Page 42 - MAJALAH 71

LEGISLASI

Fraksinya juga belum punya formula, gubernur itu di pilih. Nah ini konsep dinas dan sebagainya, langsung ke
nanti akan diketemukan pada saat keistimewaannya dari sisi pemerintah, RAPBD. Nah dari situ nanti mungkin
pembahasan. keistimewaan dari sisi politik. jadi lebih panjang.
Yang dimaksud pemerintah Kalau sekarang kan pemerintah
Bukan model Indonesia bukan mengurangi kewenangan, mengajukan AKU dibahas bersama
Lebih jauh Agus Purnomo tapi meningkatkan posisi dan dengan DPR untuk dimintakan
menjelaskan, kalau dulu parardhya kewenangannya. Posisi sekarang itu persetujuan, setelah setuju kemudian
itu hanya sebagai pembantu raja, tapi DIM dari semua fraksi-fraksi sudah di breakdown ke RAPBD. Jadi
sekarang parardhya itu konsep bahwa masuk, 80% sultan gubernur, gubernur tahapannya, langkahnya hanya 4
sultan itu setara dengan menteri, dia sultan. Konsep parardhya hampir 80% langkah, tapi kalau pakai parardhya
berwenang untuk mengesahkan Arah semuanya itu dihapus. jadi 6 step untuk menjadi RAPBD.
Kebijakan Umum (AKU). Tetapi Ketika ditanya konsep paradhya Dia mengaku tidak tahu sekarang
ini disalahpahami. Konsep tentang dia mengakui memang jadi panjang model Papua. DI Aceh itu, MRP
parardhya dalam RUU Keistimewaan birokrasinya. Mengenai kebijakan bagaimana mereka mendesain,
DIY bagus, tapi bukan disalah pahami, AKU (Arah Kebijakan Umum) kalau misalnya AKU, Majelis Ulama atau
dalam perspektif yang berbeda untuk sekarang disusun oleh gubernur. apa namanya. Dia itu berfungsi kayak
memperpanjang birokrasi. AKU itu RKP nya pemerintah. Di MPR. “ Saya kira itu yang spesial,

Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin ketua EE. Mangindaan dengan Mendagri Mardiyanto dan Mekumham Andi Matalata
membahas RUU Keistimewaan DIY. foto: agung

Menurut Agus, semua pakar yang provinsi itu AKU (Arah Kebijakan parardhya memperpanjang birokrasi.
dimintai masukan, parardhya itu tidak Umum) lima tahun kemana, itu dibuat Tetapi kalau kita bisa bandingkan
ada modelnya di Indonesia. Yang gubernur. Tetapi AKU ini diajukan dengan Papua dengan Aceh kira-
kedua, kalau sultan nanti didalam oleh gubernur, kemudian disahkan kira bagaimana, perlu dipelajari,”
birokrasinya dia setingkat menteri, oleh parardhya, memang birokrasinya ujarnya.
kedudukan dan kewenangannya jadi panjang. Saat ditanyakan benarkah konsep
setingkat menteri itu juga agak baru. Dia membayangkan nanti, pada itu akan menghambat masyarakat
Tinggal bagaimana dari sisi saat mengesahkan RAPBD jadi menjadi pejabat publik, Agus
pengambilan keputusan itu jadi panjang. Jadi AKU nya harus disusun Purnomo mengatakan ini faktor
lama kalau di Yogya. Tapi konsep lebih awal, kemudian dibawa ke historis , jadi ada keistimewaan dari
ini sebenarnnya bagus, artinya parardhya, Parardhya dikembalikan, sisi historis. Bagaimanapun kesultanan
menghormati sultan, dia tidak mana yang dipotong mana yang sebagai institusi itu berperan dalam
setara dengan gubernur, dia itu tidak, kira-kira begitu, setelah itu baru kemerdekaan Indonesia.
di atas gubernur. Oleh karena itu dibreakdown ke rencana kerja setiap Sebenarnya ini tidak melanggar

40 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71