anggaran
anggaran
kunjunga
memiliki anggaran legislasi yang cukup besar kunjungan n legislasi
memiliki anggaran legislasi yang cukup besar
legislasi
kerja.
mencapai Rp 2-3 miliar. kerja.
Namu
Namun n
Harry mengkhawatirkan adanya duplikasi
Harry mengkhawatirkan adanya duplikasi
y a n
y a n g g
anggaran legislasi antara pemerintah dengan
anggaran legislasi antara pemerintah dengan
legislatif oleh karena itu, DPR dan Pemerintah
legislatif oleh karena itu, DPR dan Pemerintah
harus duduk bersama. “Anggaran legislasi
harus duduk bersama. “Anggaran legislasi
pemerintah berapa anggarannya kemudian di
pemerintah berapa anggarannya kemudian di
sesuaikan dengan anggaran legislatif,”katanya. foto: sugeng
sesuaikan dengan anggaran legislatif,”katanya.
Menurut Harry, selama ini belum terlalu
Menurut Harry, selama ini belum terlalu
jelas adanya definisi tersebut oleh karena itu harus
jelas adanya definisi tersebut oleh karena itu harus
duduk bersama supaya tidak adanya duplikasi
duduk bersama supaya tidak adanya duplikasi
anggaran
Menanggapi usulan anggaran satu
Menanggapi usulan anggaran satu
ARIA
TH. XL NO
ARLEMENT
. 71
P PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 35 35